BNPB Deteksi 198 Hotspot Berkepercayaan Tinggi di Kalimantan Barat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi 198 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat dalam pemantauan selama 24 jam terakhir. Data tersebut disampaikan Tenaga Ahli atau Staf Khusus Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo dalam paparan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke Kalimantan, Sabtu (22/8).

Selain titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, BNPB juga mencatat ribuan titik lainnya dalam kategori kepercayaan menengah dan rendah. Pemantauan berbasis satelit ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan.

BNPB Catat 198 Hotspot dengan Kepercayaan Tinggi

Dalam paparannya, Asrianus Bulo menjelaskan bahwa pemantauan selama 24 jam terakhir menunjukkan adanya 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Menurut dia, kategori tersebut mengindikasikan keberadaan titik api sekaligus asap di wilayah yang terdeteksi.

“Kami laporkan tentang situasi terkini. Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi,” kata Bulo.

Data BNPB juga mencatat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah serta 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Bulo menerangkan, titik-titik dalam kategori kepercayaan menengah lebih banyak menunjukkan adanya kepulan asap.

Hotspot Tersebar di Sejumlah Kabupaten

Titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebar di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara menjadi daerah dengan jumlah titik terbanyak berdasarkan pemantauan tersebut.

Selain itu, titik api juga terdeteksi di wilayah sektor selatan dan timur Kalimantan Barat. Beberapa wilayah yang turut tercatat antara lain Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas.

Sebaran hotspot tersebut menjadi perhatian dalam upaya penanganan karhutla. Pemerintah terus memantau perkembangan titik api dan kondisi asap melalui data yang diperoleh dari satelit.

Potensi Hujan Ringan pada 21-27 Agustus

Di tengah pemantauan titik panas, BNPB memperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada 21-27 Agustus. Potensi hujan tersebut terutama diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat.

Namun, operasi modifikasi cuaca (OMC) yang sebelumnya dilaksanakan BNPB pada 11-18 Agustus dihentikan sementara. Penghentian dilakukan karena tidak terdapat potensi awan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan hujan.

“Kami sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada tanggal 11 sampai dengan 18 Agustus yang lalu. Kemudian istirahat karena tidak ada potensi awan,” ujar Bulo.

Prabowo Pimpin Penanganan Karhutla di Kalimantan

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi untuk meninjau sekaligus memimpin langsung penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah memantau kondisi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak di empat provinsi di Kalimantan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden sebelumnya telah membagi penugasan kepada jajaran TNI dan Polri untuk menangani karhutla di provinsi-provinsi terdampak. Khusus untuk Kalimantan Barat, Panglima TNI dan Kapolri ditugaskan memimpin penanganan di lapangan.

Menurut Teddy, Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan optimal. Pemerintah berharap upaya tersebut dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Kesimpulan

Deteksi 198 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa potensi karhutla masih menjadi perhatian serius. Sebaran titik api terutama berada di Ketapang, Kubu Raya, Kayong Utara, serta sejumlah wilayah di sektor selatan dan timur.

Ke depan, pemantauan berbasis satelit, koordinasi antara BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, serta perhatian terhadap potensi hujan menjadi bagian penting dalam penanganan kondisi tersebut. Meski OMC dihentikan sementara karena tidak tersedia awan yang dapat dimanfaatkan, pemerintah tetap diarahkan untuk menangani karhutla secepat dan seoptimal mungkin agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

Sumber: Cnnindonesia