BMKG: September 2026 Masih Jadi Fase Kritis Karhutla, Sumatera dan Kalimantan Jadi Perhatian

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa September 2026 masih menjadi fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Kondisi kering yang masih dominan, tingginya potensi kebakaran di sejumlah wilayah, serta mulai terdeteksinya sebaran asap menjadi alasan seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan peringatan tersebut dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Senin (7/9). Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, terdapat tiga faktor utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni kondisi cuaca yang masih kering, potensi karhutla yang tinggi terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta kemunculan asap di beberapa wilayah.

“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal, seperti dikutip dari laman BMKG.

El Nino Diprediksi Bertahan hingga Awal 2027

BMKG menyebut kondisi kering di Indonesia masih dipengaruhi oleh El Nino. Fenomena tersebut diprediksi bertahan hingga awal 2027. Berdasarkan data BMKG, sampai Dasarian III Agustus, El Nino berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2,74.

Intensitas tersebut menunjukkan bahwa suhu muka laut di Samudra Pasifik lebih hangat dibandingkan kondisi normal. Situasi ini berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia dan memperpanjang periode kering di sejumlah wilayah.

Hingga awal September, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam musim kemarau. Hujan yang turun cenderung bersifat lokal sehingga belum mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara merata. Dengan demikian, keberadaan hujan di beberapa daerah belum dapat mengurangi risiko karhutla secara menyeluruh.

Peluang Hujan Masih Terbatas

Analisis BMKG menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6-13 September masih relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut terutama diperkirakan terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian wilayah Sulawesi dan Papua Selatan.

Faisal menjelaskan, rendahnya potensi pertumbuhan awan hujan membuat peluang hujan alami untuk membantu memadamkan karhutla masih terbatas. Karena itu, sejumlah wilayah dinilai memerlukan perhatian utama dan pemantauan secara berkelanjutan.

Wilayah yang Perlu Mendapat Perhatian

Daerah yang disebut masih memiliki risiko karhutla dan perlu menjadi fokus penanganan meliputi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Potensi karhutla di kawasan tersebut perlu diantisipasi dengan langkah pencegahan dan pengendalian sedini mungkin. Kondisi cuaca yang kering dapat meningkatkan kerawanan kebakaran, sementara terbatasnya hujan membuat proses pemadaman berpotensi menghadapi tantangan lebih besar.

Sebaran Asap Mulai Memengaruhi Kualitas Udara

Selain memantau kondisi cuaca, BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Asap tersebut berpotensi memengaruhi kualitas udara di daerah yang terdampak karhutla.

Pemantauan terhadap konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 menunjukkan adanya peningkatan di beberapa lokasi yang terdampak aktivitas kebakaran. Partikulat halus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Faisal menegaskan bahwa pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya dampak karhutla terhadap lingkungan serta kualitas udara di wilayah terdampak.

Operasi Modifikasi Cuaca Terus Dilakukan

Salah satu langkah yang masih dilakukan untuk menangani karhutla adalah operasi modifikasi cuaca (OMC). Pelaksanaan OMC dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), badan usaha milik negara (BUMN), serta pihak-pihak lainnya.

Menurut Faisal, OMC tidak hanya ditujukan untuk membantu mitigasi karhutla. Operasi tersebut juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Pelaksanaannya dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta kebutuhan setiap wilayah.

Penanggulangan Karhutla Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Menko Polkam Djamari Chaniago yang turut hadir dalam rapat koordinasi menegaskan bahwa penanggulangan karhutla harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak. Pencegahan dan penanganan kebakaran tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga.

Djamari menyebut upaya menghadapi karhutla bukan sekadar tanggung jawab kelembagaan, melainkan juga tanggung jawab moral, profesi, dan hukum yang harus dipatuhi seluruh pihak.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi dampak El Nino yang berpotensi memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah. Oleh sebab itu, langkah mitigasi perlu disusun dan dijalankan secara terukur dengan menjadikan informasi serta analisis BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kesimpulan

BMKG menilai September 2026 masih menjadi periode kritis karhutla karena kondisi kering, pengaruh El Nino, terbatasnya peluang hujan, serta mulai terdeteksinya sebaran asap di Sumatera dan Kalimantan. Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur menjadi wilayah yang memerlukan perhatian utama.

Ke depan, kesiapsiagaan bersama perlu terus diperkuat melalui pemantauan kondisi cuaca, pengendalian sumber kebakaran sejak dini, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sesuai kebutuhan wilayah. Informasi BMKG diharapkan dapat menjadi dasar bagi seluruh pihak dalam mengambil langkah pencegahan dan penanganan karhutla secara tepat.

Sumber: Cnnindonesia