Harga Minyak Tembus US$100, Seberapa Kuat APBN Indonesia Menahan Beban Subsidi?

Harga minyak dunia kembali menembus level US$100 per barel pada perdagangan Rabu (9/9). Kenaikan tersebut menjadi level tertinggi sejak Juli 2026 dan terjadi ketika pasar menghadapi kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak akibat eskalasi serangan Iran dan Amerika Serikat (AS) terhadap kapal-kapal di kawasan Timur Tengah.

Lonjakan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi Indonesia. Meski demikian, pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki ruang untuk menghadapi tekanan tersebut. Pemerintah juga belum berencana menambah kuota subsidi energi dan masih memantau perkembangan harga minyak global.

Harga Brent dan WTI Kembali Menguat

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent pada perdagangan Kamis (10/9) naik 0,1 persen menjadi US$101,34 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS meningkat 0,5 persen ke level US$96,55 per barel.

Pergerakan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan. Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu perhatian utama karena eskalasi konflik dapat mengganggu distribusi minyak dan meningkatkan ketidakpastian di pasar energi.

Pemerintah Belum Menambah Kuota Subsidi Energi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN masih memiliki kapasitas untuk menghadapi kenaikan harga minyak dunia. Ia mengatakan perhitungan pemerintah sebelumnya menunjukkan anggaran masih mencukupi.

“Anggarannya masih cukup seperti yang kita hitung sebelumnya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).

Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menambah kuota subsidi energi meskipun harga minyak global terus meningkat. Namun, perkembangan harga minyak akan tetap dipantau untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kenaikan harga minyak tidak berlanjut ke level yang lebih tinggi. Apabila harga terus meningkat, tekanan terhadap anggaran negara dapat bertambah dan membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Ruang Fiskal Diperkirakan Bertahan Lima Bulan

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memperkirakan ruang fiskal Indonesia masih mampu menahan dampak kenaikan harga minyak Brent hingga US$100 per barel. Ia menyebut ruang fiskal yang tersisa menuju batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran Rp38,6 triliun.

Namun, kenaikan harga minyak juga akan menambah beban anggaran secara signifikan. Yayan memperkirakan tambahan beban tersebut mencapai sekitar Rp7,9 triliun per bulan. Dengan perhitungan itu, ruang fiskal yang tersedia diperkirakan dapat menjadi bantalan selama kurang lebih lima bulan.

“Pada harga US$100, ruang fiskal kita sekitar Rp38 triliun, dan beban bertambah hampir Rp8 triliun sebulan. Artinya bantalannya cukup untuk sekitar lima bulan,” ujar Yayan dalam risetnya.

Yayan menilai APBN untuk sisa 2026 masih berada dalam kondisi aman. Karena itu, ia berpandangan harga BBM bersubsidi belum perlu dinaikkan. Kendati demikian, pemerintah perlu mulai menyiapkan desain fiskal untuk 2027 karena ruang anggaran pada tahun tersebut diperkirakan semakin terbatas.

Pelemahan Rupiah Bisa Memperbesar Tekanan

Selain harga minyak, nilai tukar rupiah menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi besarnya beban subsidi energi. Indonesia membeli minyak menggunakan dolar AS, sedangkan pembayaran subsidi dilakukan dalam rupiah. Dengan demikian, kenaikan harga minyak yang disertai pelemahan rupiah akan menciptakan tekanan ganda terhadap APBN.

Yayan mencontohkan, apabila harga minyak naik ke US$100 per barel dan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp18 ribu per dolar AS, dampaknya tidak sekadar dijumlahkan. Beban tersebut dapat berlipat hingga sekitar 2,3 kali dibandingkan dampak kenaikan harga minyak saja.

Ia juga mengingatkan bahwa harga minyak yang tinggi dapat menekan rupiah melalui peningkatan kebutuhan impor minyak dan gas. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas nilai tukar dinilai sama pentingnya dengan mengendalikan dampak kenaikan harga minyak.

Pemerintah Perlu Menyiapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang

Menurut Yayan, pemerintah tidak dapat terus menganggap harga minyak US$100 per barel sebagai guncangan sementara apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Jika harga minyak hanya naik sementara, APBN masih memiliki sejumlah bantalan, seperti peningkatan penerimaan dari sektor migas, fleksibilitas belanja, dan pengelolaan fiskal.

Namun, apabila harga US$100 per barel berubah menjadi rata-rata dalam waktu lama, tekanan terhadap anggaran negara akan jauh lebih serius. Kondisi tersebut perlu diperlakukan sebagai perubahan asumsi dasar fiskal, bukan sekadar gangguan sementara.

Efisiensi Belanja Menjadi Salah Satu Pilihan

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai pemerintah perlu melakukan reprioritisasi anggaran apabila subsidi energi mengalami pembengkakan. Menurutnya, belanja yang pertama kali dievaluasi seharusnya berasal dari pos pemerintah yang memiliki multiplier ekonomi rendah.

Ronny memperkirakan tambahan beban hingga sekitar Rp30 triliun masih dapat ditutup melalui efisiensi belanja. Namun, jika kebutuhan anggaran melebihi angka tersebut, pemerintah memiliki pilihan yang lebih sulit, yakni menambah utang atau mempertajam sasaran subsidi.

Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan belanja modal. Kedua pos tersebut dinilai penting karena memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.

Harga Minyak Menjadi Ambang Penting bagi BBM Subsidi

Ronny menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki acuan terkait batas harga minyak yang perlu diwaspadai. Harga BBM subsidi diperkirakan masih dapat dipertahankan selama asumsi harga minyak Indonesia atau ICP berada di bawah US$100 per barel. Angka tersebut setara dengan harga minyak Brent sekitar US$103 per barel.

Dengan harga Brent yang berada di sekitar US$100 per barel, posisi APBN disebut sudah mendekati ambang tersebut. Selama harga masih berada di bawah batas, kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi dinilai realistis. Namun, jika harga bertahan di atas ambang dalam waktu lama, pemerintah harus memilih antara menambah utang atau mengurangi belanja lainnya.

Ronny juga menilai penajaman sasaran subsidi tidak akan menjadi solusi utama untuk menutup seluruh kenaikan beban fiskal. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat mampu memang dapat meningkatkan keadilan distribusi, tetapi penghematannya diperkirakan relatif kecil dibandingkan lonjakan beban ketika harga minyak menembus US$100 per barel.

Kesimpulan

Kenaikan harga minyak dunia hingga menembus US$100 per barel masih dapat dihadapi APBN Indonesia dalam jangka pendek. Pemerintah menyatakan belum perlu menambah kuota subsidi energi, sementara sejumlah pengamat memperkirakan ruang fiskal masih mampu menahan tambahan beban selama beberapa bulan.

Meski demikian, ancaman yang lebih besar muncul apabila harga minyak tinggi berlangsung lama dan bersamaan dengan pelemahan rupiah. Pemerintah perlu menyiapkan strategi fiskal sejak sekarang, terutama untuk 2027, dengan tetap melindungi bantuan sosial dan belanja modal. Dalam situasi tersebut, durasi kenaikan harga minyak akan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan level harga itu sendiri.

Sumber: Cnnindonesia