Pemulihan Pendidikan Pascabencana Sumatra: 4.922 Sekolah Kembali Menggelar Pembelajaran

Proses pemulihan pendidikan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat oleh pemerintah. Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun, sebagian sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat maupun bangunan lain karena pembangunan fasilitas permanen belum seluruhnya selesai.

Perkembangan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Bidang Pendidikan. Rapat berlangsung di Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Jakarta, Rabu (23/9).

4.922 Sekolah Terdampak Kembali Melaksanakan Pembelajaran

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, mendengarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengenai perkembangan pemulihan pendidikan di tiga wilayah terdampak. Tito menilai, kembali berlangsungnya proses belajar mengajar menjadi salah satu capaian penting dalam pemulihan pendidikan setelah bencana.

Menurut Tito, meskipun jumlah sekolah terdampak mencapai ribuan, seluruh sekolah tersebut telah kembali menjalankan kegiatan pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pemenuhan hak belajar peserta didik selama masa pemulihan.

“Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Rincian Kondisi Sekolah Terdampak

Abdul Mu’ti menjelaskan, dari 4.922 sekolah yang telah kembali melaksanakan pembelajaran, sebanyak 4.821 sekolah sudah menggunakan gedung asal. Sementara itu, 99 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar di ruang kelas darurat sambil menunggu pembangunan ruang kelas permanen atau proses relokasi.

Selain itu, terdapat dua sekolah yang masih menumpang di bangunan lain. Dari 99 sekolah yang menggunakan ruang kelas darurat, sebagian masih memanfaatkan tenda belajar untuk menutupi kekurangan ruang kelas yang tersedia.

“Dari 99 sekolah yang belajar di ruang kelas darurat, terdapat dua sekolah yang masih memanfaatkan tenda belajar yang ada untuk menambah kekurangan jumlah kelas darurat yang sudah disiapkan,” tutur Mu’ti.

Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masih Diperlukan

Tito menegaskan, pemulihan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya selesai. Sejumlah sekolah masih menghadapi kendala pembangunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, hingga kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Dengan jumlah sekolah terdampak yang mencapai 4.922 unit, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat dituntaskan dalam waktu singkat. Tito meminta semua pihak memahami kompleksitas penanganan tersebut sekaligus memperkuat koordinasi agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat.

Untuk mempercepat penyelesaian, ia meminta pendampingan intensif terhadap sekolah-sekolah yang progres fisiknya masih berada di bawah 50 persen. Satgas PRR juga akan mengoordinasikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait.

97 Sekolah Membutuhkan Relokasi

Salah satu tantangan utama dalam pemulihan pendidikan adalah keberadaan 97 sekolah yang membutuhkan relokasi. Sekolah-sekolah tersebut berada di lokasi yang tidak lagi layak digunakan atau termasuk kawasan rawan bencana.

Tito meminta pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah di lokasi baru dapat segera dilaksanakan. Dukungan kepala daerah dinilai penting untuk memastikan proses relokasi tidak mengalami hambatan berkepanjangan.

Selain persoalan lokasi, pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi akses menuju sekolah yang masih mengalami kerusakan. Identifikasi tersebut mencakup kondisi jalan dan jembatan yang menjadi jalur menuju satuan pendidikan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait agar perbaikan akses dapat segera dilakukan.

Dukungan Anggaran Pemulihan Pendidikan Capai Rp5,6 Triliun

Abdul Mu’ti menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran pemulihan pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sekitar Rp5,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana.

Penggunaan anggaran mencakup revitalisasi satuan pendidikan, penyediaan sarana dan peralatan sekolah, serta pembangunan ruang kelas darurat. Dana tersebut juga diarahkan untuk memberikan dukungan psikososial, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan membantu peserta didik serta tenaga kependidikan yang terdampak.

Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali gedung sekolah. Keberlanjutan pembelajaran dan terpenuhinya hak belajar peserta didik juga menjadi perhatian utama selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.

Kesimpulan

Sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah kembali melaksanakan pembelajaran hingga 22 September 2026. Sebagian besar telah kembali menggunakan gedung asal, sedangkan sekolah lainnya masih memanfaatkan ruang kelas darurat, tenda belajar, atau bangunan lain.

Ke depan, percepatan pembangunan, pendampingan bagi sekolah dengan progres rendah, penyediaan lahan untuk 97 sekolah yang perlu direlokasi, serta perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi sejumlah pekerjaan penting. Dengan koordinasi antara Satgas PRR, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait, pemulihan fasilitas pendidikan diharapkan dapat terus berjalan sekaligus memastikan kegiatan belajar peserta didik tetap terlindungi.