Apindo Berharap Menkeu Suahasil Nazara Tuntaskan Hambatan Investasi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, dapat melanjutkan upaya penyelesaian berbagai hambatan investasi atau bottlenecking di Indonesia. Menurut Shinta, hambatan tersebut masih berkaitan dengan persoalan perizinan dan regulasi yang melibatkan pemerintah pusat.

Harapan itu disampaikan Shinta dalam acara Jakarta Investment Award 2026 yang digelar di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (14/9). Ia menilai penyelesaian persoalan perizinan dan regulasi penting untuk mendukung kelancaran investasi di Indonesia.

Apindo Soroti Hambatan Perizinan dan Regulasi

Shinta mengatakan, pelaku usaha masih menghadapi sejumlah isu yang berpotensi menghambat proses investasi. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan perizinan serta regulasi yang masih perlu diselesaikan secara bersama-sama antara dunia usaha dan pemerintah.

“Kami harap nanti dengan Menteri Keuangan yang baru ini masalah di bottlenecking ini bisa terus kita lanjutkan,” ujar Shinta dalam acara tersebut.

Menurut dia, kesinambungan penyelesaian hambatan investasi diperlukan agar proses penanaman modal di Indonesia dapat berjalan lebih baik. Ia berharap persoalan yang masih tersisa dapat ditangani sehingga memberikan dukungan bagi perkembangan investasi secara lebih luas.

“Karena banyak isu-isu yang berkaitan dengan perizinan, dengan regulasi ini juga yang masih terus harus kita selesaikan bersama. Jadi nanti kelanjutannya kami harap ini bisa kita teruskan sehingga juga membantu ke seluruh investasi di Indonesia,” jelasnya.

Reformasi Perizinan di Jakarta Dinilai Positif

Shinta menyampaikan harapan tersebut karena pelaku usaha memiliki banyak hubungan dan kepentingan dengan pemerintah pusat. Meskipun reformasi perizinan di daerah telah menunjukkan perkembangan, sejumlah urusan investasi masih berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Masih Ada Keterkaitan dengan Pemerintah Pusat

Ia mencontohkan reformasi perizinan yang berlangsung di Jakarta. Menurut Shinta, perubahan tersebut telah memberikan kemajuan yang luar biasa, khususnya dalam aspek perizinan. Namun, ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah hal yang memiliki hubungan dengan pemerintah pusat.

“Memang kami melihat reformasi yang terjadi di Jakarta khususnya untuk perizinan luar biasa, tapi memang ada banyak juga hubungannya masih dengan pusat, pemerintah pusat,” kata Shinta.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan iklim investasi tidak hanya membutuhkan pembenahan di tingkat daerah. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga dinilai penting agar proses perizinan dan penerapan regulasi dapat berjalan lebih terintegrasi.

Suahasil Nazara Resmi Menjadi Menteri Keuangan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bendahara negara untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Setelah dilantik, Suahasil menyampaikan bahwa dirinya mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dipercaya.

“APBN itu harus dapat dipercaya. Untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia,” jelas Suahasil usai dilantik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Harapan terhadap Kelanjutan Kebijakan Investasi

Harapan Apindo terhadap Menteri Keuangan baru mencerminkan pentingnya kesinambungan kebijakan dalam mengatasi hambatan investasi. Dunia usaha berharap persoalan perizinan dan regulasi yang masih menjadi kendala dapat terus dibahas dan diselesaikan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Ke depan, penyelesaian isu bottlenecking diharapkan dapat membantu menciptakan proses investasi yang lebih lancar. Di sisi lain, tugas Suahasil dalam menjaga kredibilitas APBN dan stabilitas ekonomi juga menjadi bagian penting dalam mendukung iklim investasi di Indonesia.

Kesimpulan

Apindo berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara dapat melanjutkan penyelesaian berbagai hambatan investasi, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan regulasi. Reformasi perizinan di Jakarta dinilai telah menunjukkan hasil positif, tetapi masih terdapat urusan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, penyelesaian hambatan tersebut diharapkan dapat membantu mendukung investasi di Indonesia sekaligus memperkuat peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi.