BGN Keluarkan 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Wilayah 3T Jadi Prioritas

Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Mayoritas satuan pendidikan yang dicoret merupakan sekolah swasta bertaraf internasional atau sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya secara mandiri.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Selain status sebagai sekolah swasta bertaraf internasional, beberapa satuan pendidikan juga memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional. Sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut menjadi bagian dari daftar yang dikeluarkan.

1.653 Satuan Pendidikan Dikeluarkan dari Daftar Penerima MBG

Sudaryono menyampaikan bahwa penghapusan tersebut dilakukan setelah BGN melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Pendataan itu melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

“Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Mayoritas dari 1.653 yang kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional,” ujar Sudaryono dalam unggahan Instagram resmi BGN, Kamis (10/9).

Menurut Sudaryono, pencoretan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Status sekolah, bentuk kerja sama yang dimiliki, serta kemampuan pembiayaan menjadi sejumlah faktor yang dipertimbangkan BGN dalam menentukan satuan pendidikan penerima manfaat MBG.

Pendataan Mencakup Lebih dari 580 Ribu Satuan Pendidikan

Proses pendataan yang dilakukan BGN bersama Kemendikdasmen dan Kemenag mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan. Data tersebut meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari keseluruhan satuan pendidikan yang telah terdata, lebih dari 340 ribu sekolah telah mendapatkan layanan program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang belum menerima layanan MBG.

Besarnya jumlah satuan pendidikan yang belum terlayani membuat BGN harus melakukan penentuan tahapan dan prioritas. Sekolah yang belum mendapatkan program tersebut juga telah mengajukan permohonan kepada BGN untuk memperoleh layanan MBG.

Permohonan Sekolah Akan Diperiksa Terlebih Dahulu

Sudaryono mengatakan BGN menerima banyak surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG. Setiap permohonan akan diperiksa dan diinvestigasi sebelum satuan pendidikan tersebut memperoleh layanan.

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” kata Sudaryono.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyaluran agar layanan MBG diberikan sesuai sasaran dan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan oleh BGN.

Wilayah 3T dan Daerah dengan Stunting Tinggi Jadi Prioritas

Di tengah masih banyaknya satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan, BGN menetapkan sejumlah wilayah sebagai prioritas. Satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T akan didahulukan.

Prioritas juga diberikan kepada daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Kebijakan tersebut mencakup wilayah yang dinilai membutuhkan dukungan lebih besar dalam pemenuhan gizi bagi peserta didik dan penerima manfaat program.

Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua sebagai wilayah yang menjadi perhatian BGN. Di kedua wilayah tersebut, terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG.

Maluku dan Papua akan menjadi prioritas bersama daerah-daerah lain yang memiliki angka stunting tinggi serta wilayah 3T yang tersebar di berbagai bagian Indonesia.

BGN Siapkan Pembukaan Dapur MBG Secara Bertahap

Untuk memperluas cakupan layanan, BGN berencana membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang juga dikenal sebagai dapur MBG, di wilayah-wilayah prioritas. Pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Langkah tersebut ditujukan agar penambahan dapur MBG berjalan aman dan efisien. Selain itu, keberadaan SPPG di wilayah prioritas diharapkan dapat mendukung penyaluran makanan bergizi kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap terukur sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” ujar Sudaryono.

Kesimpulan

BGN mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG, dengan mayoritas di antaranya merupakan sekolah swasta bertaraf internasional atau sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial. Di sisi lain, lebih dari 240 ribu satuan pendidikan masih menunggu layanan program tersebut.

Ke depan, BGN akan memeriksa permohonan dari sekolah-sekolah yang belum terlayani dan memperluas cakupan MBG secara bertahap. Wilayah 3T, daerah dengan angka stunting tinggi, serta Maluku dan Papua ditetapkan sebagai prioritas. Pembukaan SPPG di sejumlah wilayah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara aman, efisien, dan tepat sasaran.