Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening bagi Seluruh Masyarakat

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bank-bank milik negara untuk memperluas akses rekening perbankan bagi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Dalam tahap awal, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) diminta menyiapkan rekening bagi masyarakat. Kebijakan ini ditujukan agar semakin banyak penduduk Indonesia memiliki akses terhadap layanan perbankan. Selain itu, rekening tersebut juga diharapkan dapat mendukung penyaluran berbagai program pemerintah secara lebih langsung.

Prabowo Ingin Seluruh Penduduk Memiliki Rekening

Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo meminta agar penduduk Indonesia memiliki rekening bank. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan sekaligus membangun sistem pembayaran yang terintegrasi.

“Tadi Bapak Presiden (Prabowo) meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Untuk merealisasikan arahan tersebut, BRI dan BSI akan menjadi bank yang diminta menyiapkan rekening masyarakat pada tahap awal. Program ini menggunakan pendekatan jemput bola, yakni perbankan diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk membuka rekening, tetapi turut menyiapkan akses berdasarkan data yang tersedia.

Pemanfaatan Data Dukcapil dan Sistem Bank Indonesia

Proses penyiapan rekening nantinya akan mengacu pada data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung kebutuhan sistem pembayaran.

Integrasi data kependudukan dengan sistem perbankan dan pembayaran diharapkan dapat membantu pemerintah memperluas jangkauan layanan keuangan. Dengan basis data yang terhubung, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap rekening secara lebih terarah sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki.

QRIS Menjadi Bagian dari Sistem Pembayaran

Salah satu sistem pembayaran yang akan digunakan dalam pengembangan tersebut adalah Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Airlangga menyebut QRIS akan menjadi bagian dari payment system dan gateway system yang dipersiapkan pemerintah.

Menurut Airlangga, pemanfaatan QRIS tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi. Integrasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan demikian, rekening yang disiapkan tidak berhenti pada kepemilikan akun, tetapi dapat mendukung pemahaman dan penggunaan layanan keuangan secara lebih optimal.

“Terutama untuk payment system-nya, dan yang kedua gateway system-nya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujar Airlangga.

Rekening untuk Menyalurkan Program Pemerintah

Selain membuka akses perbankan, rekening yang disiapkan bagi masyarakat juga akan dimanfaatkan sebagai saluran penyaluran berbagai program pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan rekening tersebut untuk mengirimkan bantuan atau program secara langsung kepada masyarakat.

Pemanfaatan rekening sebagai sarana penyaluran program pemerintah diharapkan dapat membuat proses distribusi berjalan melalui saluran yang telah disiapkan. Dengan adanya rekening, masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan sekaligus sarana untuk menerima program pemerintah.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan rekening tersebut untuk mengirimkan berbagai program. Artinya, kepemilikan rekening menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menghubungkan masyarakat dengan layanan keuangan dan program pemerintah.

Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia

Airlangga juga menyampaikan perkembangan tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 93,62 persen.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen. Airlangga menyebut angka tersebut berada di atas standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berada pada level 63 persen.

“Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” kata Airlangga.

Kesimpulan

Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat merupakan langkah yang diarahkan untuk memperluas akses perbankan. Program tersebut akan mengacu pada data Dukcapil dan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan QRIS.

Ke depan, rekening yang disiapkan tidak hanya berfungsi sebagai akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga menjadi sarana penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai 93,62 persen dan literasi keuangan sebesar 69,57 persen, pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan layanan keuangan secara lebih luas dan optimal di tengah masyarakat.