Menteri LH Jumhur Hidayat Soroti Tanggung Jawab Negara Maju Hadapi Krisis Iklim

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat menyoroti sikap sejumlah negara maju yang dinilai mundur dari tanggung jawab kolektif dalam menangani polusi dan perubahan iklim. Padahal, negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar tersebut masih menyumbang sebagian besar emisi global.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8). Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa penanganan krisis iklim membutuhkan komitmen bersama, termasuk dari negara-negara yang memiliki kapasitas ekonomi dan kontribusi emisi besar.

Negara Maju Dinilai Perlu Memperkuat Tanggung Jawab Iklim

Menurut Jumhur, upaya mengatasi polusi dan perubahan iklim tidak dapat dibebankan hanya kepada negara berkembang. Tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara kolektif karena dampak krisis iklim dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di daratan maupun lautan. Keanekaragaman hayati dinilai menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem yang sehat, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Indonesia Berada di Garis Depan Perubahan Iklim

Jumhur menjelaskan, Indonesia memiliki alasan kuat untuk menempatkan isu perlindungan lingkungan dan adaptasi iklim sebagai prioritas pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang telah diketahui.

Kekayaan tersebut mencakup 9,7 persen tumbuhan berbunga di dunia, 14 persen spesies mamalia, serta 18,6 persen spesies burung. Di wilayah laut, Indonesia berada di jantung Segitiga Karang dan menjadi rumah bagi sekitar 23 persen hutan mangrove dunia, 16 persen spesies ikan laut global, serta 10 persen spesies karang dunia.

Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah konsentrasi reptil dan mamalia laut yang tinggi. Kekayaan alam tersebut menyediakan berbagai jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ekosistem tersebut juga menopang ketahanan serta mata pencaharian jutaan masyarakat.

Dampak Perubahan Iklim Mengancam Masyarakat Pesisir

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Terlebih, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir.

Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim telah memengaruhi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan. Ancaman tersebut berpotensi merusak capaian pembangunan, mengganggu sumber penghidupan, serta mendorong kelompok rentan kembali ke dalam kemiskinan.

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita,” ujar Jumhur.

Rencana Adaptasi Nasional Menjadi Peta Jalan

Jumhur menyampaikan bahwa Indonesia telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030. Kebijakan tersebut menjadi peta jalan untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Ia menegaskan, adaptasi iklim perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Dengan demikian, berbagai kebijakan pembangunan dapat mempertimbangkan perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana iklim.

Kearifan Lokal Mendukung Ketahanan Iklim

Selain mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jumhur menilai solusi berkelanjutan juga harus menggali kekayaan pengetahuan tradisional. Masyarakat lokal merupakan pihak yang pertama merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki pemahaman mendalam mengenai pola cuaca, kondisi lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan peran BRICS dalam memperluas tata kelola lingkungan hidup global agar lebih representatif dan efektif. Forum tersebut juga dinilai dapat membuka ruang bagi kearifan lokal untuk berkontribusi dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Tiga Praktik Tradisional Indonesia

Dalam pertemuan itu, Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional dari Indonesia yang dinilai berhasil mendukung pengelolaan lingkungan. Pertama, sistem irigasi Subak di Bali yang memadukan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual.

Kedua, Sasi Lompa di Maluku, yakni sistem tradisional untuk mengatur pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Ketiga, Awig-Awig, yaitu sistem hukum adat berbasis masyarakat yang berkembang di Bali.

Ketiga praktik tersebut menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan sekadar warisan budaya. Kearifan lokal juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim, terutama melalui pendekatan berbasis masyarakat dalam mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam.

Kesimpulan

Pernyataan Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menghadapi polusi dan perubahan iklim. Negara maju dengan kontribusi emisi besar diharapkan tetap menjalankan peran kolektifnya dalam menjaga lingkungan global.

Bagi Indonesia, perlindungan keanekaragaman hayati dan adaptasi iklim merupakan bagian utama dari pembangunan berkelanjutan. Ke depan, perpaduan antara ilmu pengetahuan modern, kebijakan nasional, dan kearifan lokal akan menjadi modal penting untuk membangun ketahanan masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Sumber: Cnnindonesia