Kemendagri Minta Kepala Daerah Kreatif Dorong Ekonomi di Tengah Penyesuaian TKD

MAKASSAR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber baru untuk menggerakkan perekonomian wilayah. Imbauan tersebut disampaikan di tengah penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak serta-merta menjadi alasan bagi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, belanja pemerintah atau aktivitas administrasi pemerintahan hanya merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Government spending atau kegiatan administrasi pemerintah itu hanya salah satu komponen saja untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi,” kata Bima di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9).

Penyesuaian TKD Bukan Alasan Menghentikan Pertumbuhan

Bima menilai penyesuaian TKD tidak semestinya dijadikan alasan tunggal untuk tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah, kata dia, masih memiliki ruang untuk mengembangkan sektor-sektor yang potensial di wilayah masing-masing.

Ruang tersebut dapat dimanfaatkan melalui penguatan ekosistem ekonomi, termasuk dengan mendorong investasi dan hilirisasi. Namun, pengembangan sektor ekonomi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah sebagai penggerak utama ekonomi. Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi peluang lain yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan dampak terhadap masyarakat.

Sidrap Jadi Contoh Penguatan Ekosistem Ekonomi

Dalam kesempatan itu, Bima mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, Sulawesi Selatan. Menurutnya, Sidrap mampu menjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bima mengatakan Sidrap menghadapi konteks penyesuaian TKD yang sama, tetapi tetap mampu mencatatkan perkembangan ekonomi. Hal itu terjadi karena pemerintah daerah tersebut dinilai berhasil membangun ekosistem ekonomi dan mengembangkan hilirisasi pangan.

“Dalam kondisi yang sama, dalam konteks penyesuaian TKD yang sama, tapi Kabupaten Sidrap itu melejit, tumbuh, karena mampu untuk membangun ekosistem tadi, mampu untuk membangun hilirisasi pangan dengan keterbatasan APBD,” ungkap Bima.

Strategi Harus Berdasarkan Potensi Daerah

Bima meminta kepala daerah memahami terlebih dahulu berbagai komponen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebelum menentukan strategi pembangunan. Pemahaman tersebut penting agar kebijakan yang dibuat dapat menjawab kebutuhan dan potensi wilayah secara tepat.

“Nomor satu, memahami dulu bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, komponennya apa saja, kemudian diidentifikasi,” katanya.

Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda. Karena itu, strategi pengembangan ekonomi tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.

“Setiap daerah itu pasti ada hal yang bisa didorong sesuai dengan potensinya masing-masing,” lanjutnya.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Merata

Bima juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang disebut telah mencapai 6,8 persen. Capaian tersebut dinilai berjalan beriringan dengan kondisi inflasi di Sulawesi Selatan yang masih terkendali.

Meski demikian, ia menyebut masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Tantangan pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata di kabupaten dan kota.

“PR-nya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota-kabupaten,” ujarnya.

Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi yang tercatat di tingkat provinsi perlu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Optimalisasi Potensi di Tengah Ruang Fiskal Terbatas

Oleh karena itu, Bima mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi di wilayah masing-masing. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia, meskipun ruang fiskal daerah mengalami penyesuaian.

Penguatan ekosistem ekonomi menjadi penting agar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor potensial, mendorong investasi, serta memperkuat hilirisasi yang sesuai dengan kondisi lokal.

“Ya, sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah,” kata Bima.

Kesimpulan

Kemendagri meminta kepala daerah tidak menjadikan penyesuaian TKD sebagai alasan untuk menghentikan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan APBD tetap dapat dihadapi melalui kreativitas, pemahaman terhadap komponen pertumbuhan, serta pengembangan sektor-sektor potensial.

Ke depan, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing. Pertumbuhan ekonomi juga perlu dipastikan lebih merata hingga tingkat kabupaten dan kota, sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat melalui berkurangnya pengangguran dan kemiskinan.