Hotspot Karhutla Naik di Kalbar dan Kalteng, Pemerintah Perkuat Penanganan Nasional

Jumlah hotspot atau titik panas yang menjadi indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat di sejumlah wilayah Indonesia. Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi daerah dengan kenaikan hotspot paling signifikan berdasarkan data Sistem Monitoring Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan per 1 September.

Peningkatan tersebut membuat Kalbar dan Kalteng kembali menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla secara nasional. Pemerintah berencana memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menekan jumlah hotspot dan titik api yang telah terverifikasi.

Hotspot Kalbar dan Kalteng Mengalami Kenaikan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa tren hotspot di sejumlah provinsi prioritas sebelumnya sempat menurun. Namun, kondisi tersebut kembali berubah setelah Kalbar dan Kalteng mencatat peningkatan titik panas.

“Setelah kemarin semua enam provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” ujar Raja Juli dalam keterangannya pada Rabu (2/9).

Berdasarkan data Sipongi, jumlah hotspot di Kalbar meningkat dari 273 titik menjadi 859 titik. Sementara itu, hotspot di Kalteng naik dari 253 titik menjadi 623 titik.

Kenaikan juga terjadi di sejumlah wilayah lain. Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat peningkatan hotspot dari 20 titik menjadi 89 titik. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), jumlah titik panas naik dari 22 titik menjadi 73 titik. Adapun di Jambi, hotspot meningkat dari sebelumnya nol menjadi empat titik.

Berbeda dengan wilayah tersebut, Riau masih mencatat nol hotspot berdasarkan data yang sama.

Pemerintah Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla

Untuk merespons peningkatan tersebut, Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan bertolak ke Pontianak. Kunjungan itu dilakukan untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak di Kalimantan Barat.

Raja Juli menyebut pertemuan tersebut akan melibatkan gubernur, kapolda, pangdam, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi diperlukan untuk mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan sekaligus menyusun strategi mitigasi berikutnya.

“Kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” katanya.

Menurut Raja Juli, pemerintah ingin memastikan jumlah hotspot maupun fire spot yang telah diverifikasi dapat kembali ditekan. Kedua indikator tersebut masih menjadi persoalan utama dalam penanganan karhutla saat ini.

September Menjadi Periode Penting

Menteri Kehutanan itu juga mengingatkan bahwa September merupakan periode penting dalam pengendalian karhutla. Puncak El Nino disebut berlangsung pada bulan tersebut sehingga upaya pencegahan dan penanganan perlu dilakukan secara lebih serius.

Raja Juli menilai September menjadi masa yang menentukan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga kondisi wilayah secara optimal agar kenaikan hotspot tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Greenpeace Dorong Status Tanggap Darurat

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia mendorong agar penanganan korban asap karhutla gambut di Kalimantan dan Sumatra dilakukan dalam skala bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan karena dampak asap dinilai telah mengganggu kesehatan, kebutuhan dasar, dan keselamatan masyarakat.

Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, mengatakan asap karhutla gambut telah menyelimuti hampir seluruh Pulau Kalimantan selama 19 hingga 28 hari. Kondisi itu disebut berdampak terhadap sekitar 23,4 juta masyarakat.

Di Sumatra, asap dilaporkan meliputi tiga provinsi dengan durasi rata-rata 10 hari selama Agustus 2026. Dampaknya dirasakan oleh sekitar 24,1 juta penduduk.

Menurut Sapta, asap karhutla gambut masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan, kabut asap lintas batas atau transboundary haze dilaporkan telah mencapai Filipina. Ia menilai dampak yang ditimbulkan sudah layak dipandang sebagai bencana nasional, meskipun penyebabnya, yakni karhutla gambut, bukanlah bencana alam.

Dampak Karhutla dan Langkah Penegakan Hukum

Karhutla yang belum sepenuhnya teratasi berpotensi menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Gangguan kesehatan yang mungkin terjadi antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, hidung, dan tenggorokan.

Selain itu, kabut asap dapat menurunkan jarak pandang serta menghambat transportasi darat, laut, dan penerbangan. Kebakaran juga berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah terdampak.

Dalam penanganan karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel 21 badan usaha yang berkaitan dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sebanyak tujuh badan usaha berada di Kalbar, empat di Sumsel, empat di Kalsel, dan tiga di Kalteng.

Sementara itu, masing-masing satu badan usaha disegel di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau.

Kesimpulan

Kenaikan hotspot di Kalbar dan Kalteng menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menghadapi tantangan serius. Peningkatan juga tercatat di Kalsel, Sumsel, dan Jambi, sehingga pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pemantauan hotspot, verifikasi fire spot, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak menjadi langkah penting ke depan. September akan menjadi periode krusial untuk memastikan peningkatan titik panas tidak berkembang menjadi karhutla yang lebih luas dan menimbulkan dampak kesehatan maupun gangguan aktivitas masyarakat.