BGN Tegaskan Distribusi MBG di Wilayah Karhutla Mengikuti Keputusan Pemda

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak dijalankan dengan cara memaksa sekolah tetap beroperasi. Pelaksanaan program tersebut, khususnya di Kalimantan dan Sumatra, mengikuti keputusan pemerintah daerah mengenai kegiatan belajar mengajar.

Penegasan itu disampaikan Sudaryono setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9). Ia menjelaskan, persoalan yang muncul terkait pengambilan makanan oleh siswa atau orang tua terjadi karena adanya perubahan pengumuman mengenai kegiatan sekolah.

Distribusi MBG Mengikuti Keputusan Pemerintah Daerah

Menurut Sudaryono, dalam sejumlah kondisi, sekolah baru diumumkan libur ketika dapur penyedia MBG telah menyelesaikan berbagai persiapan. Proses tersebut mencakup pembelian bahan baku, pencacahan bahan makanan, hingga kegiatan memasak.

Karena makanan telah dipersiapkan untuk hari tersebut, makanan tetap perlu diambil pada hari yang sama. Namun, kondisi itu tidak berarti distribusi MBG akan terus dilanjutkan apabila sekolah kembali diliburkan pada hari berikutnya.

“Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil. Itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi,” kata Sudaryono.

Kewenangan Sekolah Berada pada Pemerintah Daerah

Ia mengatakan, BGN menjadikan pengumuman dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi sebagai dasar dalam menyesuaikan distribusi MBG. Dengan demikian, keputusan mengenai sekolah libur atau tetap menjalankan kegiatan belajar tidak ditentukan oleh BGN demi mempertahankan distribusi makanan.

Sudaryono menjelaskan, kewenangan untuk menentukan kebijakan pada jenjang sekolah menengah atas berada di tangan gubernur. Sementara itu, keputusan terkait sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berada di bawah kewenangan bupati atau wali kota.

“Terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti. Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak,” ujar Sudaryono.

Ia menambahkan bahwa ketika pemerintah daerah menetapkan sekolah libur, pelaksanaan MBG juga mengikuti keputusan tersebut. Kebijakan ini berlaku sebagai penyesuaian terhadap kondisi di masing-masing wilayah yang terdampak karhutla.

Kemenhut Pantau Dampak Karhutla terhadap Aktivitas Ekonomi

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu terhadap dampak karhutla. Pemantauan tersebut tidak hanya berfokus pada kondisi kebakaran, tetapi juga mencakup pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi, terutama konektivitas transportasi udara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan, pihaknya memantau sejumlah indikator penting. Beberapa di antaranya adalah perkembangan titik panas atau hotspot, kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang.

Informasi dari pemantauan tersebut digunakan pemerintah untuk menentukan prioritas operasi pengendalian karhutla. Selain itu, data tersebut menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami perkembangan kondisi di wilayah yang terdampak.

Kondisi Udara dan Jarak Pandang Dapat Berubah Cepat

Ristianto menyampaikan bahwa kualitas udara dan jarak pandang tidak selalu sama di setiap wilayah. Kondisinya juga dapat berubah dalam waktu relatif cepat, bergantung pada konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya.

Gangguan asap berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan. Karena itu, Kemenhut terus menyampaikan perkembangan secara terbuka melalui kanal resmi dan sistem SiPongi.

Khusus bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan udara, Kemenhut mengimbau agar informasi terbaru dipantau melalui BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan. Informasi dari berbagai pihak tersebut penting untuk membantu masyarakat menyesuaikan rencana perjalanan dengan kondisi terkini.

Kesimpulan

BGN menegaskan bahwa distribusi MBG di wilayah terdampak karhutla tidak dilakukan dengan memaksa sekolah tetap beraktivitas. Pelaksanaan program mengikuti keputusan pemerintah daerah dan provinsi mengenai status kegiatan sekolah. Apabila makanan telah dipersiapkan sebelum pengumuman libur diterbitkan, makanan tersebut tetap perlu diambil pada hari yang sama, sedangkan distribusi berikutnya menyesuaikan kebijakan terbaru.

Di tengah situasi karhutla, pemantauan terhadap titik panas, asap, kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang akan tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian dampak kebakaran. Ke depan, masyarakat perlu mengikuti pengumuman resmi pemerintah daerah serta informasi dari lembaga terkait, terutama untuk kegiatan sekolah dan perjalanan udara.

Sumber: Cnnindonesia