Menteri Hukum Supratman Ajak Kader HMI Utamakan Kepentingan Bangsa dan Perkuat Pengawasan Birokrasi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk mengesampingkan kepentingan sesaat dan rasa kebencian. Menurutnya, sikap tersebut penting agar seluruh elemen masyarakat dapat lebih fokus memperjuangkan kepentingan bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ajakan itu disampaikan Supratman saat menghadiri Diskusi Kebangsaan KAHMI yang berlangsung di Kementerian Hukum pada Minggu (23/8). Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membahas peran organisasi dan alumni HMI dalam kehidupan kebangsaan, termasuk pentingnya menjaga persatuan serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Supratman Ingatkan Pentingnya Mengutamakan Kepentingan Bangsa

Dalam keterangannya, Supratman menegaskan bahwa HMI didirikan dengan tujuan yang berkaitan erat dengan kepentingan bangsa. Karena itu, ia mengajak para kader dan alumni HMI untuk tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek maupun konflik yang didorong oleh kebencian.

“Pendirian HMI demi kepentingan bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan RI,” kata Supratman dalam keterangan tertulis.

Pesan tersebut disampaikan agar forum-forum kebangsaan dapat dimanfaatkan untuk membicarakan persoalan yang lebih luas dan strategis. Supratman menilai, diskusi publik seharusnya tidak hanya berfokus pada kasus per kasus, tetapi juga diarahkan untuk mencari jalan keluar bagi berbagai persoalan bangsa.

KAHMI Didorong Tidak Terjebak Perdebatan Kasus per Kasus

Supratman meminta KAHMI membangun forum yang tidak hanya membahas satu persoalan secara berulang-ulang. Menurut dia, bangsa Indonesia akan dirugikan apabila setiap kasus didiskusikan secara berlebihan hingga memicu perpecahan dan pertentangan berkepanjangan.

Ia berpandangan bahwa berbagai perbedaan pendapat tetap perlu disampaikan secara terbuka. Namun, pembahasan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti pada perdebatan, tetapi dapat menghasilkan gagasan yang mendukung kemajuan bangsa dan memperkuat persatuan.

Masyarakat Dipersilakan Menyampaikan Kritik

Selain menyampaikan pesan kebangsaan, Supratman juga membuka ruang bagi keluarga besar KAHMI dan masyarakat umum untuk memberikan kritik terhadap Kementerian Hukum. Ia menyebut partisipasi publik merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum menyediakan forum pengaduan publik setiap Jumat. Forum tersebut disiarkan secara langsung sebagai bentuk keterbukaan pemerintah sekaligus sarana untuk menerima masukan dari masyarakat.

“Setiap hari Jumat saya menyediakan forum pengaduan publik, yang disiarkan secara live, tandanya pemerintahan terbuka dan terus berbenah,” ujarnya.

Menurut Supratman, langkah itu merupakan cara untuk mengubah birokrasi agar lebih terbuka. Pemerintah, kata dia, perlu membuka diri terhadap kritik sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perbaikan layanan dan tata kelola pemerintahan.

Publik Diajak Mengawasi Birokrasi

Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga mengajak masyarakat membantu Presiden mengawasi jalannya birokrasi. Pengawasan publik dinilai diperlukan untuk mendorong terciptanya tatanan birokrasi yang lebih baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyampaikan bahwa Presiden menginginkan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk melalui penyampaian kritik, pengaduan, dan masukan secara terbuka.

Dengan adanya partisipasi publik, berbagai persoalan dalam birokrasi diharapkan dapat diketahui dan dibenahi secara berkelanjutan. Keterbukaan juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Sejumlah Tokoh Hadiri Diskusi dan Jalan Sehat KAHMI

Diskusi Kebangsaan dan Jalan Sehat KAHMI tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh. Selain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, hadir pula Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Hakim Konstitusi Arsul Sani, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, serta sejumlah tokoh lainnya juga mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran berbagai tokoh itu memperlihatkan bahwa forum KAHMI menjadi ruang pertemuan untuk membahas isu kebangsaan dan tata kelola pemerintahan.

Kesimpulan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak kader HMI dan keluarga besar KAHMI untuk mengutamakan kepentingan bangsa, mengesampingkan kebencian, serta tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Ia juga mendorong terbentuknya forum diskusi yang membahas persoalan secara lebih luas, bukan hanya memperdebatkan kasus per kasus.

Di sisi lain, Supratman menegaskan pentingnya kritik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi birokrasi. Forum pengaduan publik yang disediakan setiap Jumat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan terus berbenah. Ke depan, keterlibatan publik diharapkan dapat mendukung terciptanya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan lebih baik.

Sumber: Cnnindonesia