Said Abdullah: Pencalonan Destry Damayanti dan Aida S Budiman Tegaskan Independensi Bank Indonesia

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai keputusan Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI merupakan pilihan berbasis teknokrasi. Menurut Said, kedua nama tersebut memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan sehingga dinilai mampu menjaga kesinambungan kepemimpinan serta stabilitas kebijakan moneter.

Said menyebut pencalonan Destry dan Aida sekaligus menepis anggapan mengenai politisasi Bank Indonesia. Langkah tersebut, menurutnya, menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kondisi pasar keuangan agar tetap kondusif serta menghormati independensi BI yang menjadi salah satu hasil penting reformasi.

Pencalonan Dinilai Menghormati Independensi BI

Said menegaskan, independensi Bank Indonesia perlu dijaga agar lembaga tersebut dapat menjalankan mandatnya secara profesional. Ia menilai, kepemimpinan sektor keuangan harus memiliki pembagian peran yang jelas, terukur, dan mampu memberikan kepastian arah kebijakan kepada para pelaku pasar.

“Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar,” kata Said.

Menurut Said, Destry Damayanti dan Aida S Budiman bukanlah figur yang baru di dunia perbankan. Keduanya disebut telah memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman yang relevan untuk menjalankan tanggung jawab di Bank Indonesia. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika perekonomian global.

Rekam Jejak Menjadi Modal Kepercayaan Pasar

Said mengakui bahwa memimpin Bank Indonesia bukan perkara mudah, terutama ketika perekonomian dunia masih menghadapi berbagai gejolak. Namun, pengalaman panjang Destry dan Aida dianggap dapat menjadi investasi kepercayaan bagi para pelaku pasar.

Ia mencontohkan situasi ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI. Saat itu, pasar tidak mengalami gejolak yang signifikan karena kepemimpinan sementara Bank Indonesia dijalankan oleh Destry bersama tim.

Pengalaman tersebut, kata Said, menunjukkan bahwa kesinambungan kepemimpinan dan kemampuan menjaga koordinasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pasar. Karena itu, latar belakang serta rekam jejak calon pimpinan BI perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah lembaga tersebut ke depan.

Tantangan Utama Bank Indonesia

Said menjelaskan, Bank Indonesia memiliki dua mandat utama, yakni mengendalikan nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Selain itu, melalui regulasi baru, BI juga memperoleh tugas tambahan untuk ikut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski memiliki sejumlah mandat penting, Said menilai Indonesia masih membutuhkan “core kebijakan” yang dapat menjadi kerangka bagi arah kebijakan moneter nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar strategi fiskal dan moneter dapat berjalan secara terarah serta dipahami oleh pasar.

Belajar dari Arah Kebijakan China dan Amerika Serikat

Said membandingkan kondisi Indonesia dengan China dan Amerika Serikat. China, menurutnya, memiliki kecenderungan kebijakan untuk melemahkan nilai tukar Yuan terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan tersebut membuat harga barang ekspor China menjadi lebih kompetitif di pasar global.

Di sisi lain, Amerika Serikat menghadapi tekanan akibat membanjirnya produk China sehingga kemudian menerapkan hambatan perdagangan. Kondisi itu turut memicu terjadinya perang dagang.

Said juga menyinggung situasi Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak pecahnya perang Rusia dan Ukraina pada 2022 yang disertai kenaikan harga komoditas global. Amerika Serikat menghadapi persoalan inflasi tinggi dan defisit transaksi perdagangan. Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter AS cenderung diarahkan untuk memperkuat dolar Amerika Serikat, yang tercermin dalam pergerakan indeks dolar sejak 2022.

Perlunya Narasi Kebijakan Nasional

Dengan melihat pengalaman China dan Amerika Serikat, Said menilai Indonesia perlu segera merumuskan narasi kebijakan yang mampu mengarahkan kebijakan fiskal dan moneter secara bersamaan. Rumusan tersebut perlu menjawab prioritas ekonomi nasional, termasuk pilihan antara mendorong ekspansi ekspor komoditas atau menekan inflasi pada sektor pangan dan energi.

Apabila pemerintah memilih memperkuat ekspansi ekspor komoditas, kata Said, kebijakan tersebut dapat membutuhkan dukungan berupa pelemahan rupiah yang terbatas. Namun, apabila prioritasnya adalah menurunkan inflasi pangan dan energi yang banyak ditopang oleh impor, arah kebijakan moneter dapat diarahkan untuk memperkuat rupiah.

“Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru ke depan. Apa core kebijakan nasional ke depan, apakah akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas, sehingga perlu dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas,” ujar Said.

Ia menambahkan, pilihan kebijakan tersebut harus dirumuskan secara matang oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI mendatang. Koordinasi atau orkestrasi antarpemangku kebijakan dinilai penting untuk mengirimkan sinyal yang jelas kepada pasar mengenai arah kebijakan moneter ke depan.

Optimistis Terhadap Kolaborasi Menkeu dan Calon Gubernur BI

Said optimistis Menteri Keuangan Purbaya dan calon Gubernur BI Destry Damayanti dapat bekerja sama dengan baik. Hubungan yang telah terjalin lama antara keduanya dinilai dapat menjadi modal untuk merumuskan core kebijakan nasional, membagi peran, serta memastikan koordinasi sektor keuangan berjalan secara efektif.

Kesimpulan

Pencalonan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI dinilai Said Abdullah sebagai pilihan teknokratis yang menghormati independensi bank sentral. Pengalaman panjang keduanya di sektor perbankan diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global.

Tantangan berikutnya adalah merumuskan arah kebijakan moneter dan fiskal yang menjadi pedoman nasional. Koordinasi antara Menteri Keuangan dan pimpinan BI akan menjadi kunci dalam menentukan prioritas, baik untuk mendorong ekspor maupun menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.

Sumber: Cnnindonesia