OJK Soroti Isu Pemindahan Payroll ASN dari BPD ke Bank BUMN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan mengenai isu pemindahan pembayaran gaji atau payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). OJK menilai, apabila rencana tersebut benar-benar direalisasikan, diperlukan perencanaan yang matang dan terukur agar tidak mengganggu stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, setiap perubahan sumber dana pada BPD perlu diantisipasi melalui pengelolaan likuiditas dan manajemen risiko yang tepat. Menurut dia, dampak kebijakan tersebut dapat berbeda antara satu BPD dan BPD lainnya, bergantung pada kondisi serta struktur masing-masing bank.

OJK Minta Pemindahan Payroll ASN Direncanakan dengan Matang

Dian menjelaskan, OJK memandang bahwa rencana pemindahan payroll ASN harus disiapkan secara hati-hati. Perencanaan tersebut diperlukan untuk menjaga agar perubahan dana yang masuk dan keluar dari BPD tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas perbankan.

“OJK memandang bahwa dalam hal akan dilaksanakan maka diperlukan adanya perencanaan yang matang dan terukur guna menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan,” ujar Dian dalam keterangan tertulis pada Senin (21/9).

Perubahan payroll ASN berpotensi memengaruhi struktur pendanaan BPD. Karena itu, bank perlu menyesuaikan strategi pengelolaan likuiditas untuk memastikan rasio-rasio likuiditas tetap berada dalam batas aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Likuiditas BPD Masih Berada di Level Aman

OJK menyampaikan bahwa kondisi likuiditas BPD secara umum masih terjaga. Berdasarkan data Juli 2026, sejumlah indikator likuiditas BPD masih berada di atas ambang batas ketentuan.

Rincian Indikator Likuiditas BPD

Liquidity Coverage Ratio (LCR) BPD tercatat sebesar 174,55 persen. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) berada di level 106,04 persen. Adapun rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 22,29 persen.

Meski demikian, OJK mencermati adanya tren perlambatan pertumbuhan fungsi intermediasi BPD. Namun, Dian menegaskan bahwa kondisi tersebut masih berada dalam batas yang aman dan wajar. Selain itu, BPD juga didukung tingkat permodalan yang dinilai memadai.

Payroll ASN Menjadi Sumber Pendanaan Relatif Stabil

Menurut Dian, segmen ASN merupakan mitra strategis sekaligus salah satu basis nasabah utama BPD. Walaupun dana pihak ketiga (DPK) BPD saat ini lebih banyak didominasi dana non-pemerintah daerah, payroll ASN tetap menjadi salah satu komponen pendanaan yang relatif stabil.

Apabila dana payroll tersebut berpindah dari BPD, bank perlu melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan likuiditasnya. Penyesuaian ini penting untuk mempertahankan rasio likuiditas dalam koridor yang aman.

Besaran dampak pemindahan payroll ASN juga tidak akan sama pada setiap BPD. OJK menilai, pengaruhnya akan bergantung pada struktur bank, tingkat konsentrasi sumber pendanaan, serta kapasitas manajemen risiko yang dimiliki masing-masing BPD.

DPK BPD Mendukung Pembiayaan Ekonomi Daerah

OJK menekankan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun BPD, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun sumber non-pemerintah daerah, pada dasarnya akan disalurkan kembali melalui kredit dan pembiayaan.

Dengan demikian, apabila payroll ASN tetap berada di BPD, dana tersebut dapat memberikan ruang intermediasi yang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Peran ini menjadi penting karena BPD memiliki fungsi dalam mendukung aktivitas ekonomi di wilayah masing-masing.

“Dengan demikian, payroll ASN yang tetap berada di BPD dapat memberikan ruang intermediasi yang lebih besar bagi BPD untuk memberikan kredit dan pembiayaan kepada sektor-sektor yang membutuhkan,” kata Dian.

OJK Terus Memantau Kondisi BPD

Untuk memastikan stabilitas tetap terjaga, OJK akan terus memantau kondisi likuiditas setiap BPD. Pemantauan tersebut dilakukan agar BPD tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi sekaligus mempertahankan perannya sebagai penggerak perekonomian daerah.

Selain pemantauan likuiditas, OJK secara berkala melakukan kajian serta simulasi ketahanan atau stress test terhadap BPD. Pengujian ini digunakan untuk mengukur daya tahan permodalan dan kecukupan likuiditas bank dalam menghadapi berbagai skenario dinamika pasar maupun potensi perubahan kebijakan.

Kesimpulan

OJK menilai isu pemindahan payroll ASN dari BPD ke bank BUMN perlu dikaji dan direncanakan secara matang. Meskipun likuiditas BPD secara umum masih berada pada level aman, payroll ASN tetap menjadi salah satu sumber pendanaan yang relatif stabil bagi sejumlah bank daerah.

Dampak pemindahan dana tersebut akan bergantung pada struktur pendanaan dan kemampuan manajemen risiko masing-masing BPD. Ke depan, OJK akan terus memantau likuiditas serta menguji ketahanan BPD agar fungsi intermediasi tetap berjalan dan kontribusi bank daerah terhadap perekonomian lokal dapat dipertahankan.