Bahlil Imbau Pemilik Kendaraan Mewah Berhenti Menggunakan BBM Bersubsidi

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat mampu, terutama pemilik kendaraan mewah, untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Imbauan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap pergeseran konsumsi atau shifting dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.

Pergeseran konsumsi itu dinilai turut memengaruhi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah saat ini tengah memformulasikan aturan untuk mencegah penggunaan BBM subsidi oleh kelompok masyarakat yang dinilai mampu.

Bahlil Minta Masyarakat Mampu Tidak Menggunakan BBM Subsidi

Bahlil mengatakan pemerintah masih menyusun regulasi yang akan mengatur pencegahan peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Ia menyampaikan hal tersebut ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Bahlil, sembari menunggu aturan tersebut selesai, masyarakat mampu diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak mengisi kendaraan mereka dengan BBM bersubsidi. Ia secara khusus meminta pemilik mobil dengan kondisi baik atau kendaraan mewah agar menggunakan BBM nonsubsidi.

“Dalam berbagai kesempatan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Karena itu, penggunaan BBM subsidi oleh kelompok yang mampu dinilai tidak tepat dan berpotensi mengurangi hak masyarakat yang lebih membutuhkan.

Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite

Salah satu rencana yang tengah dikaji pemerintah adalah pembatasan konsumsi Pertalite bagi masyarakat yang termasuk dalam desil 9 dan 10. Namun, Bahlil menyatakan bahwa keputusan terkait pembatasan tersebut belum ditetapkan.

Selama kajian belum menghasilkan keputusan, ketentuan penggunaan Pertalite masih berjalan seperti sebelumnya. Pemerintah masih mempelajari mekanisme yang dinilai tepat untuk mencegah penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

Bahlil menilai masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi atas seharusnya tidak ikut menggunakan BBM bersubsidi. Ia menyebut subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang menghadapi beban ekonomi dan membutuhkan dukungan pemerintah.

“Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang.. Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat,” kata Bahlil.

Kuota BBM Bersubsidi Berpotensi Ditambah

Di sisi lain, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memproyeksikan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi pada tahun ini. Perkiraan tersebut muncul karena adanya potensi penyaluran Pertalite dan Biosolar yang melampaui batas kuota.

Laode menyebut penambahan kuota kemungkinan akan difokuskan untuk Biosolar. Kendati demikian, ia belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai jumlah maupun mekanisme penambahannya.

Menurut Laode, pengumuman dan perhitungan secara detail terkait kuota BBM bersubsidi merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dengan demikian, informasi lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut masih menunggu keputusan dari lembaga terkait.

Antrean SPBU Dipicu Pergeseran Konsumsi

PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya menyatakan bahwa antrean di sejumlah SPBU bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM. Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan ketersediaan BBM masih mencukupi.

Menurut Eko, antrean terjadi karena adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax Series dan Dex disebut beralih ke Pertalite maupun Biosolar.

“Shifting dari produk-produk yang non-PSO Pertamax Series kemudian Dex, itu ke Pertalite maupun Biosolar,” ujar Eko dalam acara Pertamax Journey di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (11/9).

Selain perubahan pola konsumsi, antrean juga dipengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah SPBU. Fasilitas yang tersedia belum seluruhnya dapat ditambah untuk mengakomodasi dispenser atau nozzle Pertalite dan Biosolar.

Eko mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying ketika melihat antrean di SPBU. Ia menegaskan bahwa stok BBM berada dalam kondisi aman. Pertamina Patra Niaga juga akan terus menyesuaikan pasokan dan distribusi BBM dengan perubahan permintaan di lapangan, termasuk menghadapi antrean yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kesimpulan

Pemerintah mendorong masyarakat mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Imbauan tersebut disampaikan di tengah pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke Pertalite dan Biosolar yang turut memicu antrean di sejumlah SPBU.

Aturan baru untuk mencegah shifting masih dalam tahap formulasi, termasuk kajian pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10. Di saat yang sama, pemerintah memproyeksikan kemungkinan penambahan kuota, khususnya untuk Biosolar, dengan perhitungan yang akan ditetapkan oleh BPH Migas. Ke depan, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada ketepatan sasaran subsidi, kesiapan regulasi, serta penyesuaian pasokan dan fasilitas SPBU terhadap kebutuhan masyarakat.