Wamendagri Bima Arya Tekankan Respons Cepat dan Narasi Terpadu Hadapi Disinformasi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons cepat dan narasi terpadu bagi humas pemerintah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta disrupsi informasi di era digital. Prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh informasi yang keliru atau narasi yang tidak tepat.

Pesan itu disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”. Forum tersebut berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9).

Respons Cepat Cegah Ruang Informasi Diisi Narasi Keliru

Menurut Bima, kecepatan pemerintah dalam memberikan respons menjadi salah satu kunci menghadapi perubahan pola komunikasi di era digital. Pemerintah perlu memastikan ruang informasi tidak dibiarkan kosong terlalu lama karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menyebarkan narasi tidak tepat.

Keterlambatan dalam memberikan penjelasan juga berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Ketika pemerintah belum menyampaikan informasi resmi, potongan video, komentar, maupun narasi dari berbagai pihak dapat berkembang dan membentuk persepsi publik.

Bima menjelaskan, pola komunikasi pemerintah saat ini berbeda dibandingkan masa lalu. Perkembangan teknologi dan media digital membuat masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga menjadi pihak yang memproduksi dan menyebarkannya.

“Kalau dulu, panggung media itu driven by the government,” kata Bima.

Ia menuturkan, sebelumnya pemerintah memiliki peran dominan dalam merancang rilis dan memaksimalkan berbagai kanal komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, pola tersebut kini berubah.

“Sekarang terbalik, masyarakat melihat, merekam, mengunggah, menjadi viral, terbentuk perception, baru pemerintah merespon. Ini dua pola yang sangat ekstrem, yang tidak bisa kita ambil itu sebagai taken for granted,” ujarnya.

Apresiasi untuk Pemda yang Bergerak Menangkal Hoaks

Dalam menghadapi DFK, Bima mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memiliki unit khusus untuk menangkal hoaks dan berbagai bentuk disinformasi. Keberadaan unit tersebut dinilai membantu pemerintah daerah merespons informasi bermasalah secara lebih cepat.

Bima menyebut beberapa kota telah dipantau memiliki unit cyber hoax. Unit tersebut dapat segera bergerak ketika hoaks atau DFK muncul di ruang publik. Respons dilakukan dalam waktu singkat sehingga informasi yang beredar dapat diimbangi dengan opini dan penjelasan yang lebih berimbang.

“Kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah ini punya unit cyber hoax khusus, yang menangkal itu. Beberapa kota kita pantau sudah ada. Jadi begitu muncul hoaks, begitu muncul DFK tadi, langsung gerak cepat, enggak lama, enggak hitungan hari, mungkin hitungan jam, mereka turun, dan opininya kebetulan berimbang dan kemudian [DFK] hilang,” ujar Bima.

Humas Perlu Terlibat Sejak Awal Kebijakan

Selain menekankan kecepatan respons, Bima mendorong pemerintah membangun narasi yang terpadu. Menurut dia, humas tidak seharusnya hanya dilibatkan pada tahap akhir setelah sebuah kebijakan atau program berjalan.

Humas perlu ikut terlibat sejak awal dalam proses perencanaan. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui proses ko-kreasi bersama perangkat daerah dan unsur pemerintah lainnya. Dengan demikian, pesan yang disampaikan kepada publik dapat dirancang secara lebih terarah dan konsisten.

Bima meminta pemerintah memusatkan komunikasi pada narasi tunggal yang dominan, direncanakan, dan disepakati sejak awal. Narasi terpadu akan membantu seluruh unsur pemerintah menyampaikan informasi yang selaras ketika menjelaskan kebijakan maupun program kepada masyarakat.

“Fokus kepada narasi tunggal yang dominan, yang direncanakan, disepakati di awal,” imbuhnya.

Media Monitoring Harus Dimaksimalkan

Bima juga meminta humas pemerintah memaksimalkan media monitoring. Menurutnya, pemantauan media tidak hanya berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan diterima publik, tetapi juga dapat digunakan untuk membaca sentimen masyarakat secara lebih menyeluruh.

Melalui media monitoring, humas dapat memahami perkembangan informasi dan persepsi yang muncul di tengah masyarakat. Pemahaman tersebut penting untuk membantu pemerintah menentukan respons yang sesuai, terutama ketika muncul isu, komentar, atau narasi yang berpotensi berkembang menjadi disinformasi.

Humas Pemerintah Didorong Lebih Proaktif

Untuk menghadapi disinformasi dan disrupsi informasi, Bima mendorong humas pemerintah agar tidak hanya bersikap defensif atau reaktif. Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dengan menyampaikan berbagai capaian serta praktik baik yang terjadi di daerah.

Penyampaian informasi secara aktif diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Di tengah perubahan pola produksi dan penyebaran informasi, humas perlu hadir dengan informasi yang jelas, cepat, terpadu, dan relevan.

Kesimpulan

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menilai respons cepat dan narasi terpadu merupakan fondasi penting bagi humas pemerintah dalam menghadapi DFK serta disrupsi informasi. Pemerintah perlu mencegah kekosongan informasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan melibatkan humas sejak tahap awal penyusunan kebijakan.

Ke depan, pemanfaatan media monitoring, keberadaan unit penangkal hoaks, serta penyampaian capaian daerah secara proaktif menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif. Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat merespons dinamika informasi secara lebih cepat dan menjaga agar masyarakat memperoleh narasi yang berimbang.