Kemenkeu Lanjutkan Penempatan Dana SAL Rp200 Triliun di Himbara hingga Juli Tahun Depan

Kementerian Keuangan memastikan kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di perbankan nasional akan terus dilanjutkan. Dana tersebut ditempatkan dari bank sentral ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan kas pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa penempatan dana SAL tersebut akan dipertahankan hingga akhir tahun dan diperpanjang sampai Juli tahun depan. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) serta bank-bank yang tergabung dalam Himbara untuk memastikan kebijakan berjalan secara terukur.

Penempatan Dana SAL Berlanjut hingga Juli

Juda menjelaskan, pemerintah secara rutin menggelar komunikasi dan koordinasi dengan BI serta pihak Himbara setiap bulan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan penempatan dana sekaligus memastikan ketersediaan likuiditas di perbankan tetap berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

“Intinya akhir tahun tetap sampai dengan Rp200 triliun dan diperpanjang sampai dengan Juli tahun depan,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Kebijakan penempatan dana SAL ini sebelumnya telah berjalan sejak era Menteri Keuangan periode 2025-2026, Purbaya Yudhi Sadewa. Kemenkeu memastikan kebijakan tersebut masih akan dipertahankan dengan nilai penempatan tertentu hingga periode yang telah disampaikan.

Posisi Dana SAL Mencapai Rp299 Triliun

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto mengungkapkan, total dana SAL yang saat ini ditempatkan di perbankan telah mencapai Rp299 triliun. Angka tersebut nyaris menyentuh Rp300 triliun.

Menurut pria yang akrab disapa Prima itu, dari total dana tersebut, sebesar Rp200 triliun akan tetap ditempatkan di perbankan setidaknya hingga Juli tahun depan. Dengan demikian, nominal Rp200 triliun tersebut menjadi bagian dana yang dipastikan tidak ditarik dalam waktu dekat sesuai periode kebijakan yang ditetapkan.

Sisa Dana Bersifat Fleksibel

Sementara itu, dana sebesar Rp99 triliun dari total Rp299 triliun memiliki sifat yang lebih fleksibel. Dana tersebut dapat keluar dan masuk sesuai kebutuhan pengelolaan kas, tetapi setiap penarikan tetap akan dilakukan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan pihak perbankan.

Prima menegaskan, pemerintah akan menjaga penempatan dana Rp200 triliun di perbankan sampai Juli tahun depan. Langkah tersebut menjadi kelanjutan dari kebijakan yang telah berjalan dan akan terus dipantau melalui komunikasi antara Kemenkeu, BI, dan Himbara.

Penarikan Dana Akan Dikoordinasikan

Meski penempatan dana SAL tetap dilanjutkan, Prima mengingatkan bahwa dana tersebut pada dasarnya hanya bersifat sementara. Artinya, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk menarik dana apabila diperlukan dalam pengelolaan anggaran.

Namun, penarikan dana tidak akan dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada pihak perbankan. Kemenkeu menjamin setiap rencana penarikan akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan terlebih dahulu.

Koordinasi itu diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara jumlah dana yang tersedia di bank dan dana yang ditarik pemerintah. Pemerintah juga ingin memastikan proses penarikan berjalan secara tertib sehingga tidak menimbulkan jeda atau keterlambatan dalam penyesuaian posisi dana di perbankan.

“Kami terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga yang di atas Rp200 triliun tadi dan yang Rp200 triliun ini pada saat nanti akan dilakukan penarikan, ini kita akan sampaikan dan juga koordinasikan supaya tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan apa yang kita tarik,” ujar Prima.

Kesimpulan

Kemenkeu memastikan penempatan dana SAL di Himbara akan tetap berlangsung, dengan Rp200 triliun dijaga hingga Juli tahun depan. Dari total dana yang telah ditempatkan sebesar Rp299 triliun, sisa Rp99 triliun bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, dengan tetap melalui koordinasi bersama perbankan.

Ke depan, pemerintah akan melanjutkan pemantauan dan komunikasi rutin dengan BI serta Himbara. Dengan koordinasi tersebut, setiap perubahan maupun penarikan dana diharapkan dapat dilakukan secara terukur tanpa menimbulkan kesenjangan antara dana yang tersedia di perbankan dan kebutuhan pemerintah.