PBB Dorong Penggunaan Peta Equal Earth, Ukuran Afrika dan Amerika Berubah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi yang mendorong penggunaan proyeksi peta dunia terbaru bernama Equal Earth. Resolusi tersebut dinilai dapat mengubah cara sejumlah negara dan benua digambarkan, terutama dalam hal perbandingan luas wilayah.

Resolusi yang diadopsi pada Jumat (4/9) itu mendapat dukungan dari 164 negara. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak, sementara enam negara lainnya, yakni Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, Serbia, dan Ukraina, memilih abstain.

Inisiatif tersebut didorong oleh Togo yang mewakili negara-negara Afrika. PBB menegaskan bahwa resolusi itu tidak bertujuan melarang atau mengganti peta dunia yang selama ini menggunakan proyeksi Mercator. Namun, pemerintah, sekolah, organisasi internasional, serta perusahaan teknologi didorong untuk mempertimbangkan Equal Earth sebagai salah satu rujukan.

Peta Dinilai Membentuk Persepsi tentang Dunia

Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey menyampaikan pandangannya sebelum pemungutan suara berlangsung. Menurut dia, peta tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi atau media untuk menunjukkan lokasi suatu wilayah, tetapi juga berperan dalam membentuk cara manusia memahami dunia.

“Peta membentuk pemahaman kita tentang dunia. Peta memandu pendidikan, menumbuhkan imajinasi, dan memengaruhi persepsi kolektif,” ujar Robert Dussey, seperti dikutip dari laman UN News.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar bagi dorongan agar penggunaan peta dilakukan secara lebih cermat. Gambaran visual mengenai luas wilayah dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap ukuran, posisi, dan hubungan geografis antarnegara maupun benua.

Perbedaan Proyeksi Mercator dan Equal Earth

Proyeksi Mercator dipopulerkan oleh Gerardus Mercator, seorang kartografer asal Flandria. Ia merancang proyeksi tersebut pada 1569 untuk memenuhi kebutuhan navigasi maritim. Dalam peta Mercator, garis lurus dapat menunjukkan arah kompas yang konstan sehingga memudahkan para pelaut merencanakan jalur pelayaran.

Meski memiliki keunggulan untuk navigasi, proyeksi Mercator membuat luas wilayah di sekitar kutub terlihat lebih besar dibandingkan ukuran sebenarnya. Semakin jauh suatu daratan dari garis Khatulistiwa, semakin besar pula wilayah tersebut tampak di dalam peta.

Perbedaan itu terlihat dalam perbandingan antara Afrika dan Greenland. Berdasarkan proyeksi Mercator, luas Afrika tampak nyaris sama dengan Greenland. Padahal, menurut proyeksi Equal Earth, luas benua Afrika lebih dari 14 kali lipat dibandingkan wilayah Greenland.

Perbandingan lain terlihat pada Eropa dan Amerika Selatan. Dalam peta Mercator, Eropa tampak lebih besar daripada Amerika Selatan. Namun, ukuran sebenarnya Eropa disebut hanya sekitar setengah dari luas Amerika Selatan.

Perubahan Peta Memicu Kritik dari Sejumlah Negara

Walaupun didukung mayoritas negara anggota, peta yang berkaitan dengan resolusi tersebut menuai kritik dari beberapa negara. Ukraina menjadi salah satu negara yang menyampaikan keberatan. Kiev menilai perubahan warna dan penggambaran sejumlah wilayah dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan serta distorsi terhadap peta dunia.

Dalam penggambaran baru, warna semenanjung Crimea disebut lebih terang dibandingkan daratan utama Ukraina. Meskipun berbeda dari warna Rusia, warna kekuningan pada Crimea dinilai terlihat lebih dekat dengan warna Rusia dibandingkan Ukraina.

Crimea dicaplok secara ilegal oleh Rusia pada Februari 2014. Perebutan wilayah tersebut dikecam dan tidak diakui oleh PBB. Perwakilan tetap Ukraina untuk PBB, Andrii Melnyk, memperingatkan bahwa penggambaran geografis harus dilakukan secara hati-hati.

“Akan menjadi kesalahan yang benar-benar fatal bagi kita semua, dan bagi Majelis Umum ini, untuk berupaya memperbaiki ketidakadilan historis dalam penggambaran geografis negara dan benua dengan sekaligus membiarkan interpretasi yang sangat meresahkan terhadap teks rancangan resolusi ini,” kata Andrii Melnyk.

Jepang Soroti Kepulauan Kuril

Jepang, yang termasuk dalam negara pendukung resolusi, juga menyampaikan kritik terhadap peta baru tersebut. Tokyo menyoroti Kepulauan Kuril yang disengketakan dengan Rusia. Dalam peta, kepulauan itu disebut memiliki warna dan corak yang sama dengan wilayah Rusia.

Rusia dan Jepang telah lama berselisih mengenai kendali atas empat pulau di Kepulauan Kuril. Pada 1945, Uni Soviet menginvasi dan mencaplok pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari kesepakatan dengan Sekutu Barat. Akibatnya, penduduk Jepang di wilayah itu terusir.

Di Jepang, kepulauan tersebut dikenal sebagai Wilayah Utara. Sementara itu, Rusia menyebutnya sebagai Kuril Selatan.

India Persoalkan Penggambaran Jammu dan Kashmir

India juga mengkritik penggambaran wilayah dalam peta baru PBB. New Delhi mempersoalkan wilayah Jammu dan Kashmir yang masih menjadi sengketa dengan Pakistan.

Sebagian kawasan Kashmir dikelola Pakistan, sedangkan bagian lainnya berada di bawah pengelolaan India. China juga mempersengketakan sebagian wilayah Kashmir dengan India dan mengelola kawasan di bagian timur laut wilayah tersebut.

Juru bicara India, Randhir Jaiswal, menegaskan bahwa wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan India harus ditampilkan berdasarkan peta resmi negaranya.

“Wilayah kedaulatan India, termasuk Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir serta Ladakh, harus digambarkan sesuai dengan peta resmi India. Penggambaran yang tidak akurat atau menyesatkan tidak dapat diterima,” ujar Randhir Jaiswal.

Kesimpulan

Resolusi PBB mengenai penggunaan proyeksi Equal Earth menunjukkan bahwa peta bukan sekadar alat untuk menggambarkan lokasi, melainkan juga memengaruhi persepsi terhadap ukuran dan kedudukan suatu wilayah. Proyeksi tersebut berupaya menghadirkan perbandingan luas daratan yang lebih mendekati kondisi sebenarnya, terutama bagi negara-negara di sekitar garis Khatulistiwa.

Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan karena peta berkaitan erat dengan isu kedaulatan dan wilayah yang masih disengketakan. Kritik dari Ukraina, Jepang, dan India memperlihatkan bahwa perubahan warna maupun batas dalam peta dapat memiliki konsekuensi politik. Ke depan, penggunaan Equal Earth kemungkinan akan terus menjadi bahan pembahasan, terutama dalam menyeimbangkan akurasi geografis dengan sensitivitas terhadap sengketa wilayah.