Korea Selatan Pertimbangkan Pengerahan Militer untuk Amankan Selat Hormuz

SEOUL – Korea Selatan sedang meninjau sejumlah opsi untuk mendukung kebebasan navigasi dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Salah satu opsi yang dipertimbangkan pemerintah Seoul adalah pengerahan aset militer ke kawasan tersebut.

Kantor kepresidenan Korea Selatan menyampaikan bahwa belum ada keputusan final terkait rencana tersebut. Pemerintah masih membahas bentuk kontribusi yang paling sesuai, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, kesiapan militer, prosedur hukum dalam negeri, serta kebutuhan memperoleh persetujuan parlemen.

Korea Selatan Bahas Opsi Pengerahan Aset Militer

Menurut pejabat kepresidenan Korea Selatan, pemerintah telah mendiskusikan berbagai cara untuk ikut menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Opsi militer menjadi salah satu langkah yang masuk dalam pembahasan, meski keputusan akhir belum ditetapkan.

Pejabat tersebut menegaskan bahwa Seoul perlu memperhitungkan sejumlah aspek sebelum mengambil keputusan. Selain prosedur hukum nasional, pemerintah juga harus menilai kesiapan militer di Semenanjung Korea dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional.

Sejumlah media Korea Selatan, termasuk JTBC dan MBC, melaporkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kemungkinan pengerahan aset militer sebelum akhir tahun ini. Seoul disebut akan meminta persetujuan parlemen untuk rencana tersebut pada bulan ini.

Opsi yang Sedang Dipertimbangkan

Laporan media setempat menyebutkan beberapa aset yang mungkin dikerahkan. Opsi itu mencakup pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik, serta unit pendeteksi dan pembersih ranjau.

Jenis aset tersebut menunjukkan bahwa kontribusi yang dibahas tidak secara langsung berfokus pada operasi tempur. Pesawat patroli dapat digunakan untuk mendukung pemantauan kawasan, sementara kapal logistik dan unit pembersih ranjau berperan dalam mendukung keselamatan pelayaran.

Seoul juga telah mendiskusikan skala serta bentuk kontribusi potensial itu dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pemerintah Korea Selatan membantah anggapan bahwa negaranya tidak memberikan bantuan bagi keamanan Selat Hormuz.

Menurut pejabat kepresidenan, Seoul telah lama berdiskusi dengan komunitas internasional mengenai bentuk kontribusi praktis yang dapat diberikan di kawasan tersebut. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga kemungkinan membahas opsi terkait Selat Hormuz saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada pekan depan.

Langkah untuk Menjaga Hubungan dengan Amerika Serikat

Rencana pengerahan tersebut juga dinilai memiliki dimensi hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Menurut laporan Reuters, Presiden AS Donald Trump pernah mengatakan dalam unggahan media sosial pada Agustus lalu bahwa skala latihan militer bersama AS dan Korea Selatan telah dikurangi.

Trump mengaitkan keputusan itu dengan penolakan Seoul untuk membantu AS dalam perang melawan Iran. Dalam konteks tersebut, pengerahan aset ke Selat Hormuz dapat menjadi sinyal bahwa Korea Selatan tetap bersedia menjalankan tanggung jawabnya sebagai sekutu Amerika Serikat.

Profesor studi keamanan internasional di Akademi Diplomatik Nasional Korea, Ban Kil-joo, menilai pengerahan pasukan dapat menjadi pesan penting bagi Washington. Menurutnya, langkah itu dapat membantu Seoul mengelola risiko aliansi sekaligus memperkuat reputasinya sebagai sekutu AS.

Ban menilai opsi yang dilaporkan mencerminkan kontribusi dengan intensitas sedang. Korea Selatan dapat menunjukkan dukungan terhadap upaya internasional untuk menjaga keamanan Selat Hormuz tanpa terlibat langsung dalam operasi tempur melawan Iran.

Selat Hormuz Penting bagi Kepentingan Ekonomi Seoul

Mantan komandan pasukan khusus Korea Selatan, Letnan Jenderal Purnawirawan Chun In-bum, mengatakan kemungkinan pengerahan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional negaranya. Korea Selatan memiliki ketergantungan besar terhadap jalur perairan strategis itu.

Chun menyebut penting bagi Seoul untuk berkontribusi dalam memastikan Selat Hormuz tetap terbuka. Tahun lalu, Korea Selatan mengandalkan jalur tersebut untuk 61 persen impor minyak mentah dan 54 persen impor nafta.

Menurut Chun, hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang bersifat asimetris membuat respons proaktif menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, setiap rencana pengerahan militer ke luar negeri tetap harus melalui mekanisme hukum yang berlaku di Korea Selatan.

Persetujuan Parlemen dan Dukungan Publik

Berdasarkan undang-undang Korea Selatan, pengerahan militer ke luar negeri memerlukan persetujuan Majelis Nasional. Selain tantangan hukum dan politik, pemerintah juga menghadapi dukungan publik yang masih terbatas.

Jajak pendapat Gallup Korea pada Maret menunjukkan bahwa 55 persen responden menolak pengiriman kapal perang Korea Selatan ke Selat Hormuz. Sementara itu, 30 persen responden menyatakan mendukung rencana tersebut.

Jika disetujui, misi di Selat Hormuz dapat menjadi pengerahan maritim pertama Korea Selatan di luar Semenanjung Korea sejak unit anti-pembajakan Cheonghae dikirim ke Teluk Aden pada Maret 2009.

Unit Cheonghae hingga kini masih ditempatkan di lepas pantai Somalia sebagai bagian dari upaya keamanan maritim internasional dan perlindungan terhadap kapal-kapal komersial.

Kesimpulan

Korea Selatan masih mengkaji kemungkinan mengirimkan aset militer untuk mendukung keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Opsi yang dibahas meliputi pesawat patroli maritim, kapal logistik, serta unit pendeteksi dan pembersih ranjau.

Keputusan akhir akan bergantung pada kesiapan militer, prosedur hukum, persetujuan parlemen, dan respons publik. Di sisi lain, kepentingan ekonomi Korea Selatan serta hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam pembahasan tersebut. Perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh proses politik dan keputusan resmi pemerintah Seoul.