Penghargaan Pemda Berprestasi 2026 Regional Kalimantan Gunakan Capaian Layanan Publik

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi mengungkapkan sejumlah indikator dan mekanisme penilaian dalam ajang Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan. Penghargaan yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut akan digelar pada Kamis, 3 September, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaannya, IPDN ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan.

Penilaian penghargaan ini dilakukan berdasarkan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai indikator pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Proses pengukuran tidak dibuat secara mandiri, melainkan dibahas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta kementerian terkait.

Penilaian Berdasarkan Capaian Pemerintah Daerah

Halilul menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan dengan melihat capaian pemerintah daerah berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya meninjau lokasi acara di Hotel Platinum, Balikpapan, pada Rabu, 2 September.

Menurut Halilul, indikator penilaian disusun melalui pembahasan dengan BPS dan sejumlah kementerian yang memiliki keterkaitan dengan bidang pelayanan publik. Dengan demikian, penilaian tidak didasarkan pada pandangan subjektif penyelenggara, tetapi menggunakan capaian yang telah diraih oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Kita mengukur dari capaian, indikator yang dia capai, yang kita bahas dengan BPS dan kita bahas juga dengan kementerian terkait,” kata Halilul.

Setelah capaian diukur, pemerintah daerah akan dibandingkan berdasarkan wilayah regional. Daerah yang mencatatkan capaian tertinggi sesuai indikator yang ditetapkan akan memperoleh penghargaan.

“Kemudian dari indikator itu kita ukur. Lalu, kita bandingkan per regional yang mendapat capaian tertinggi sesuai indikator itu, itulah yang mendapat penghargaan,” ujar Halilul.

Indikator Meliputi Pendidikan hingga Perumahan

Indikator yang digunakan dalam penilaian mencakup sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan layanan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, serta perumahan.

Rangkaian indikator tersebut menjadi dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara lebih menyeluruh. Setiap capaian kemudian dibandingkan dengan capaian daerah lain dalam wilayah Kalimantan untuk menentukan pemerintah daerah yang dinilai paling berprestasi.

Penilaian Tidak Berdasarkan Satu Program

Halilul menegaskan, Kemendagri tidak menilai pemerintah daerah hanya berdasarkan satu program atau satu sektor tertentu. Sebuah daerah yang memiliki rumah sakit bagus, misalnya, tidak secara otomatis akan mendapatkan penghargaan.

Penilaian dilakukan dengan melihat keseluruhan pencapaian pemerintah daerah. Kemendagri selanjutnya menyusun sistem penilaian dan menghitung skor akhir berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Dengan mekanisme tersebut, penghargaan tidak hanya mencerminkan keberhasilan pada satu bidang, tetapi juga menunjukkan kinerja pemerintah daerah secara lebih luas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan Diharapkan Memacu Pelayanan Publik

Selain menjadi bentuk apresiasi, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Halilul menyampaikan bahwa penghargaan dari pemerintah pusat seharusnya dipandang sebagai pemicu agar pemerintah daerah terus bekerja secara lebih baik dan maksimal.

“Ini kita Kemendagri hanyalah cara untuk pemerintah pusat mengakui bahwa mereka sudah bekerja dengan baik. Tapi pengakuan yang paling hakiki yang mereka cari adalah dari rakyatnya itu,” ucap Halilul.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Melibatkan Kepala Daerah dan Forkopimda se-Kalimantan

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan rencananya dihadiri para kepala daerah dari seluruh wilayah Kalimantan. Kegiatan tersebut juga melibatkan lima gubernur serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi se-Kalimantan.

Selain itu, para bupati dan wali kota turut dijadwalkan hadir dalam agenda yang diselenggarakan di Balikpapan tersebut. Keterlibatan para pemimpin daerah diharapkan memperkuat semangat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Disertai Rapat Koordinasi Forkopimda

Agenda kegiatan tidak hanya berisi pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi. Rangkaian acara juga mencakup rapat koordinasi Forkopimda provinsi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai tantangan. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat membangun komunikasi yang lebih baik dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kesimpulan

Penghargaan Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan menggunakan penilaian berbasis capaian pada sejumlah sektor layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan perumahan. Kemendagri menilai kinerja secara keseluruhan melalui sistem skor, bukan berdasarkan keberhasilan satu program saja.

Dengan melibatkan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, serta Forkopimda se-Kalimantan, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni penghargaan. Apresiasi tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperoleh pengakuan yang paling penting, yaitu kepercayaan dari masyarakat.