Pemerintah Benahi Data DTSEN untuk Evaluasi Kategori Desil 9 dan 10 Penerima Pertalite

JAKARTA – Pemerintah berupaya membenahi ketepatan data warga yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 setelah muncul keberatan publik terkait rencana pembatasan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Data penerima dan kelompok masyarakat tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sejumlah warga mempersoalkan status mereka yang tercatat dalam kelompok desil 9 maupun 10. Menurut mereka, kondisi finansial yang dimiliki tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan ekonomi sebagaimana gambaran umum kelompok kesejahteraan tertinggi.

Pemerintah Perbaiki Akurasi Data DTSEN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap basis data DTSEN. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian status desil dengan kondisi ekonomi yang mereka rasakan.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk mendukung perbaikan keakuratan data nasional.

“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Ia juga menjelaskan bahwa BPS telah mengajukan tambahan dana sekitar Rp7 triliun sejak awal tahun. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pembenahan data DTSEN sekaligus pelaksanaan agenda Sensus Ekonomi.

Menurut Purbaya, perbaikan data diharapkan dapat membuat pemetaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lebih rapi pada tahun depan. Ia tetap mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam proses survei, tetapi berharap jumlah dan dampaknya dapat diminimalkan.

“Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” kata Purbaya.

Pembatasan Pertalite Masih Menunggu Kesiapan

Wacana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 menjadi salah satu pemicu perhatian publik terhadap akurasi DTSEN. Pasalnya, status dalam data tersebut dapat berkaitan dengan penentuan akses terhadap BBM bersubsidi.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan waktu pasti penerapan pembatasan tersebut. Purbaya mengatakan pemerintah masih mengamati kondisi ekonomi terkini dan menyelesaikan berbagai persiapan teknis.

“Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih bergantung pada kesiapan data serta aspek teknis lainnya. Dengan demikian, pembatasan akses Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 belum dijalankan hingga seluruh persiapan dinilai memadai.

Memahami Klasifikasi Desil dalam DTSEN

BPS menjelaskan bahwa penetapan status desil tidak hanya didasarkan pada satu indikator. Jenis pekerjaan, daya listrik, tingkat gaji, maupun kepemilikan barang tertentu tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan posisi suatu keluarga dalam klasifikasi desil.

Desil Merupakan Peringkat Relatif

Sistem pemeringkatan dalam DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 tingkatan kesejahteraan. Setiap tingkatan mencakup 10 persen keluarga. Dalam pengelompokan tersebut, desil 1 mewakili tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada posisi paling atas.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif. Artinya, posisi tersebut menunjukkan perbandingan suatu keluarga dengan keluarga lain berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).

Amalia juga meluruskan anggapan bahwa status desil secara langsung menggambarkan angka pasti kemiskinan atau tingkat kekayaan nominal sebuah keluarga. Posisi desil tidak dapat dipahami sebagai ukuran mutlak yang menunjukkan jumlah pendapatan atau nilai kekayaan seseorang.

Sebagai contoh, keluarga yang berada di desil 3 menempati urutan ketiga dalam perbandingan kesejahteraan sosial. Namun, kondisi finansial keluarga-keluarga yang berada pada jenjang desil yang sama tidak selalu identik.

Kesimpulan

Pemerintah tengah membenahi akurasi DTSEN sebagai dasar pengelompokan kesejahteraan masyarakat dan pertimbangan dalam kebijakan subsidi Pertalite. Perbaikan data dilakukan melalui dukungan anggaran kepada BPS, termasuk pengajuan tambahan dana sekitar Rp7 triliun untuk pembenahan DTSEN dan Sensus Ekonomi.

Sementara itu, penerapan pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 masih menunggu kesiapan teknis serta perkembangan kondisi ekonomi. Ke depan, ketepatan pemutakhiran data akan menjadi faktor penting agar kebijakan yang diterapkan dapat mencerminkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.