Ketegangan India-Pakistan Memanas, Sengketa Air Indus Berujung Ancaman Nuklir

Ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat. Setelah selama bertahun-tahun sengketa Jammu dan Kashmir menjadi sumber utama konflik kedua negara, isu tersebut kini merambah persoalan yang tidak kalah strategis, yakni pengelolaan aliran Sungai Indus. Penangguhan Perjanjian Air Indus atau Indus Water Treaty (IWT) oleh India memicu reaksi keras dari sejumlah pejabat Pakistan, termasuk ancaman yang dikaitkan dengan penggunaan kekuatan militer dan nuklir.

Perselisihan ini menunjukkan bahwa hubungan India-Pakistan masih berada dalam situasi rapuh. Pernyataan keras dari kedua pihak berpotensi memperbesar ketegangan, terutama karena keduanya merupakan negara pemilik senjata nuklir. Di tengah kondisi tersebut, perdebatan mengenai hak atas air juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas perjanjian lama, tata kelola sumber daya, serta dampak terorisme terhadap kerja sama bilateral.

Dari Sengketa Kashmir ke Persoalan Air

Saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 2020, Perdana Menteri Pakistan saat itu, Imran Khan, menyatakan bahwa perdamaian di Asia Selatan tidak akan tercapai tanpa penyelesaian sengketa Jammu dan Kashmir. Dalam pidatonya, Khan juga menggambarkan Kashmir sebagai “titik nyala nuklir”.

Pernyataan tersebut dinilai membangkitkan kembali kenangan pahit di India mengenai keterlibatan militer Pakistan dalam konflik Kashmir pada 1947 dan 1965, serta intrusi Kargil pada 1999. Menurut mantan perwira angkatan bersenjata India, Nilesh Kunwar, pernyataan Islamabad mengenai potensi konflik nuklir perlu dipandang secara serius. Ia menyoroti perbedaan kebijakan nuklir kedua negara, karena India menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, sementara Pakistan tidak memiliki kebijakan serupa.

Dalam perkembangan terbaru, fokus ketegangan bergeser dari isu Kashmir ke sumber daya air. Setelah serangan teror di Pahalgam, Kashmir, pada April 2025, New Delhi memutuskan menangguhkan Perjanjian Air Indus. Langkah tersebut kemudian diikuti serangkaian pernyataan keras dari pejabat Pakistan.

Ancaman dari Sejumlah Pejabat Pakistan

Ketua Partai Rakyat Pakistan, Bilawal Bhutto-Zardari, pernah menyatakan bahwa Sungai Indus merupakan milik Pakistan. Ia bahkan menyampaikan ancaman bahwa air Pakistan akan tetap mengalir melalui sungai tersebut atau darah India yang mengalir. Dalam pernyataan berikutnya, Bilawal juga menyebut upaya pembatasan aliran air Pakistan sebagai salah satu kondisi langka yang dapat memicu respons nuklir.

Pernyataan serupa disampaikan Direktur Jenderal Inter-Services Public Relations atau ISPR Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry. Ia mengancam akan “menghentikan napas” India jika aliran air Pakistan diblokir. Ancaman tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan pernyataan Hafiz Saeed, pendiri kelompok Lashkar-e-Taiba.

Ancaman lain datang dari Kepala Angkatan Pertahanan Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir. Ia sesumbar dapat menghancurkan bendungan India dengan menggunakan “10 rudal”. Namun, Kunwar menilai ancaman tersebut lebih banyak digunakan untuk membangun citra tegas tanpa benar-benar menunjukkan kesiapan mengambil risiko militer.

Perang Narasi di Tengah Krisis Air

Selain menyampaikan pernyataan keras, Islamabad juga disebut menggelar berbagai seminar melalui Kementerian Informasi dan Kedutaan Besar Pakistan di Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dinilai bertujuan membentuk narasi bahwa Pakistan merupakan korban dari sikap India yang dianggap arogan.

Para pejabat Pakistan juga berulang kali menyampaikan bahwa pengurangan jatah air dapat mengancam keamanan regional. Narasi tersebut dikritik sebagai bentuk kampanye yang terus diulang untuk memperoleh dukungan publik dan internasional.

Menurut Kunwar, sikap Islamabad menunjukkan standar ganda. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut setiap tetes air Pakistan sebagai “garis merah”. Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa “air dan darah tidak dapat mengalir bersama”. Modi juga menyatakan bahwa terorisme yang disponsori Pakistan merupakan garis merah bagi India dan akan dijawab secara langsung, termasuk melalui Operasi Sindoor.

India Disebut Tidak Membatalkan Perjanjian Air Indus

Pakar dari Transitions Research, Nishant Sirohi, menjelaskan bahwa India tidak membatalkan Perjanjian Air Indus. Menurut dia, New Delhi hanya menangguhkan kerja sama prosedural, termasuk forum penyelesaian sengketa. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk tekanan hukum yang terukur setelah serangan teror dinilai merusak kepercayaan dasar dalam perjanjian.

Sementara itu, mantan Ketua Badan Manajemen Bhakra Beas, Davendra Kumar Sharma, menilai IWT secara teknis sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Perjanjian yang dibuat pada era 1950-an itu dianggap tidak cukup mengakomodasi kemajuan teknologi pembangunan bendungan, perubahan iklim, dan kebutuhan pengelolaan air modern.

Sharma juga menilai perjanjian tersebut kerap dimanfaatkan Pakistan untuk menghambat proyek-proyek India. Salah satu contohnya adalah Proyek Navigasi Tulbul yang disebut tertunda selama empat dekade.

Masalah Internal Pakistan dalam Pengelolaan Air

Di tengah tudingan bahwa India menjadi penyebab krisis air Pakistan, sejumlah pakar sebelumnya telah memperkirakan persoalan tersebut akan memburuk pada 2025. Pada 2018, Michael Samuel dari Universitas Quaid-e-Azam Islamabad menyoroti perbedaan pembangunan infrastruktur air kedua negara. India disebut telah membangun sekitar 3.200 bendungan dan waduk, sedangkan Pakistan hanya memiliki sekitar 150.

Pakar Asia Selatan Michael Kugelman juga pernah memperingatkan pada 2015 bahwa menyalahkan India semata tidak akan menyelesaikan krisis air Pakistan. Menurut Kunwar, persoalan tersebut turut dipengaruhi oleh buruknya tata kelola internal. Ketika India meningkatkan investasi pada waduk dan saluran air, Pakistan dinilai lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pembelian tank dan jet tempur.

Besarnya belanja pertahanan tersebut dianggap menyisakan ruang yang lebih sempit bagi pembangunan infrastruktur air. Akibatnya, program pengelolaan air Pakistan disebut terbengkalai dan memperburuk kerentanan negara tersebut terhadap krisis air.

Kesimpulan

Perselisihan mengenai Perjanjian Air Indus memperlihatkan bahwa hubungan India-Pakistan kini menghadapi tantangan berlapis. Sengketa Kashmir, serangan teror, ancaman militer, dan perebutan kendali atas sumber daya air saling berkaitan dalam konflik bilateral yang panjang.

Kunwar menilai India perlu membantah kampanye disinformasi dan menegaskan bahwa pemanfaatan air dilakukan berdasarkan alokasi yang sah dalam IWT. Berdasarkan uraian tersebut, Pakistan memperoleh sekitar 80 persen aliran air Lembah Indus, sedangkan India mendapatkan 20 persen.

Ke depan, negosiasi ulang perjanjian hanya mungkin berjalan apabila kedua negara mampu memulihkan kepercayaan. Dari sudut pandang India, Pakistan terlebih dahulu harus memenuhi kewajiban untuk menjaga semangat niat baik dan persahabatan yang bebas dari terorisme. Tanpa langkah tersebut, sengketa air berisiko terus menjadi sumber tekanan baru dalam hubungan dua negara bersenjata nuklir.