Pramono Anung Ajak Warga Jakarta Terbuka dalam Pendataan Sensus Ekonomi 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Pramono, keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan data ekonomi Jakarta yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya.

Data tersebut nantinya dapat digunakan pemerintah sebagai dasar dalam menyusun berbagai kebijakan, program, regulasi, serta intervensi yang lebih tepat sasaran. Pramono menyampaikan hal itu setelah menerima petugas BPS DKI Jakarta yang datang untuk melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026.

Pramono Minta Masyarakat Memberikan Data Apa Adanya

Dalam pendataan tersebut, petugas BPS mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai dengan kebutuhan sensus. Pramono mengatakan dirinya telah memberikan jawaban berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

“Petugas BPS yang datang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas dalam melakukan sensus. Saya menjawab secara apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya,” kata Pramono.

Ia kemudian mengimbau masyarakat yang belum terdata ataupun masih ragu memberikan informasi agar tidak menutup diri terhadap petugas BPS. Menurutnya, data yang disampaikan secara jujur akan membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian di Jakarta.

“Saya mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam melakukan tugas mereka, yaitu sensus ekonomi. Saya mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan data apa adanya. Jangan tertutup,” ujarnya.

Data Sensus Ekonomi 2026 Dijamin Rahasia

Pramono menegaskan bahwa informasi yang diberikan masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 bersifat rahasia. Pendataan ini juga dipastikan tidak berkaitan dengan perpajakan maupun kepentingan lain di luar kebutuhan statistik.

Ia menjelaskan, SE2026 dilakukan untuk mengetahui potret dan kondisi perekonomian Jakarta. Karena itu, masyarakat diminta memberikan jawaban sesuai keadaan yang sebenarnya agar data yang dihasilkan dapat menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan.

“Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta. Masyarakat diminta memberikan jawaban apa adanya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena data ini akan menjadi referensi dalam mengambil keputusan,” tutur Pramono.

Berbagai Jenis Usaha Menjadi Sasaran Pendataan

Jakarta merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia. Beragam kegiatan usaha berkembang di wilayah ini, mulai dari usaha rumahan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga perusahaan berskala besar dan internasional.

Keberagaman tersebut perlu tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026 agar gambaran ekonomi Jakarta tidak hanya menggambarkan usaha yang terlihat secara kasatmata. Pendataan juga diharapkan dapat mencakup kegiatan usaha yang selama ini belum tercatat dalam data administrasi pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, petugas BPS mendatangi sejumlah lokasi, antara lain mal, kawasan bisnis, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah, dan apartemen. Petugas bertemu secara langsung dengan pelaku usaha maupun masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain pendataan secara langsung, sebagian responden juga mengikuti proses tersebut melalui pengisian kuesioner secara mandiri.

Data yang Dikumpulkan Tidak Sekadar Jumlah Usaha

Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan menghitung jumlah unit usaha. Data yang dikumpulkan mencakup jenis kegiatan usaha, produk dan jasa yang dihasilkan, skala usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, serta berbagai karakteristik lainnya.

Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan ekonomi Jakarta. Dengan data yang lebih menyeluruh, pemerintah dapat memahami kondisi berbagai sektor usaha dan menyusun kebijakan berdasarkan keadaan ekonomi terkini.

BPS Sebut Pendataan Jakarta Berjalan Lancar

Sekretaris Utama BPS RI, Zulkipli, menyatakan pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta berjalan lancar. Berdasarkan daftar awal atau pre-list yang tersedia, BPS telah melakukan pendataan sebesar 111 persen.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah unit usaha yang belum ditemukan atau dokumennya masih dalam proses penelusuran. BPS masih memiliki waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan pendataan lanjutan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Waktu kita masih ada sampai dengan 15 September. Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam pre-list kami,” kata Zulkipli.

Zulkipli juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha yang belum terdata untuk menghubungi Kantor BPS. Pendataan masih berlangsung hingga pertengahan September 2026 sehingga masyarakat yang belum dikunjungi petugas masih memiliki kesempatan untuk mengikuti proses tersebut.

Pemprov DKI Siapkan Kebijakan Berdasarkan Data

Hasil SE2026 akan menjadi salah satu rujukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun program, kebijakan, regulasi, dan intervensi. Penggunaan data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kegiatan usaha di Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengecekan ulang terhadap mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak perubahan data desil. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU tidak kehilangan akses pendidikan akibat perubahan data yang masih perlu diverifikasi.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta. Pramono Anung meminta warga dan pelaku usaha memberikan informasi secara terbuka serta sesuai kondisi sebenarnya karena data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi.

BPS memastikan pendataan masih berlangsung hingga pertengahan September 2026 dan mengajak masyarakat yang belum terdata untuk menghubungi kantor BPS. Ke depan, kelengkapan dan akurasi data SE2026 diharapkan dapat membantu Pemprov DKI Jakarta memahami kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh serta menyusun kebijakan yang semakin tepat sasaran.