DPR Dorong Audit Pengungsian NTT Setelah 94 Pengungsi Meninggal Dunia

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap kondisi tempat pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT). Desakan tersebut muncul setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 94 pengungsi meninggal dunia selama masa pemulihan pascagempa besar yang terjadi pada pertengahan Agustus.

Jumlah tersebut menjadi perhatian karena korban meninggal di pengungsian tercatat lebih banyak dibandingkan korban yang meninggal secara langsung akibat gempa. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 48 orang meninggal dunia akibat terdampak langsung bencana tersebut. Dengan demikian, total korban jiwa yang berkaitan dengan gempa NTT mencapai 142 orang.

DPR Soroti Tingginya Kematian di Pengungsian

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinannya atas data tersebut. Menurut dia, tingginya angka kematian di pengungsian menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelusuri secara serius, khususnya mengenai kondisi dan pengelolaan tempat pengungsian.

Charles menilai audit diperlukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan. Pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat mengungkap berbagai persoalan yang berhubungan dengan pelayanan kepada para pengungsi, terutama layanan kesehatan.

“Artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri, sehingga harus ada audit terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu,” kata Charles di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Ia menilai perbandingan jumlah korban tersebut menjadi tanda bahwa terdapat hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pengelolaan pengungsian. Menurut Charles, persoalan itu dapat berkaitan dengan kondisi tempat pengungsian yang kurang baik atau belum ideal.

Audit Perlu Memastikan Pelayanan Kesehatan

Charles menegaskan bahwa audit tidak hanya diperlukan untuk mencatat jumlah korban, tetapi juga untuk memastikan kondisi riil yang dialami para pengungsi. Salah satu hal utama yang perlu diperiksa adalah pelayanan kesehatan yang tersedia di lokasi pengungsian.

Para pengungsi yang masih berada dalam masa pemulihan pascagempa disebut harus memperoleh penanganan yang memadai. Pemerintah perlu memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik agar risiko bertambahnya korban dapat dicegah.

Menurut Charles, angka kematian yang lebih tinggi di pengungsian dibandingkan korban meninggal akibat gempa secara langsung menunjukkan adanya kemungkinan masalah dalam pengelolaan. Karena itu, pemeriksaan terhadap berbagai aspek di lokasi pengungsian dinilai penting untuk mengetahui sumber persoalan.

“Berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Perlu Koordinasi Lintas Sektor

Selain mendorong audit, Charles juga meminta adanya koordinasi lintas sektor untuk menginventarisasi persoalan di lapangan. Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta BNPB.

Langkah koordinasi dinilai penting agar penanganan pengungsi tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan keterlibatan berbagai pihak, masalah yang berkaitan dengan kondisi pengungsian dan pelayanan kesehatan diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih menyeluruh.

Charles menekankan bahwa pemerintah harus berupaya memastikan jumlah korban tidak kembali bertambah. Para pengungsi yang terdampak bencana perlu mendapatkan penanganan yang layak selama berada di tempat pengungsian.

“Sehingga korban pengungsian yang mengungsi bisa ditangani dengan baik, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kematian seperti yang terjadi di NTT,” kata dia.

BNPB Laporkan 94 Pengungsi Meninggal

Sebelumnya, BNPB melaporkan terdapat 94 pengungsi gempa NTT yang meninggal dunia di tempat pengungsian. Informasi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Selasa (15/9).

Berton menjelaskan, korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi berjumlah 48 orang. Sementara itu, terdapat 94 orang yang meninggal secara tidak langsung ketika berada di pengungsian.

“Korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang,” kata Berton seperti dikutip dari siaran YouTube BNPB pada Kamis (17/9).

Kesimpulan

DPR mendorong audit terhadap kondisi pengungsian korban gempa NTT setelah BNPB melaporkan 94 pengungsi meninggal dunia. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan 48 korban yang meninggal secara langsung akibat gempa, sehingga total korban jiwa terkait bencana mencapai 142 orang.

Audit diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk kualitas pengelolaan pengungsian dan pelayanan kesehatan. Ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan BNPB menjadi hal penting agar para pengungsi memperoleh penanganan yang baik serta tidak terjadi lagi penambahan korban jiwa selama masa pemulihan.