Prabowo Dorong Penambahan Signifikan Anggaran Mitigasi Bencana

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor mitigasi bencana. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin (7/9).

Menurut Prabowo, peningkatan anggaran diperlukan untuk memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi berbagai bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia. Hal itu dinilai penting mengingat kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Bencana Ditambah

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa mitigasi bencana harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Ia menyampaikan keinginan agar anggaran untuk sektor tersebut ditambah secara signifikan.

“Bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” kata Prabowo.

Prabowo menilai penambahan anggaran diperlukan karena Indonesia menghadapi risiko bencana yang beragam. Posisi geografis Indonesia membuat pemerintah harus memiliki kesiapan untuk menghadapi keadaan darurat sewaktu-waktu.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menyinggung sejumlah bencana dan kondisi yang tengah menjadi perhatian, antara lain gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan, serta persoalan asap yang masih dihadapi masyarakat.

Respons Pemerintah Dinilai Lebih Cepat

Prabowo menyebut penanganan bencana alam oleh pemerintah saat ini telah mengalami perbaikan. Ia menilai respons yang diberikan jajaran pemerintah sudah berlangsung lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Menurutnya, kerja sama berbagai jajaran menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi darurat akibat bencana alam.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah rentetan bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu kejadian terbaru berkaitan dengan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Gunung Anak Krakatau Berstatus Siaga

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan status Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Sejak 2 Juli 2026 pukul 16.30 WIB, gunung api tersebut berada pada Level III atau status Siaga.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau kemudian meningkat pada Jumat (4/9) pukul 23.07 WIB. Aliran lava dilaporkan terlihat dari perairan Selat Sunda. Selain itu, sebaran abu vulkanik mencapai sejumlah wilayah, termasuk Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Dampak terhadap Jalur Penerbangan

Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau juga berdampak pada jalur penerbangan di wilayah terdampak. Sejumlah jalur penerbangan ditutup sementara, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas gunung api tidak hanya berpengaruh terhadap wilayah di sekitar lokasi bencana, tetapi juga dapat mengganggu mobilitas dan kegiatan masyarakat di wilayah yang lebih luas.

Mitigasi Menjadi Prioritas Pemerintah

Rencana penambahan anggaran mitigasi bencana yang disampaikan Prabowo menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi risiko bencana secara lebih siap. Mitigasi dipandang penting karena Indonesia memiliki tantangan geografis yang dapat memicu berbagai bencana alam.

Dengan kondisi tersebut, kesiapan pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan anggaran diharapkan dapat mendukung respons yang lebih cepat dan masif ketika bencana terjadi, sejalan dengan penilaian Prabowo terhadap langkah pemerintah selama ini.

Kesimpulan

Presiden Prabowo Subianto mendorong penambahan anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Kebijakan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan posisi Indonesia di kawasan Cincin Api serta rentetan bencana yang terjadi, termasuk gempa di Flores, kebakaran hutan, persoalan asap, dan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Gunung Anak Krakatau saat ini berstatus Level III atau Siaga dan aktivitasnya berdampak pada sejumlah wilayah serta jalur penerbangan. Ke depan, pemerintah perlu terus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan kecepatan respons dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Indonesia.