Mendagri Minta BTT Rp200 Miliar Segera Digunakan untuk Penanganan Pascagempa NTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera merealisasikan bantuan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar. Dana tersebut merupakan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penanganan pascagempa, termasuk membantu masyarakat yang masih terdampak dan berada di lokasi pengungsian.

Permintaan itu disampaikan Tito dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual pada Senin (7/9). Menurutnya, bantuan tambahan tersebut perlu segera digunakan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok.

Rincian Bantuan BTT untuk NTT

Bantuan tambahan BTT senilai Rp200 miliar terdiri atas alokasi Rp40 miliar untuk Provinsi NTT secara keseluruhan. Selain itu, masing-masing dari delapan kabupaten di NTT memperoleh bantuan sebesar Rp20 miliar. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah memiliki tambahan kekuatan anggaran untuk menangani berbagai kebutuhan setelah bencana gempa.

“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Tito dalam rapat tersebut.

Namun, Mendagri menyoroti masih lambatnya realisasi belanja bantuan di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mempercepat penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tito mengatakan, Kemendagri sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran mengenai petunjuk penggunaan anggaran secara cepat dalam kondisi darurat.

Pengadaan Langsung Bisa Digunakan dalam Kondisi Darurat

Tito menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan mekanisme pengadaan langsung untuk mempercepat belanja bantuan selama masa darurat. Mekanisme tersebut dinilai dapat membantu daerah memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menunggu proses yang terlalu lama.

“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” kata Tito.

Untuk memastikan bantuan dapat direalisasikan dengan baik, Kemendagri telah menurunkan tim pendamping. Tim tersebut bertugas memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penggunaan bantuan. Langkah ini diharapkan membuat dukungan pemerintah lebih cepat sampai kepada masyarakat, termasuk warga di daerah pelosok yang mungkin sulit dijangkau langsung oleh pemerintah pusat.

Infrastruktur Dasar Mulai Berfungsi

Dalam rapat tersebut, Tito juga menyampaikan perkembangan kondisi infrastruktur dasar di NTT. Ia menyebutkan bahwa sejumlah layanan utama relatif telah kembali berfungsi, meliputi listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, serta pelabuhan. Meski demikian, masih ada beberapa titik yang sedang dalam proses penanganan.

Kondisi infrastruktur yang mulai pulih tersebut dinilai membantu mobilitas orang dan barang di NTT. Menurut Tito, situasi ini membuat distribusi bantuan di NTT lebih mudah dibandingkan dengan penanganan bencana di Sumatra. Oleh sebab itu, fokus berikutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih bertahan di pengungsian.

Pendataan Bangunan Rusak Perlu Dipercepat

Selain mempercepat realisasi anggaran, pemerintah daerah juga diminta segera mendata bangunan yang mengalami kerusakan. Pendataan mencakup rumah warga maupun fasilitas umum yang terdampak gempa. Data tersebut akan menjadi acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.

Tito menjelaskan bahwa bantuan dapat segera dibayarkan oleh BNPB setelah kondisi wilayah dinyatakan stabil oleh BMKG. Karena itu, kecepatan dan ketepatan pendataan menjadi bagian penting dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Kemendagri Terbitkan Kembali Dokumen Kependudukan

Dukungan pemerintah tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan anggaran dan pemulihan infrastruktur. Kemendagri juga menugaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu masyarakat menerbitkan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa.

Hingga penyampaian laporan tersebut, Ditjen Dukcapil telah memproduksi sebanyak 11.000 dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak. Dokumen tersebut menjadi kebutuhan penting bagi warga untuk mengakses berbagai layanan administrasi.

Koordinasi juga dilakukan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk penerbitan kembali sertifikat pertanahan. Selain itu, Kemendagri berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait penerbitan dokumen kendaraan dan pengemudi, seperti SIM, STNK, dan BPKB.

Kesimpulan

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di NTT segera menggunakan tambahan BTT Rp200 miliar untuk mempercepat penanganan pascagempa. Percepatan realisasi anggaran, penguatan logistik, pendataan bangunan rusak, serta pemulihan dokumen penting menjadi langkah utama yang perlu dilakukan.

Dengan sebagian besar infrastruktur dasar mulai berfungsi dan dukungan lintas kementerian terus berjalan, penanganan berikutnya diharapkan semakin terarah. Pemerintah daerah tetap perlu memastikan bantuan tersalurkan secara cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang masih berada di pengungsian serta warga di wilayah pelosok.