Kemendagri Dorong Tim Percepatan Ekonomi Daerah Identifikasi Akar Masalah dan Kawal Solusinya

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Tim Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengidentifikasi akar persoalan ekonomi di setiap wilayah. Tim tersebut diminta mampu merumuskan intervensi yang sesuai serta mengawal pelaksanaan penyelesaian masalah hingga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam pengarahan pada Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kegiatan tersebut berlangsung di Ancol, Jakarta, pada Jumat (4/9).

Tomsi menegaskan bahwa para penanggung jawab wilayah memiliki tugas yang lebih besar daripada sekadar menghimpun informasi. Data yang diperoleh harus diolah menjadi dasar untuk menemukan persoalan utama sekaligus menentukan langkah penyelesaian yang dapat diterapkan di daerah.

“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi.

Tugas Tim Mencakup Pemantauan hingga Evaluasi

Tim Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dibentuk untuk memantau perkembangan ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi serta karakteristik setiap wilayah. Wilayah kerja tim mencakup provinsi, kabupaten, dan kota yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok.

Dalam menjalankan mandatnya, tim memiliki sejumlah tugas utama. Tugas tersebut meliputi koordinasi pelaksanaan pemantauan sesuai wilayah kerja, pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi daerah, serta verifikasi terhadap data yang disampaikan pemerintah daerah.

Selain itu, tim juga bertanggung jawab melakukan analisis dan evaluasi. Hasil analisis tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan atau langkah yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sembilan Langkah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kemendagri meminta tim mengawal pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sembilan langkah konkret. Langkah pertama mencakup percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah.

Langkah berikutnya adalah pengendalian harga bahan pokok dan pencegahan ekspor maupun impor ilegal. Tim juga perlu mengawal upaya perluasan kesempatan kerja serta peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai dengan potensi lokal masing-masing daerah.

Selain sektor tersebut, peningkatan output industri manufaktur berdasarkan potensi daerah dan pemberian kemudahan perizinan perusahaan juga menjadi bagian dari sembilan langkah yang perlu diperhatikan.

Daerah Diminta Menentukan Prioritas

Dari sembilan langkah yang tersedia, setiap daerah diminta menetapkan sedikitnya tiga langkah yang dinilai paling menentukan bagi pertumbuhan ekonomi. Penetapan prioritas tidak dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan potensi serta persoalan utama yang dihadapi daerah.

Pendekatan berbasis kondisi lokal dinilai penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Ada daerah yang lebih membutuhkan penguatan sektor produksi, sementara daerah lain dapat memprioritaskan percepatan belanja pemerintah, penciptaan lapangan kerja, atau kemudahan investasi.

Intervensi Harus Berdasarkan Diagnosis yang Tepat

Tomsi menekankan bahwa strategi percepatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh daerah. Perbedaan potensi, karakteristik, dan hambatan ekonomi membuat kebutuhan intervensi di setiap wilayah juga berbeda.

“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis pasti berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda,” kata Tomsi.

Menurutnya, analisis yang tidak tajam dapat membuat tim gagal memperoleh gambaran menyeluruh mengenai masalah ekonomi di suatu daerah. Karena itu, proses pengumpulan data harus dilanjutkan dengan verifikasi dan kajian yang mampu menjelaskan akar persoalan serta cara mengatasinya.

BPS Daerah Diminta Terlibat dalam Koordinasi

Untuk mendukung ketepatan diagnosis, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dilibatkan dalam setiap koordinasi antara tim dan pemerintah daerah. Keterlibatan BPS dipandang penting untuk memastikan data dan informasi yang disampaikan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Tomsi juga meminta agar BPS daerah hadir dalam setiap pertemuan atau koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk pertemuan yang dilakukan secara daring. Kehadiran BPS diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi data mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dengan dukungan data yang terverifikasi, tim diharapkan tidak berhenti pada tahap identifikasi masalah. Tim juga harus mampu menentukan solusi konkret dan mengawal pelaksanaannya hingga pemerintah daerah dapat menjalankan intervensi sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak bagi Masyarakat

Tomsi mengingatkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari peningkatan angka pertumbuhan semata. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, kenaikan pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan ke dalam hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Angka pertumbuhan yang tinggi dinilai belum memadai apabila tidak diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Kesimpulan

Kemendagri mendorong Tim Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah untuk bekerja secara lebih strategis, mulai dari mengumpulkan serta memverifikasi data, menganalisis akar persoalan, menentukan prioritas intervensi, hingga mengawal penyelesaiannya. Setiap daerah perlu memilih sedikitnya tiga langkah utama dari sembilan agenda yang tersedia berdasarkan potensi dan masalah lokal.

Ke depan, keterlibatan BPS daerah dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Percepatan ekonomi juga perlu diarahkan pada dampak yang konkret, yakni peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan.