Inggris Larang Impor Produk Permukiman Israel, Hubungan London-Tel Aviv Mencapai Titik Terendah

Hubungan Inggris dan Israel dilaporkan berada pada titik terendah setelah pemerintah Inggris mengumumkan kebijakan baru terkait aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyatakan bahwa negaranya akan melarang impor seluruh barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan tersebut.

Kebijakan ini diambil ketika pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham berupaya menata ulang hubungan antara London dan Tel Aviv. Langkah tersebut juga disebut sebagai respons terhadap meningkatnya tindakan Israel terhadap Palestina. Dalam pernyataannya, Miliband menegaskan bahwa Inggris ingin mengambil peran yang lebih aktif dalam mendukung perjuangan Palestina.

Inggris Larang Impor Produk dari Permukiman Ilegal

Dalam pidatonya di parlemen pada Selasa (8/9), Miliband menyoroti perluasan permukiman Israel di Tepi Barat. Ia menyebut pembangunan dan perluasan permukiman tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Miliband, Israel semakin memperkuat kendalinya di wilayah tersebut. Ia juga menilai terdapat keinginan untuk memperluas kedaulatan secara permanen serta menjalankan agenda ekspansionis melalui pembangunan permukiman ilegal.

Miliband mengatakan rakyat Inggris tidak seharusnya mendukung pendudukan dengan menerima produk dari permukiman tersebut. Karena itu, pemerintah Inggris memutuskan untuk menerapkan larangan impor terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

“Saya tak percaya rakyat Inggris ingin kita mendukung pendudukan dengan menerima produk dari pemukiman di toko-toko kita,” kata Miliband sebagaimana dikutip dari situs resmi pemerintah Inggris.

Ia kemudian menegaskan bahwa Inggris akan memberlakukan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling tegas London terhadap Israel dalam hubungan bilateral kedua negara.

Sanksi bagi Pendukung Perluasan Permukiman

Selain melarang impor, Miliband menyampaikan bahwa Inggris juga akan menjatuhkan sanksi kepada organisasi, perusahaan, dan individu yang terlibat dalam perluasan permukiman Israel.

Sanksi tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang menyediakan dukungan untuk pembangunan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, maupun properti yang berkaitan dengan ekspansi permukiman. Dengan kebijakan ini, Inggris berupaya menekan berbagai bentuk dukungan yang dianggap membantu perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Keputusan tersebut menunjukkan perubahan sikap Inggris terhadap Israel. Selama ini, Inggris dikenal sebagai salah satu sekutu Israel di kawasan Timur Tengah. Namun, perkembangan situasi di Palestina mendorong London untuk meninjau kembali arah hubungannya dengan Tel Aviv.

Jejak Hubungan Inggris dan Israel dalam Deklarasi Balfour

Hubungan Inggris dan Israel memiliki sejarah panjang. Salah satu tonggak penting dalam sejarah tersebut adalah Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada 1917. Deklarasi itu menjadi salah satu dasar penting bagi terbentuknya negara Israel.

Deklarasi Balfour lahir melalui upaya berkelanjutan para pemimpin Zionis di London, Chaim Weizmann dan Nahum Sokolow. Dokumen tersebut secara khusus menyatakan bahwa tidak boleh ada tindakan yang merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang berada di Palestina.

Namun, deklarasi itu tidak menjelaskan hak politik atau hak nasional komunitas yang telah tinggal di Palestina. Dokumen tersebut juga tidak menyebut secara langsung nama komunitas-komunitas yang dimaksud.

Deklarasi Balfour dan Harapan Gerakan Zionis

Meskipun memiliki ketentuan mengenai perlindungan hak sipil dan agama, Deklarasi Balfour membangkitkan harapan besar di kalangan Zionis untuk membentuk sebuah negara baru di Palestina. Harapan tersebut kemudian berkembang hingga berdirinya Negara Israel, sementara keberadaan komunitas Arab yang telah lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut menjadi persoalan yang terus diperdebatkan.

Britannica mencatat bahwa peristiwa penting dalam proses tersebut terjadi pada 2 November 1917. Pada tanggal itu, Arthur James Balfour, yang pernah menjabat sebagai perdana menteri dan menteri luar negeri Inggris, menulis surat terbuka kepada Baron Rothschild, tokoh dari keluarga perbankan Yahudi di Inggris. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour.

Balfour sebelumnya telah bertemu dengan Chaim Weizmann pada 1906 dan disebut terkesan oleh tokoh tersebut. Pada April 1917, Balfour juga telah mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung Zionisme.

Melalui deklarasi itu, pemerintah Inggris berharap dapat menggalang dukungan opini Yahudi, terutama di Amerika Serikat, agar berpihak kepada negara-negara Sekutu dalam Perang Dunia I. Janji Inggris untuk membantu kaum Yahudi mendirikan rumah di Palestina kemudian menjadi dorongan besar bagi terbentuknya Negara Israel.

Hubungan Inggris-Israel Menghadapi Babak Baru

Larangan impor produk permukiman dan rencana pemberian sanksi menunjukkan bahwa hubungan Inggris-Israel memasuki babak baru. Kebijakan tersebut menandai sikap London yang lebih kritis terhadap perluasan permukiman Israel di Tepi Barat sekaligus memperlihatkan keinginan Inggris untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina.

Ke depan, pelaksanaan larangan impor serta sanksi terhadap pihak-pihak yang mendukung pembangunan permukiman akan menjadi perhatian utama. Langkah itu juga dapat menentukan arah hubungan Inggris dan Israel, yang selama ini dibangun di atas sejarah panjang dan kedekatan politik.