Israel Kejar Normalisasi dengan Arab Saudi, Kesepakatan Nuklir AS Jadi Syarat

Israel terus berupaya membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, sebuah langkah yang dinilai dapat mengubah peta politik Timur Tengah. Dalam usaha tersebut, Amerika Serikat turut dilibatkan sebagai sekutu dekat Israel sekaligus pihak yang memiliki hubungan strategis dengan Riyadh.

Upaya normalisasi hubungan itu kini dikaitkan dengan perjanjian kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Berdasarkan laporan The Wall Street Journal, Presiden AS Donald Trump telah merujuk perjanjian tersebut kepada Kongres untuk ditinjau. Namun, kesepakatan itu disebut tidak akan berjalan apabila Arab Saudi menolak bergabung dengan Perjanjian Abraham atau Abraham Accords.

Kesepakatan Nuklir AS-Saudi Dikaitkan dengan Normalisasi

Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan yang mendorong negara-negara pesertanya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Karena itu, kerja sama nuklir sipil antara Washington dan Riyadh disebut memiliki kaitan langsung dengan posisi Arab Saudi terhadap Israel.

Seorang sumber dari pemerintahan Amerika Serikat mengatakan bahwa sikap Presiden Trump mengenai hal tersebut belum berubah. Menurut sumber itu, perjanjian kerja sama nuklir tidak akan dilanjutkan kecuali Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

“Posisi presiden tidak berubah, dan kesepakatan itu tidak akan berlanjut kecuali Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham,” kata sumber dari pemerintahan AS.

Laporan tersebut muncul setelah Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil pada bulan sebelumnya. Namun, kesepakatan itu kemudian tidak berlanjut.

Arab Saudi Tetap Syaratkan Negara Palestina

Upaya Israel dan Amerika Serikat menghadapi tantangan karena Arab Saudi telah menyampaikan posisi yang tegas mengenai hubungan diplomatik dengan Israel. Riyadh menyatakan tidak akan menjalin hubungan resmi dengan Israel sebelum negara Palestina merdeka terbentuk.

Arab Saudi mensyaratkan pembentukan negara Palestina berdasarkan resolusi PBB tahun 1967. Negara tersebut diharapkan memiliki perbatasan sesuai kerangka resolusi itu, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Persyaratan tersebut merujuk pada gagasan pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel di wilayah yang diduduki Israel setelah perang 1967. Wilayah yang dimaksud mencakup Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta Jalur Gaza.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan sikap yang tidak berubah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Riyadh masih menempatkan isu Palestina sebagai dasar utama dalam menentukan kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel.

Israel Melihat Manfaat Strategis dari Hubungan dengan Riyadh

Bagi Israel, hubungan diplomatik dengan Arab Saudi merupakan target penting yang terus diupayakan. Presiden Israel Isaac Herzog bahkan menyampaikan keinginannya untuk melihat perdamaian antara kedua negara dalam wawancara dengan saluran Al Arabiya yang berbasis di Riyadh.

“Impian saya adalah melihat perdamaian antara Israel dan Arab Saudi. Saya sangat menghormati Putra Mahkota Mohammed bin Salman,” ujar Herzog.

Normalisasi dengan Arab Saudi dinilai dapat memberikan keuntungan strategis yang besar bagi Israel. Mengutip analisis Brookings, hubungan resmi dengan Riyadh berpotensi menjadi bentuk legitimasi terbesar bagi Israel untuk mengakhiri isolasi politiknya di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, normalisasi tersebut dapat mengubah pandangan mengenai integrasi Israel di kawasan. Integrasi itu dikhawatirkan dapat berlangsung tanpa harus menunggu penyelesaian menyeluruh atas persoalan kemerdekaan Palestina.

Potensi Hubungan Lebih Luas dengan Negara Arab dan Islam

Israel juga memandang Arab Saudi sebagai pintu masuk menuju kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara Arab dan Islam lainnya. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan, Arab Saudi dianggap memiliki posisi strategis dalam membangun hubungan regional.

Robert Mogielnicki, penasihat Timur Tengah yang berbasis di Paris sekaligus peneliti Pusat Kebudayaan Sultan Qaboos untuk periode 2025-2026, menilai Israel membayangkan normalisasi dengan Arab Saudi dapat memperkuat kerja sama ekonomi dan membuka akses menuju hubungan yang lebih baik dengan negara Arab serta negara Islam lainnya.

Analisis tersebut juga menyebut bahwa Israel berharap proses itu dapat berlangsung tanpa konsesi besar terkait isu Palestina. Dengan demikian, hubungan dengan Arab Saudi bukan hanya dipandang sebagai kesepakatan bilateral, melainkan sebagai peluang untuk memperluas penerimaan Israel di dunia Arab dan Islam.

Kesimpulan

Upaya Israel membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi kini berada di persimpangan antara kepentingan strategis dan tuntutan politik mengenai Palestina. Amerika Serikat berusaha mendorong proses tersebut melalui keterkaitan perjanjian kerja sama nuklir sipil dengan keikutsertaan Riyadh dalam Perjanjian Abraham.

Namun, Arab Saudi tetap menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan syarat utama sebelum normalisasi hubungan dengan Israel. Ke depan, perkembangan hubungan kedua negara akan sangat bergantung pada kemampuan pihak-pihak terkait menemukan titik temu antara agenda normalisasi, kerja sama regional, dan tuntutan atas kemerdekaan Palestina.