Pemprov Kalbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Asap Karhutla hingga 20 September 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperpanjang status tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 20 September 2026. Keputusan tersebut diambil karena proses penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk operasi pemadaman dan pendinginan yang dilakukan oleh satuan tugas di darat maupun udara.

Perpanjangan status ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta mendukung mobilisasi sumber daya untuk menangani dampak karhutla dan kekeringan. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan operasional petugas serta masyarakat yang terdampak bencana.

Status Tanggap Darurat Asap Diperpanjang

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla diperpanjang mulai 7 hingga 20 September 2026. Pernyataan itu disampaikan di Pontianak pada Kamis, 10 September 2026.

Menurut Krisantus, perpanjangan status tersebut dilakukan karena Satgas Darat dan Satgas Udara masih menjalankan operasi penanganan karhutla. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melaksanakan proses pendinginan untuk mengendalikan titik-titik kebakaran yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Operasi tersebut dinilai masih diperlukan untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Meskipun penanganan terus dilakukan, pemerintah daerah tetap perlu memastikan seluruh upaya pengendalian berjalan secara terkoordinasi selama status tanggap darurat diberlakukan.

Dukungan Anggaran untuk Penanganan Karhutla

Pemprov Kalbar telah menyiapkan dukungan anggaran untuk menangani bencana karhutla dan kekeringan. Salah satu sumber dukungan tersebut berasal dari Belanja Tidak Terduga atau BTT.

Krisantus menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan selama penanganan bencana. Pemanfaatannya mencakup mobilisasi personel, penyediaan dan distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.

Dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Ketersediaan personel, logistik, air bersih, dan layanan kesehatan diperlukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak asap serta kondisi kekeringan yang masih berlangsung.

Kubu Raya Hadapi Kemarau hingga Pertengahan Oktober

Selain pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga memperpanjang status tanggap darurat bencana. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi bersama sejumlah instansi, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran mengatakan hasil evaluasi menunjukkan musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat evaluasi di Kantor Bupati Kubu Raya pada Rabu, 9 September 2026.

Yusran Anizam menjelaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penanganan dampak kemarau. Penanganan tersebut tidak hanya berkaitan dengan karhutla, tetapi juga mencakup sektor kesehatan dan pendidikan.

Pemadaman dan Pemantauan Titik Api Berlanjut

Pemkab Kubu Raya tetap memusatkan perhatian pada pemadaman titik api yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Petugas bersama relawan terus melakukan pemantauan untuk memastikan potensi kebakaran dapat segera ditangani.

Yusran menyebut jumlah titik api telah jauh berkurang. Namun, kondisi tersebut tidak membuat upaya penanganan dihentikan. Petugas dan relawan tetap melakukan pemantauan serta pemadaman guna mencegah kebakaran kembali meluas.

Penanganan Karhutla Masih Menjadi Prioritas

Perpanjangan status tanggap darurat di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi prioritas pemerintah daerah. Operasi darat dan udara, pendinginan, pemantauan titik api, serta dukungan bagi masyarakat terus dilakukan selama kondisi bencana masih berlangsung.

Ke depan, pemerintah daerah akan melanjutkan upaya pengendalian karhutla dengan memanfaatkan dukungan personel, logistik, anggaran, dan koordinasi bersama instansi terkait. Prediksi kemarau yang masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026 juga menjadi perhatian dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

Dengan perpanjangan status tanggap darurat, diharapkan penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk kebutuhan air bersih, kesehatan, serta pendidikan, dapat diminimalkan.