BGN Akan Tutup Permanen Dapur MBG yang Tak Penuhi Standar

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar operasional. Kebijakan tersebut berlaku tanpa membedakan pihak yang memiliki maupun mengelola dapur.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan langkah tegas itu setelah pihaknya melakukan evaluasi menyusul insiden dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Menurut Sudaryono, penilaian BGN akan difokuskan pada sistem dan pemenuhan standar, bukan pada latar belakang pengelola SPPG.

SPPG yang Tidak Bisa Diperbaiki Akan Ditutup

Sudaryono mengatakan seluruh SPPG wajib menjalankan prosedur dan standar yang telah ditetapkan BGN. Apabila sebuah dapur dinilai masih dapat diperbaiki, evaluasi akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, dapur yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut akan dikenai sanksi penutupan permanen.

“Saya tidak peduli SPPG-nya apa atau punya siapa. Saya melihat sistem. Jika tidak memenuhi standar, dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Dalam tiga pekan sejak menjabat sebagai Kepala BGN, Sudaryono menyebut sekitar 1.300 SPPG telah ditutup. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 dapur telah lebih dahulu dihentikan operasionalnya, sedangkan 500 SPPG lainnya menyusul.

Selain penutupan dapur, BGN juga menyiapkan evaluasi terhadap personel yang bertugas di SPPG. Sudaryono menegaskan bahwa petugas yang tidak sanggup mengikuti standar tinggi yang ditetapkan lembaganya dapat dicopot atau diberhentikan dari status ASN maupun PPPK.

Prosedur Pemeriksaan Makanan Ikut Dievaluasi

Insiden dugaan keracunan di SMAN 1 Berastagi turut mendorong BGN meninjau kembali mekanisme pemeriksaan makanan. Selama ini, pemeriksaan organoleptik, seperti mencium aroma, melihat kondisi makanan, dan mencicipinya, menjadi salah satu cara untuk mengetahui kelayakan makanan sebelum dikonsumsi.

Namun, Sudaryono menilai metode tersebut belum tentu mampu mendeteksi seluruh potensi bahaya. Makanan yang tidak menunjukkan perubahan bau atau rasa tetap berpotensi menimbulkan masalah apabila mengandung zat tertentu yang tidak dapat dikenali melalui pemeriksaan sederhana.

Karena itu, BGN mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap dapur SPPG. Perangkat tersebut akan digunakan bersama bahan kimia tertentu untuk memeriksa kemungkinan keberadaan zat berbahaya, kondisi makanan, maupun indikasi makanan yang sudah basi.

Pelajari Penerapan Test Kit di Sejumlah Dapur

Menurut Sudaryono, BGN masih mempelajari penerapan test kit yang telah digunakan oleh sejumlah SPPG. Salah satu contoh yang sedang dipelajari adalah dapur yang dikelola Bhayangkari dari Polri.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu BGN memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Dengan pemeriksaan yang lebih menyeluruh, potensi persoalan diharapkan dapat diketahui sebelum makanan dibagikan kepada penerima manfaat.

SPPG Terkait Insiden Berastagi Disegel

Dalam penanganan insiden di SMAN 1 Berastagi, BGN telah mencopot kepala SPPG yang berkaitan dengan dugaan keracunan tersebut. Dapur operasionalnya juga disegel sebagai langkah administratif.

BGN turut memastikan kondisi para siswa dan berupaya menemukan akar persoalan. Pemeriksaan sampel sisa lauk-pauk dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Karo dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui penyebab kejadian secara lebih jelas.

Sebelumnya, sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatra Utara Wilayah IV, Zulkarnain Barus, membenarkan adanya insiden tersebut, tetapi belum memberikan penjelasan lebih lanjut karena proses evakuasi masih berlangsung.

BGN Minta Evaluasi Tidak Digeneralisasi

Meski mengambil tindakan terhadap SPPG yang bermasalah, Sudaryono mengingatkan bahwa satu insiden tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seluruh dapur MBG mengalami persoalan serupa. Ia menyebut sebagian besar dari sekitar 27 ribu dapur telah menjalankan tugas dengan baik.

BGN, kata Sudaryono, akan terus meningkatkan kinerja SPPG yang sudah memenuhi ketentuan sekaligus mengevaluasi dapur yang masih memiliki kekurangan. Dapur yang masih dapat dibenahi akan diarahkan untuk melakukan perbaikan, sedangkan SPPG yang tidak bisa memenuhi standar akan ditutup.

Kesimpulan

BGN mengambil sikap tegas terhadap dapur MBG yang tidak memenuhi standar, termasuk menutupnya secara permanen tanpa mempertimbangkan siapa pihak pengelolanya. Langkah ini disertai evaluasi terhadap prosedur pemeriksaan makanan, kemungkinan penggunaan test kit, serta penindakan terhadap personel yang tidak mampu mengikuti ketentuan.

Ke depan, hasil pemeriksaan terhadap insiden di Berastagi dan penerapan standar keamanan pangan akan menjadi bagian penting dalam pengawasan program MBG. BGN juga perlu memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara konsisten agar kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat tetap terjaga.