Hasil KTT BRICS di New Delhi: Indonesia Dorong Multilateralisme, Energi Terbarukan, dan Isu Palestina

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan hasil keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, pada 12 dan 13 September. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan sejumlah gagasan strategis, mulai dari penguatan multilateralisme, pemanfaatan mineral kritis, pengembangan energi terbarukan, hingga perhatian terhadap situasi Palestina.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral, Tri Tharyat, mengatakan kehadiran Presiden Prabowo merupakan bagian dari rangkaian sekitar 350 kegiatan yang digelar selama presidensi India. Rangkaian kegiatan itu mencakup 27 pertemuan tingkat menteri dan membahas tiga pilar utama BRICS, yaitu politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta sosial dan budaya.

Dinamika dan Tantangan dalam Pertemuan BRICS

Menurut Tri, pelaksanaan KTT BRICS diwarnai berbagai dinamika. Dari 27 pertemuan tingkat menteri, terdapat empat pertemuan yang tidak berhasil menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut berupa dokumen akhir yang harus disetujui melalui mekanisme konsensus.

Selain pertemuan tingkat menteri, BRICS juga menyelenggarakan forum terkait perdagangan serta informasi dan teknologi komunikasi. Kerja sama tersebut turut melibatkan negara-negara dari kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Tri menyebut perselisihan antara Iran dan Uni Emirat Arab (UEA), yang sama-sama menjadi bagian dari keluarga BRICS, turut memengaruhi dinamika pertemuan. Perbedaan pandangan antaranggota menjadi salah satu tantangan dalam proses penyusunan deklarasi pemimpin BRICS.

Negosiasi deklarasi tersebut bahkan berlangsung hingga 10 putaran. Namun, Tri menilai situasi itu bukan hal baru bagi Indonesia. Saat memimpin G20 pada 2022, Indonesia juga menghadapi perbedaan pandangan antarnegara akibat konflik Rusia dan Ukraina. Pengalaman menghasilkan Deklarasi Bali kemudian menjadi salah satu referensi dalam membangun konsensus di BRICS.

Deklarasi BRICS Memuat 140 Paragraf

Tri menjelaskan, deklarasi BRICS yang disepakati di New Delhi terdiri atas 140 paragraf. Dokumen tersebut dinilai lengkap dan detail sehingga dapat menjadi dasar bagi negara-negara anggota untuk menindaklanjuti kesepakatan di tingkat nasional.

Kementerian Luar Negeri juga menyiapkan mekanisme koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lain untuk menjalankan berbagai hasil KTT. Menurut Tri, proses tindak lanjut akan dilakukan melalui kerja sama antarlembaga.

Indonesia Perkuat Peran Global South

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan multilateralisme dan posisi BRICS sebagai kekuatan Global South. Indonesia mendorong BRICS untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam proses transformasi lembaga multilateral dan lembaga keuangan internasional.

Tri mengatakan perubahan kondisi dunia membuat tata kelola global perlu menyesuaikan diri dengan semakin beragamnya aktor yang terlibat. Karena itu, BRICS dinilai memiliki ruang untuk mendorong sistem global yang lebih mampu merepresentasikan kepentingan negara-negara berkembang.

Fokus pada Pangan, Energi, dan Negara Kepulauan

Prabowo juga menyampaikan sejumlah isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara berkembang. Isu tersebut mencakup ketahanan pangan dan energi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta penguatan negara kepulauan.

Indonesia turut mendorong pemanfaatan mineral kritis, energi terbarukan, sumber daya tropis, dan kerja sama menghadapi perubahan iklim. Gagasan itu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas serta kekuatan negara-negara kepulauan dalam menghadapi tantangan global.

Bandung Spirit untuk Pertama Kalinya Masuk Deklarasi

Salah satu hasil yang disoroti Kemlu adalah masuknya Bandung Spirit ke dalam deklarasi BRICS. Tri menyebut penyebutan tersebut terjadi untuk pertama kalinya dalam dokumen deklarasi kelompok tersebut.

Indonesia juga mendorong kerja sama antarnegara BRICS dalam pengelolaan mineral kritis, sustainable vegetable oil, serta pengembangan energi terbarukan. Usulan-usulan tersebut tercermin dalam sejumlah paragraf deklarasi yang disepakati para pemimpin BRICS.

BRICS Soroti Situasi Palestina

Isu Palestina menjadi salah satu perhatian penting yang dibawa Indonesia dalam KTT BRICS. Indonesia mendorong agar warga Palestina memperoleh akses penuh untuk menjalankan kewajiban beragama. Indonesia juga menyampaikan keprihatinan terhadap perluasan wilayah secara ilegal di Palestina.

Tri mengatakan seluruh negara anggota BRICS menyepakati langkah bersama untuk memastikan warga Palestina, terutama masyarakat di Gaza, tidak terus menjadi korban kekerasan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara sejumlah negara mengenai isu Timur Tengah, perbedaan itu tidak menghalangi kesepakatan terkait langkah masyarakat internasional dalam menangani situasi Palestina.

BRICS juga melanjutkan kerja sama melalui Middle East and North African Coordination sebagai salah satu wadah koordinasi mengenai isu kawasan tersebut.

Indonesia Dorong Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal

Di bidang ekonomi dan keuangan, Indonesia mendorong pengurangan ketergantungan terhadap mata uang tertentu dalam transaksi internasional. Salah satu mekanisme yang diusulkan adalah local currency settlement, yakni penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara.

Mekanisme tersebut dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan negara-negara terhadap mata uang tertentu dalam perdagangan internasional. Di sektor energi dan lingkungan, BRICS juga melaksanakan pertemuan tingkat menteri yang membahas kerja sama energi serta isu lingkungan.

Proses Aksesi Indonesia ke New Development Bank

Tri turut menjelaskan perkembangan proses aksesi Indonesia ke New Development Bank (NDB), lembaga keuangan yang dibentuk negara-negara BRICS. Ia mengatakan NDB memiliki sifat terbuka sehingga tidak semua anggotanya harus menjadi anggota BRICS.

Saat ini, NDB memiliki 10 negara anggota. Tujuh di antaranya merupakan anggota BRICS, sedangkan tiga lainnya adalah Bangladesh, Aljazair, dan Uzbekistan. Iran serta Arab Saudi disebut belum menjadi anggota NDB.

Proses aksesi Indonesia ke NDB bermula dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden NDB Dilma Rousseff pada 25 Maret 2025. Kementerian terkait kini terus berkoordinasi untuk menjalankan tahapan awal aksesi tersebut.

Menurut Tri, NDB memiliki pengaturan yang berbeda dibandingkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). NDB dapat menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan tanpa menerapkan sejumlah persyaratan spesifik seperti yang diberlakukan oleh lembaga keuangan internasional tersebut.

Kesimpulan

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam KTT BRICS di New Delhi menghasilkan sejumlah agenda penting bagi Indonesia. Selain memperkuat peran BRICS sebagai representasi Global South, Indonesia berhasil mendorong pembahasan mengenai multilateralisme, mineral kritis, energi terbarukan, perubahan iklim, penggunaan mata uang lokal, serta situasi Palestina.

Deklarasi BRICS yang memuat 140 paragraf akan menjadi dasar bagi tindak lanjut di tingkat nasional. Ke depan, efektivitas hasil KTT tersebut akan bergantung pada koordinasi antarlembaga dan pelaksanaan berbagai kesepakatan, termasuk proses aksesi Indonesia ke New Development Bank.

Sumber: Cnnindonesia