Ibas Dorong Investigasi Objektif atas Karhutla yang Meluas di Kalimantan

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penyelidikan diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran terjadi akibat unsur kesengajaan, kelalaian, atau faktor lain yang perlu ditangani secara serius.

Ibas menegaskan, investigasi terhadap karhutla harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta di lapangan. Apabila dalam proses tersebut ditemukan unsur kelalaian maupun pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Investigasi harus dilakukan secara objektif. Kalau ditemukan kelalaian atau pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban,” kata Ibas dalam keterangannya, Minggu (23/8).

Ibas Minta Karhutla Ditangani dengan Strategi Jangka Panjang

Ibas menilai karhutla tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan kebakaran yang harus dipadamkan. Fenomena tersebut, kata dia, membutuhkan strategi jangka panjang, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan pengawasan yang selama ini berjalan.

Menurut Ibas, Kalimantan tidak boleh terus berada dalam siklus penanganan yang hanya berfokus pada pemadaman setelah api membesar. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal agar potensi kebakaran dapat ditekan sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Ia menekankan bahwa pencegahan, penanganan, dan evakuasi harus dirancang sebagai satu rangkaian kebijakan. Pemerintah dan pihak terkait tidak boleh baru bergerak secara maksimal setelah api meluas atau asap mulai mengganggu kehidupan warga.

“Pencegahan, penanganan, dan evakuasi harus menjadi satu rangkaian kebijakan. Jangan sampai kita baru bergerak maksimal setelah api meluas dan asap sudah berdampak kepada masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Perlu Koordinasi Lintas Sektor

Ibas menyebut penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Koordinasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga kementerian dan lembaga terkait, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam mencegah, menangani, dan mengawasi potensi kebakaran. Dengan kerja sama tersebut, respons terhadap karhutla diharapkan tidak berjalan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari langkah terpadu.

Perlindungan Warga di Wilayah Terdampak

Selain meminta investigasi dan penguatan sistem pencegahan, Ibas juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat di wilayah terdampak karhutla. Menurutnya, ancaman yang dihadapi warga bukan hanya berasal dari api, tetapi juga dari penurunan kualitas udara akibat asap kebakaran.

Kelompok rentan, kata Ibas, perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah diminta memastikan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap langkah penanganan karhutla.

Apabila situasi mengharuskan adanya evakuasi, persiapan harus dilakukan sejak dini. Prosedur evakuasi perlu dibuat secara jelas, sementara kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak juga harus dipastikan terpenuhi.

“Keselamatan warga tidak boleh menjadi pertimbangan kedua. Jika diperlukan evakuasi, harus disiapkan sejak dini dengan prosedur yang jelas dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” katanya.

Empat Perusahaan dalam Proses Penyelidikan

Di tengah meluasnya karhutla di Kalimantan, sebanyak empat perusahaan saat ini tengah menjalani proses penyelidikan terkait kebakaran tersebut. Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah melakukan kunjungan bersama Presiden Prabowo Subianto ke wilayah yang terdampak.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, izin perusahaan maupun individu terkait dapat dicabut apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran yang menyebabkan kebakaran.

“Dalam dua rapat koordinasi tadi terjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak,” ujar Prasetyo pada Sabtu (22/8).

Kesimpulan

Dorongan Ibas untuk melakukan investigasi objektif menjadi bagian penting dalam upaya mengusut penyebab karhutla di Kalimantan. Penyelidikan diharapkan dapat memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan maupun kelalaian, sekaligus menentukan bentuk pertanggungjawaban jika ditemukan pelanggaran.

Ke depan, penanganan karhutla perlu dilakukan melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, pengawasan, penanganan, hingga evakuasi. Koordinasi pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat juga menjadi kunci agar Kalimantan tidak terus terjebak dalam pola penanganan setelah kebakaran meluas. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap warga dan kelompok rentan harus tetap menjadi prioritas utama.