Dukcapil Kemendagri Jemput Bola Layani Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan layanan jemput bola bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh dokumen administrasi kependudukan meskipun berada di pengungsian, mengalami kerusakan rumah, atau menghadapi kendala akses menuju kantor pelayanan.

Dalam pelaksanaannya, Ditjen Dukcapil tidak hanya mengirimkan personel. Perangkat pelayanan dan bahan habis pakai turut dibawa agar proses perekaman serta pencetakan dokumen, termasuk KTP elektronik atau KTP-el, dapat dilakukan langsung di lokasi terdampak.

Enam Tim Layani Warga di Tujuh Wilayah Terdampak

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, layanan tersebut dilaksanakan selama empat hari, yakni mulai 24 hingga 27 Agustus 2026. Sebanyak enam tim pelayanan diturunkan untuk menjangkau tujuh wilayah terdampak gempa di NTT.

Ketujuh wilayah itu meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Penempatan tim dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta kondisi pelayanan administrasi kependudukan di masing-masing daerah.

Menurut Teguh, persoalan administrasi kependudukan kerap muncul dalam situasi darurat. Dokumen warga dapat hilang atau rusak, sementara sebagian masyarakat harus mengungsi dan tidak lagi memiliki akses yang mudah menuju kantor pelayanan.

“Ini bagian dari respons pemerintah untuk memastikan warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan,” kata Teguh menjelang keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, Senin, 24 Agustus 2026.

Pelayanan Dipusatkan di Lokasi Pengungsian

Di Kabupaten Nagekeo, salah satu wilayah yang berada dekat dengan pusat gempa, layanan administrasi kependudukan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Sementara itu, di Kabupaten Ngada, tim membuka pelayanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung.

Sebagian personel dari Nagekeo juga bergerak menuju Riung, Ngada, untuk menjangkau warga terdampak di wilayah tersebut. Kehadiran petugas secara langsung dinilai penting karena masyarakat dalam kondisi bencana belum tentu memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mendatangi kantor pelayanan.

Sejumlah warga masih berada di tenda pengungsian. Sebagian lainnya harus menghadapi kerusakan rumah serta fasilitas umum. Kondisi tersebut membuat pelayanan dengan pola jemput bola menjadi pilihan agar kebutuhan dokumen kependudukan tetap dapat dipenuhi.

Dukungan Peralatan untuk Pemerintah Daerah

Tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bergerak di Kabupaten Manggarai Barat. Tim tersebut membawa satu set alat rekam KTP-el dan satu set alat cetak KTP-el untuk mendukung pelayanan langsung kepada warga.

Setelah pelayanan berlangsung, dukungan juga diberikan kepada pemerintah daerah. Bantuan itu berupa dua outer blanko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, serta satu printer inkjet. Peralatan dan bahan tersebut diharapkan dapat mendukung kelanjutan pelayanan di daerah.

Pola serupa diterapkan di Kabupaten Manggarai dengan ibu kota Ruteng. Tim yang dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum membawa satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el untuk mendukung layanan di Labuan Bajo serta wilayah terdampak lainnya.

Koordinasi Lintas Wilayah dan Pemerintah Daerah

Di Kabupaten Manggarai Timur, pelayanan dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom. Wilayah ini termasuk salah satu daerah yang mengalami dampak cukup berat, terutama di sejumlah kecamatan seperti Lamba Leda Utara.

Sementara itu, pelayanan untuk Kabupaten Ngada dan Nagekeo dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Muhammad Nuh Al Azhar. Di Ngada, tim berkoordinasi dengan Bupati Raymundus Bena dan jajaran pemerintah daerah. Koordinasi di Nagekeo dilakukan bersama Bupati Simplisius Donatus beserta jajaran.

Gerakan pelayanan jemput bola juga berlanjut ke Kabupaten Ende. Tim di wilayah tersebut dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Erliani Budi Lestari. Adapun pelayanan di Kabupaten Sikka dikoordinasikan Pelaksana Harian Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ahmad Ridwan.

Dokumen Kependudukan Menyangkut Akses Layanan Publik

Teguh menegaskan bahwa dokumen kependudukan bukan sekadar kartu identitas atau lembar administrasi. Bagi warga yang kehilangan KTP-el, dokumen tersebut dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan keperluan administrasi lainnya.

Karena itu, pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam penanganan darurat. Di tengah keterlibatan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur kemanusiaan, kebutuhan dokumen warga tetap harus diperhatikan.

Strategi yang diterapkan Ditjen Dukcapil diarahkan untuk mendatangi masyarakat, bukan menunggu warga datang ke kantor. Teguh menyatakan bahwa negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat dalam situasi bencana.

“Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan,” ujar Teguh.

Kesimpulan

Pelayanan jemput bola Ditjen Dukcapil Kemendagri di tujuh wilayah terdampak gempa NTT menjadi upaya untuk menjaga hak administratif warga dalam kondisi darurat. Dengan membawa personel, perangkat perekaman dan pencetakan, serta bahan pelayanan, pemerintah berupaya memastikan dokumen kependudukan tetap dapat diterbitkan di dekat lokasi pengungsian.

Ke depan, sinergi antara Dukcapil pusat dan daerah menjadi faktor penting agar pelayanan tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Dukungan peralatan yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat membantu keberlanjutan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak.