Daniel Johan Desak Karhutla Kalimantan Segera Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan menyusul semakin parahnya kebakaran yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat, kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian.

Daniel menilai kondisi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya memantau jumlah titik panas, tetapi harus segera melakukan verifikasi dan penanganan langsung di lokasi yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

Karhutla Kalimantan Dinilai Berdampak Luas

Daniel menyebut karhutla yang semakin meluas hampir melumpuhkan aktivitas warga. Ia menggambarkan kondisi Kalimantan saat ini sangat memprihatinkan akibat kepungan asap dan kebakaran yang terus terjadi.

“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).

Dampak kebakaran juga dirasakan dalam kegiatan pendidikan. Daniel menyinggung kondisi udara buruk yang membuat sejumlah sekolah terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar, termasuk di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.

Selain mengganggu kegiatan sekolah, karhutla disebut berkontribusi terhadap meningkatnya gangguan kesehatan, termasuk lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kesehatan masyarakat.

Hotspot Kalimantan Harus Segera Ditindaklanjuti

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengungkapkan sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan. Jumlah tertinggi tercatat di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik.

Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat memiliki 74 titik panas. Adapun Kalimantan Utara memiliki 3 titik panas.

Daniel meminta pemerintah tidak berhenti pada penyajian data hotspot sebagai bahan pemantauan. Ia menilai titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diubah menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan.

Penanganan Harus Dilakukan dalam Hitungan Jam

Menurut Daniel, ketika titik panas telah terkonsentrasi dalam jumlah besar, respons pemerintah harus dilakukan secara cepat. Setiap lokasi yang terindikasi memiliki tingkat kepercayaan tinggi perlu segera diperiksa agar api tidak semakin meluas.

Ia mendorong pemerintah mempercepat penanganan karhutla melalui pengerahan kekuatan pemadaman secara masif. Operasi water bombing juga diminta diperkuat, terutama untuk menangani titik api di wilayah yang sulit dijangkau.

Selain itu, Daniel meminta agar tim darat gabungan yang terdiri atas Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta TNI dan Polri diterjunkan ke lokasi prioritas. Penanganan tersebut perlu difokuskan pada titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara.

Percepatan Modifikasi Cuaca dan Mitigasi

Daniel juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca. Menurutnya, langkah tersebut membutuhkan koordinasi intensif antara BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ia menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla yang berulang setiap tahun. Daniel mempertanyakan langkah mitigasi yang dilakukan karena penanganan dinilai baru dilakukan secara serius setelah kebakaran membesar.

Karhutla, menurut Daniel, tidak hanya memberikan dampak bagi masyarakat di dalam negeri. Asap dan dampak kebakaran juga berpotensi mengganggu negara-negara tetangga. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan dinilai perlu dilakukan sejak dini, bukan menunggu kondisi memburuk.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Karhutla

Di sisi lain, Daniel menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas karhutla. Tindakan hukum harus diberikan kepada mereka yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai hingga menyebabkan kebakaran.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri karena merasa kecewa terhadap aksi pembakaran lahan. Daniel tidak ingin masyarakat menggunakan hukum adat maupun hukum sosial sebagai bentuk pelampiasan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Anggaran Penanggulangan Karhutla Diminta Segera Dicairkan

Untuk mendukung penanganan di lapangan, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional yang telah dialokasikan dari anggaran negara. Ia menyebut dana sebesar Rp290.901.300.000 diperlukan untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Menurut Daniel, pencairan anggaran tersebut bersifat mendesak agar proses pemadaman tidak terkendala keterbatasan sumber daya. Ketersediaan dukungan operasional dinilai penting untuk memperkuat pengerahan personel, peralatan, serta berbagai langkah penanganan kebakaran.

Kesimpulan

Desakan Daniel Johan agar karhutla di Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional didasarkan pada dampaknya yang semakin luas terhadap kehidupan masyarakat. Gangguan terhadap kesehatan, pendidikan, aktivitas warga, dan perekonomian menunjukkan bahwa kebakaran membutuhkan penanganan terpadu dan segera.

Ke depan, pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan data hotspot, tetapi segera menerjemahkannya menjadi tindakan lapangan. Percepatan pemadaman, modifikasi cuaca, penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta pencairan anggaran menjadi langkah penting agar karhutla tidak terus meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.