Anggaran BGN 2027 Capai Rp240,2 Triliun, MBG Sasar 72,46 Juta Penerima

Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran sebesar Rp240,2 triliun untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 2027. Dari total tersebut, sekitar Rp232,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target penerima manfaat mencapai 72.464.886 orang.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, anggaran tersebut telah mengalami penyesuaian dari pagu indikatif awal sebesar Rp270,2 triliun. Berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun sehingga alokasi akhir BGN untuk 2027 menjadi Rp240,2 triliun.

Anggaran BGN 2027 Terbagi dalam Dua Program Utama

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (17/9), Sudaryono menyampaikan bahwa anggaran BGN 2027 terbagi menjadi dua program utama. Kedua program tersebut adalah pemenuhan gizi nasional dan dukungan manajemen.

• Program pemenuhan gizi nasional mendapat alokasi Rp232,88 triliun atau 96,95 persen.
• Program dukungan manajemen memperoleh Rp7,33 triliun atau 3,05 persen.

Menurut Sudaryono, porsi terbesar anggaran BGN akan dikonversi menjadi makanan untuk penerima manfaat. Sementara itu, sebagian kecil anggaran digunakan untuk mendukung pengelolaan program agar dapat berjalan secara efektif.

Dari anggaran program pemenuhan gizi nasional, sebesar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dialokasikan khusus untuk pelaksanaan MBG. Adapun sekitar Rp373 miliar digunakan untuk kegiatan nonteknis pemenuhan gizi.

Kegiatan Nonteknis MBG

Kegiatan nonteknis tersebut meliputi standardisasi dan penyusunan regulasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang juga dikenal sebagai dapur MBG. Selain itu, anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan petugas penjamah makanan serta pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah kerja BGN.

Rincian Sasaran MBG untuk Anak Sekolah

Dari total anggaran MBG sebesar Rp232,50 triliun, alokasi terbesar ditujukan bagi anak sekolah. Kelompok ini mendapat anggaran Rp198,96 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 60.599.777 orang.

Sasaran tersebut mencakup peserta didik pada jenjang PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, SLB, santri, serta kelompok lain di lingkungan pendidikan.

Dengan rincian tersebut, penyediaan dan penyaluran makanan bergizi bagi anak sekolah di seluruh Indonesia pada 2027 ditargetkan menjangkau sekitar 60,5 juta penerima manfaat.

Kelompok 3B Mendapat Alokasi Rp33,54 Triliun

Selain anak sekolah, program MBG 2027 juga menyasar kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kelompok tersebut memperoleh alokasi sebesar Rp33,54 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 11.865.109 orang.

Rinciannya, anggaran untuk balita mencapai Rp23,33 triliun dengan target 8.083.400 penerima. Ibu hamil mendapat alokasi Rp5,81 triliun untuk 1.745.936 penerima, sedangkan ibu menyusui memperoleh Rp4,40 triliun dengan target 2.035.773 penerima.

Dengan demikian, total penerima MBG pada 2027 ditargetkan mencapai 72.464.886 orang. Adapun nilai anggaran untuk pelaksanaan program tersebut tercatat sebesar Rp232.503.133.201.000 atau sekitar Rp232,50 triliun.

Rincian Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja dan Fungsi

Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran BGN 2027 terdiri atas belanja barang sebesar Rp233,12 triliun dan belanja pegawai Rp7,08 triliun.

Sementara berdasarkan fungsi, anggaran tersebut terbagi menjadi Rp198,96 triliun untuk fungsi pendidikan, Rp33,54 triliun untuk fungsi kesehatan, dan Rp7,69 triliun untuk fungsi ekonomi.

Berdasarkan unit eselon I, alokasi terbesar berada pada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, yakni Rp232,60 triliun. Sekretariat Utama mendapat Rp7,259 triliun yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan gaji.

Unit lainnya memperoleh alokasi sebagai berikut:

• Pusat Data dan Informasi (Pusdatin): Rp154,3 miliar.
• Deputi Promosi dan Kerja Sama: Rp76,5 miliar.
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan: Rp51,2 miliar.
• SPBG dan pelayanan gizi di provinsi: Rp38 miliar.
• Inspektorat Utama: Rp35 miliar.
• Deputi Sistem dan Tata Kelola: Rp29,3 miliar.

Realisasi Anggaran MBG 2026 Capai 63,89 Persen

Dalam pemaparan yang sama, Sudaryono turut menyampaikan perkembangan realisasi anggaran MBG 2026. Berdasarkan data per 16 September 2026, penyerapan anggaran MBG mencapai 63,89 persen atau Rp139,77 triliun dari pagu setelah penajaman sebesar Rp218,77 triliun.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir 2026.

Sementara itu, data penerima manfaat per 31 Agustus 2026 menunjukkan realisasi sebanyak 56,99 juta orang atau 76,86 persen dari target 74,54 juta penerima. BGN masih menemukan selisih sekitar 17,56 juta penerima dari target yang ditetapkan.

Sudaryono menjelaskan, perbedaan tanggal antara data realisasi anggaran dan data penerima manfaat disebabkan oleh perbedaan siklus sinkronisasi bulanan. Karena itu, kedua indikator tersebut disajikan secara terpisah.

Pembenahan Data dan Pengawasan Keamanan Pangan

Dalam proses pembenahan data, BGN mencoret sebanyak 1.653 sekolah pendidikan pesantren dari daftar penerima MBG. BGN juga mengarahkan penyaluran kepada kelompok yang dinilai membutuhkan intervensi lebih besar, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi.

BGN menegaskan bahwa peningkatan jumlah penerima tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan pangan. SPPG yang belum memenuhi standar higiene dan sanitasi dilarang beroperasi sampai seluruh persyaratan dan perbaikan dipenuhi.

Perbandingan Anggaran BGN 2026

Sebagai perbandingan, pagu awal BGN pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Rp255,8 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional dan Rp12,17 triliun untuk dukungan manajemen.

Setelah penajaman, pagu BGN 2026 turun menjadi Rp229,75 triliun. Program pemenuhan gizi nasional memperoleh Rp221,30 triliun, sedangkan dukungan manajemen mendapat Rp8,45 triliun.

Menurut Sudaryono, Kementerian Keuangan mencatat penajaman belanja sebesar Rp39,63 triliun. Namun, pengurangan riil terhadap pagu BGN mencapai Rp38,25 triliun karena terdapat Rp1,37 triliun yang dialokasikan sebagai rincian output khusus atau direktif presiden. Anggaran tersebut tetap tercatat dalam pagu BGN, tetapi berstatus blokir sehingga belum dapat digunakan untuk pelaksanaan rencana kerja.

Kesimpulan

Anggaran BGN 2027 sebesar Rp240,2 triliun akan difokuskan pada pelaksanaan MBG dengan alokasi Rp232,5 triliun. Program ini menargetkan 72,46 juta penerima yang terdiri atas anak sekolah serta kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Di tengah perluasan sasaran, BGN juga menempatkan pembenahan data, pemenuhan standar higiene, serta keamanan pangan sebagai prioritas. Sisa anggaran 2026 akan digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dan target kinerja hingga akhir tahun, sementara anggaran 2027 disiapkan untuk memperkuat penyaluran MBG di seluruh Indonesia.