Luhut Bahas Mekanisme Pembayaran Utang Whoosh dengan Pejabat China

JAKARTA, Mekanisme pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi salah satu topik yang dibahas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) Zheng Shanjie.

Pembahasan tersebut dilakukan ketika Luhut berada di China pada 15-18 September untuk menghadiri sejumlah agenda. Dalam pertemuan itu, Luhut menyinggung perlunya tindak lanjut teknis mengenai struktur pembayaran utang proyek kereta cepat yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Luhut Bahas Struktur Pembayaran Utang Whoosh

Luhut mengatakan, pertemuannya dengan Zheng Shanjie turut membahas persoalan utang Whoosh. Menurut dia, pembicaraan tersebut penting karena Indonesia perlu memastikan mekanisme pembayaran proyek itu dapat disusun secara jelas dan terkoordinasi.

“Saat bertemu dengan Ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu,” kata Luhut di Beijing, Jumat (18/9), seperti dikutip dari Antara.

Ia menegaskan bahwa persoalan utang Whoosh tidak dapat dibiarkan tanpa tindak lanjut. Luhut menyebut Indonesia juga menanggung dampak dari persoalan tersebut sehingga diperlukan pembahasan teknis mengenai struktur pembayaran.

Luhut mengaku memahami proses proyek tersebut karena sebelumnya turut terlibat ketika masih berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah pejabat terkait telah mengetahui persoalan tersebut, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Prabowo, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Pemerintah Siapkan Koordinasi Pembayaran

Luhut optimistis koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penyelesaian pembayaran utang Whoosh dapat terintegrasi. Ia menyatakan Presiden Prabowo telah memberikan lampu hijau sehingga tahapan berikutnya tinggal menunggu pelaksanaan.

Menurut Luhut, Dewan Ekonomi Nasional akan membantu mempercepat penyampaian pembahasan tersebut kepada pihak China. Hubungan baik dengan sejumlah pejabat China juga dinilai dapat mendukung kelancaran komunikasi mengenai mekanisme pembayaran utang.

“Karena Presiden sudah kasih green light, tinggal eksekusinya saja. Dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat disampaikan ke China,” ujar Luhut.

China Disebut Tidak Keberatan

Luhut menyampaikan bahwa pihak China tidak mempermasalahkan mekanisme pembayaran utang Whoosh yang sedang dibahas. Ia juga menilai keberadaan kereta cepat telah memberikan perubahan terhadap mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung.

Menurutnya, Whoosh memungkinkan masyarakat tinggal di Jakarta, melakukan aktivitas atau makan siang di Bandung, kemudian kembali pada hari yang sama. Luhut juga menyebut adanya permintaan agar pembangunan atau keberlanjutan layanan kereta cepat dapat diteruskan hingga Surabaya.

Namun, terkait keberlanjutan proyek kereta cepat, Luhut menilai Presiden perlu menunjuk menteri koordinator yang bertanggung jawab untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaannya berjalan berkesinambungan. Ia menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu kemungkinan, meski keputusan tersebut berada di tangan Presiden.

Skema Restrukturisasi Utang Whoosh

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun. Pembayaran tersebut direncanakan memiliki tenor hingga 80 tahun.

Purbaya menilai beban dari skema restrukturisasi tersebut relatif lebih ringan dibandingkan perkiraan sebelumnya. Dengan demikian, kewajiban pembayaran dinilai masih dapat ditangani oleh Kementerian Keuangan.

Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur kembali beban pembiayaan proyek Whoosh. Meski demikian, mekanisme teknis dan pelaksanaan pembayarannya masih memerlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah Indonesia dan pihak China.

Rencana Pengambilalihan Saham KCIC

Selain membahas pembayaran utang, pemerintah juga berencana mengambil alih kepemilikan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China. Porsi tersebut selama ini dikuasai konsorsium badan usaha milik negara melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI.

Sementara itu, 40 persen saham lainnya tetap akan dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Proses pengambilalihan tersebut masih berjalan di Kementerian Keuangan.

Saat ini, Kementerian Keuangan melakukan due diligence serta evaluasi nilai saham PSBI yang akan dialihkan. Tahapan tersebut diperlukan untuk menilai aspek kepemilikan dan nilai saham sebelum proses pengalihan dilakukan.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan proses pengambilalihan pengelolaan KCIC ke Kementerian Keuangan tetap berlangsung. Proses itu disebut tidak terhenti meski terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Kesimpulan

Pembayaran utang Whoosh kini menjadi bagian dari pembahasan pemerintah Indonesia dengan pihak China. Luhut menyebut Presiden telah memberikan persetujuan awal dan meminta agar koordinasi teknis segera dijalankan. Di sisi lain, restrukturisasi dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dan tenor hingga 80 tahun menjadi salah satu skema yang sebelumnya diungkapkan pemerintah.

Ke depan, penyelesaian persoalan Whoosh akan bergantung pada koordinasi lintas kementerian, pembahasan dengan pihak China, serta proses evaluasi dan pengambilalihan saham KCIC. Penunjukan menteri koordinator yang menangani keberlanjutan proyek juga dinilai penting agar pengelolaan dan pengembangan kereta cepat memiliki arah yang jelas.