Mahkamah Agung Tolak Kasasi Penuntut Umum, Putusan Bebas Junaedi Saibih Dikuatkan

Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan bebas terhadap Advokat Junaedi Saibih dalam perkara dugaan suap terkait kasus Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng serta dugaan perintangan penyidikan. Putusan tersebut diambil setelah majelis kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan informasi dalam laman Direktori Putusan MA yang dilansir pada Selasa (15/9), amar putusan perkara tersebut berbunyi, “Tolak kasasi PU (Penuntut Umum).” Dengan keputusan ini, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya membebaskan Junaedi Saibih tetap berlaku.

MA Menguatkan Putusan Bebas Junaedi Saibih

Perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan itu diperiksa oleh majelis kasasi yang dipimpin Jupriyadi sebagai ketua. Majelis tersebut beranggotakan Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah, dengan Hendhy Eka Chandra sebagai panitera pengganti.

Dalam putusannya, MA menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara di tingkat pengadilan pertama tersebut diperiksa dan diadili oleh majelis yang dipimpin Effendi, dengan hakim anggota Adek Nurhadi dan Andi Saputra.

Hakim Tidak Menemukan “Meeting of Mind”

Salah satu alasan penting yang mendasari putusan bebas Junaedi adalah tidak ditemukannya meeting of mind atau kesepahaman yang dapat membuktikan keterlibatannya dalam perkara dugaan suap tersebut.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga menunjukkan tidak adanya komunikasi dari Junaedi untuk secara bersama-sama memberikan suap kepada hakim yang menangani perkara korupsi minyak goreng. Kondisi tersebut dinilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa Junaedi terlibat dalam rencana pemberian suap sebagaimana didakwakan.

Jaksa Dinilai Gagal Membuktikan Pengetahuan Junaedi

Majelis hakim juga menyatakan Junaedi tidak pernah terbang ke Singapura untuk menghadiri rapat secara langsung dengan Wilmar Group Singapura selaku pihak prinsipal. Selain itu, jaksa dinilai gagal membuktikan pengetahuan Junaedi mengenai upaya suap yang disebut-sebut bertujuan mengurus vonis lepas.

Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Junaedi mengetahui atau turut serta dalam upaya tersebut. Pertimbangan itu menjadi bagian dari dasar pengadilan dalam menjatuhkan putusan bebas yang kemudian dikuatkan oleh MA.

Dakwaan Perintangan Penyidikan

Selain dugaan suap, Junaedi juga didakwa melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam surat dakwaan, Junaedi bersama Direktur sebuah televisi swasta, Tian Bahtiar, dan M. Adhiya Muzzaki disebut membuat program atau konten yang bertujuan membentuk opini negatif di tengah masyarakat.

Konten tersebut diduga diarahkan untuk mendiskreditkan penanganan sejumlah perkara yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Jaksa menyebut terdapat tiga perkara yang terdampak oleh dugaan perintangan tersebut.

• Perkara dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO beserta turunannya pada periode Januari hingga April 2022;
• Perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022;
• Perkara dugaan korupsi impor gula.

Dugaan tindak pidana tersebut disebut dilakukan Junaedi bersama sejumlah koleganya, yakni Advokat Marcella Santoso, Advokat Ariyanto Bakri, serta M. Syafei. Nama terakhir disebut sebagai perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Putusan MA Menjadi Penegasan Akhir dalam Perkara Ini

Penolakan kasasi penuntut umum oleh MA menegaskan tetap berlakunya putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan mengenai tidak adanya meeting of mind, tidak ditemukannya komunikasi untuk melakukan suap, serta tidak terbuktinya pengetahuan Junaedi mengenai upaya pengurusan vonis lepas menjadi poin penting dalam perkara tersebut.

Dengan putusan itu, proses hukum terhadap Junaedi Saibih dalam perkara dugaan suap CPO dan perintangan penyidikan berlanjut pada status sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan sebelumnya. Keputusan MA sekaligus menjadi dasar bagi para pihak untuk mengikuti ketetapan hukum yang telah dikuatkan pada tingkat kasasi.

Sumber: Cnnindonesia