Kementerian PU Kerahkan Puluhan Pompa untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Kalimantan Barat

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan puluhan pompa dan berbagai sarana pendukung untuk membantu penanganan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Dukungan tersebut dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Barat.

Pengerahan peralatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan air, membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Sejumlah wilayah yang mendapat dukungan antara lain Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Ketapang, Kayong Utara, dan Singkawang.

Kementerian PU Siapkan Beragam Peralatan Pendukung

Dalam keterangan resminya, Kementerian PU menyampaikan bahwa berbagai peralatan telah disiapkan untuk mendukung penanganan di lapangan. Sarana tersebut mencakup peralatan pemadaman, distribusi air, mobilisasi, hingga kebutuhan sanitasi masyarakat.

Peralatan yang dikerahkan terdiri atas empat unit pompa pemadam dan 10 unit pompa alkon. Selain itu, tersedia dua unit genset serta satu unit peralatan geolistrik yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan sumber daya air.

Kementerian PU juga menyiapkan empat unit toren air dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Dukungan penyediaan air turut diperkuat dengan dua unit hidran umum berkapasitas 2.000 liter dan 49 unit pondasi hidran umum.

Dukungan Sanitasi dan Mobilisasi

Untuk memenuhi kebutuhan sanitasi di wilayah terdampak, pemerintah menyediakan delapan unit toilet portabel dan tujuh unit biority atau septic tank dengan kapasitas 2.000 liter. Selain itu, enam unit perahu karet turut dikerahkan sebagai bagian dari sarana pendukung di lapangan.

Dari sisi mobilisasi, Kementerian PU menurunkan satu unit excavator long arm dan tiga unit excavator standar. Peralatan tersebut disiapkan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan infrastruktur dan kondisi di wilayah terdampak.

Sementara itu, distribusi air bersih diperkuat dengan lima unit mobil truk air berkapasitas 4.000 liter. Kementerian PU juga mengerahkan satu unit mobile pump portable, satu unit mobile pump truck, serta dua unit mobil truk vacuum tinja.

Penanganan Kekeringan dan Karhutla di Sejumlah Daerah

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur yang tersedia juga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, dan menjamin keselamatan masyarakat.

“Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat,” kata Dody dalam keterangannya, Sabtu (22/8).

Dody menyebut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan status darurat bencana karhutla. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian PU menyalurkan sejumlah pompa dan membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekurangan air.

Bantuan distribusi air bersih tersebut menyasar sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau. Selain mengirimkan peralatan, Kementerian PU juga menerjunkan personel ke beberapa wilayah, termasuk Ketapang dan Kubu Raya, untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dari sisi sumber daya air dan infrastruktur.

Koordinasi dengan BPBD dan Pemerintah Daerah

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemerintah daerah sejak kondisi kekeringan mulai memberikan dampak serius.

Menurut Tahid, dukungan di lapangan dilakukan melalui penyediaan pompa, bantuan sejumlah bahan bakar minyak, dan penerjunan tim untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak. Tim tersebut bertugas mengidentifikasi bentuk bantuan yang dapat diberikan, baik dari sisi sumber daya air maupun bidang cipta karya.

“Upaya kita di lapangan ikut membantu dalam hal pompa-pompa, kemudian beberapa BBM, juga dengan turun ke lapangan langsung untuk melihat kondisi seperti di Ketapang dan Kubu Raya. Kita terjunkan tim juga di sana dalam rangka untuk melakukan identifikasi, menemukan apa yang bisa kita bantu dari SDA maupun Cipta Karya,” ujar Tahid.

Tahid menjelaskan bahwa musim kemarau panjang akibat El Nino meningkatkan risiko kebakaran di Kalimantan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena wilayah pesisir Kalimantan Barat memiliki banyak lahan gambut yang relatif sulit ditangani ketika terbakar. Adapun wilayah hulu lebih banyak memiliki karakter tanah mineral.

Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat

Kepala BPBPK Kalimantan Barat, Mohd. Yoza Habibie, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, Pontianak, Singkawang, dan Sanggau.

Menurut Yoza, unit yang dimiliki BPBPK telah bergerak ke sejumlah kabupaten dan sebagian di antaranya telah kembali setelah menjalankan tugas. Air bersih dipasok dari perusahaan daerah air minum (PDAM) terdekat, kemudian dibawa menuju kabupaten atau kota yang membutuhkan.

“Kami lebih ke penanganan kekeringan ada di beberapa kabupaten. Unit kita sudah bergerak ke sana dan ada yang sudah kembali. Kita menyuplai air bersih dari PDAM-PDAM terdekat, lalu dibawa ke kabupaten/kota,” ungkap Yoza.

Kesimpulan

Pengerahan puluhan pompa, kendaraan pendukung, peralatan sanitasi, serta personel menunjukkan upaya Kementerian PU dalam menghadapi dampak kekeringan dan potensi karhutla di Kalimantan Barat. Bantuan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung pemadaman, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap memperoleh akses air bersih.

Ke depan, koordinasi antara Kementerian PU, BWS Kalimantan I, BPBPK Kalimantan Barat, BPBD, dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh peralatan serta bantuan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Langkah identifikasi di lapangan juga diharapkan dapat memperkuat penanganan sumber daya air dan infrastruktur selama kondisi kemarau masih berdampak.