Kemendagri Beri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali, Ini Daftar Pemenangnya

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja, inovasi, dan komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan tersebut disampaikan melalui kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali.

Kegiatan tersebut berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (28/8). Acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kinerja sekaligus menghadirkan program yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Kinerja dan Inovasi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, apresiasi kepada pemerintah daerah tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi instrumen untuk memotivasi daerah agar terus memperbaiki kinerja dan menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Program apresiasi ini sebelumnya telah dilaksanakan melalui Batch I dengan sejumlah kategori penilaian. Pada Batch II, Kemendagri memperluas perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sejumlah kategori yang dinilai dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali meliputi implementasi program 3 juta rumah, akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan Asri.

Sektor Perumahan Jadi Salah Satu Fokus Penilaian

Dalam keterangan tertulis Kemendagri, pelaksanaan apresiasi pada Batch II melibatkan kementerian terkait. Salah satunya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang memberikan perhatian terhadap sektor perumahan.

Tito menyebut sektor perumahan menjadi salah satu perhatian penting pemerintah karena masih terdapat persoalan backlog perumahan dalam jumlah besar. Kondisi tersebut mencakup masyarakat yang belum memiliki rumah maupun masyarakat yang masih menempati hunian tidak layak.

Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem yang mendukung pembangunan perumahan. Peran itu dapat dilakukan melalui kemudahan perizinan serta dukungan terhadap para pengembang.

Tito menjelaskan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan backlog perumahan secara mandiri. Pemerintah, kata dia, berperan memberikan stimulus, sedangkan dorongan terbesar diharapkan datang dari para pengusaha.

“Karena dari APBN dan APBD enggak akan mungkin bisa menyelesaikan backlog 30 juta masyarakat yang tidak memiliki rumah atau rumah yang tidak layak. Itu pemerintah hanya bisa memberikan stimulus, tapi dorongan terbesarnya adalah para pengusaha,” kata Tito.

Penilaian Mencakup Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan

Selain sektor perumahan, penilaian pada Batch II juga mencakup layanan kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tito menegaskan, apresiasi yang diberikan bukan semata-mata mengenai penghargaan bagi daerah pemenang. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai praktik baik yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah di wilayah Jawa-Bali.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan. Sementara itu, daerah yang belum memperoleh penghargaan masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Batch III. Kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi setiap daerah untuk bekerja lebih keras.

Menurut Tito, pelaksanaan apresiasi menunjukkan bahwa banyak kepala daerah memiliki inovasi, kreativitas, serta komitmen dalam menjalankan pemerintahan demi kepentingan masyarakat.

Daftar Pemerintah Daerah Peraih Penghargaan

Implementasi Program 3 Juta Rumah

Pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Untuk tingkat kabupaten, penghargaan diraih Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Madiun.

Sementara itu, pada tingkat kota, penerima penghargaan adalah Kota Bogor, Kota Surabaya, dan Kota Cilegon.

Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Untuk kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta. Pada tingkat kabupaten, penerimanya adalah Kabupaten Rembang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Klungkung.

Adapun penerima penghargaan tingkat kota terdiri atas Kota Mojokerto, Kota Tegal, dan Kota Surabaya.

Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan

Dalam kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan tingkat provinsi, penghargaan diraih Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali. Pada tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Magetan.

Untuk tingkat kota, penerima penghargaan adalah Kota Salatiga, Kota Blitar, dan Kota Madiun.

Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri

Pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk tingkat kabupaten, penghargaan diraih Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, penerima penghargaan tingkat kota adalah Kota Malang, Kota Blitar, dan Kota Surabaya.

Apresiasi Diharapkan Memacu Perbaikan Berkelanjutan

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja. Penghargaan ini juga menjadi ruang untuk berbagi pengalaman mengenai kebijakan dan inovasi yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya kategori yang mencakup perumahan, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pelayanan dasar secara menyeluruh. Bagi daerah yang belum meraih penghargaan, pelaksanaan Batch III dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan capaian dan memperbaiki program di masa mendatang.

Pada akhirnya, keberhasilan apresiasi ini tidak hanya diukur dari banyaknya penghargaan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan praktik baik secara berkelanjutan. Kinerja dan inovasi tersebut diharapkan terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat.