Kemenko Pangan Perkuat Koordinasi untuk Percepat Lima Program Prioritas Presiden Prabowo

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif. Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian besar program melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kewenangan yang berbeda.

Saat ini, Kemenko Pangan mengoordinasikan enam kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan lima program prioritas. Program tersebut meliputi pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih, Waste to Energy, serta Pasar Karbon.

Peran Kemenko Pangan dalam Sinkronisasi Kebijakan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa tugas utama Kemenko Pangan bukan menjalankan aspek teknis setiap program. Kementerian tersebut berperan memastikan kebijakan antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan selaras dengan target yang telah ditetapkan Presiden.

“Tugas kita mengawal, memastikan program-program Presiden bisa berjalan dengan baik. Bukan teknisnya, tetapi koordinasi, sinkronisasi aturan antara kementerian, lembaga, pemerintah pusat, gubernur, dan bupati agar seluruh kebijakan bisa berjalan baik dan hasilnya sesuai target yang ingin dicapai,” kata Zulkifli dalam dialog FMB9 bertajuk “Orkestrasi Kemenko Pangan: Mendorong Akselerasi Program”, Selasa (28/7).

Menurut Zulkifli, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan kewenangan serta berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, Kemenko Pangan aktif mempertemukan para pemangku kepentingan guna membahas persoalan regulasi dan implementasi di lapangan.

Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Salah satu fokus utama koordinasi Kemenko Pangan adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan, antara lain menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, memperbaiki jaringan irigasi, menetapkan harga pembelian gabah yang lebih berpihak kepada petani, serta mempercepat pembangunan sawah baru.

Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Zulkifli menilai keberpihakan kepada petani merupakan fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Ia juga menyampaikan optimisme terhadap peningkatan produksi padi nasional pada 2027. Kenaikan produksi diharapkan terjadi setelah pembangunan sawah baru, perbaikan irigasi, dan penggunaan varietas benih unggul semakin berjalan.

“Tahun 2027 panen bakal lebih bagus, karena 2026 kita cetak sawah. Irigasi sudah jadi, varietas baru sudah banyak. Insya Allah 2027 produksi akan naik,” ujar Zulkifli.

Percepatan Program untuk Nelayan dan Desa

Selain sektor pertanian, pemerintah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini mencakup penyediaan infrastruktur pendukung, seperti balai lelang, pabrik es, cold storage, dan akses pemasaran.

Fasilitas tersebut diharapkan membantu nelayan memperoleh harga jual yang lebih baik. Selama ini, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kebutuhan modal membuat sebagian nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah kepada tengkulak.

Pemerintah juga mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini diproyeksikan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, bantuan sosial, hingga komoditas pangan.

Melalui koperasi, pemerintah berharap distribusi barang di tingkat desa menjadi lebih efisien. Selain itu, keberadaan koperasi diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperluas akses masyarakat desa terhadap kegiatan ekonomi dan distribusi.

Waste to Energy, Pasar Karbon, dan Program MBG

Kemenko Pangan juga mengawal percepatan program Waste to Energy melalui penyederhanaan regulasi. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping di sejumlah kota besar. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan fasilitas yang mengolah sampah menjadi energi.

Dalam bidang ekonomi hijau, pemerintah mendorong pengembangan Pasar Karbon melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem tersebut menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terintegrasi dengan sistem internasional. Pemerintah berharap kehadirannya dapat membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi rendah karbon.

Sementara itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat. Perbaikan dilakukan melalui evaluasi manajemen, pembenahan sistem pendataan, dan peningkatan pengawasan agar program berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.

Zulkifli mengatakan manajemen program telah dievaluasi dan diperbaiki. Ia meminta waktu untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan besar yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

Kesimpulan

Penguatan koordinasi menjadi strategi utama Kemenko Pangan dalam mengawal lima program prioritas Presiden Prabowo. Melalui sinkronisasi kebijakan antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pemerintah berupaya mempercepat pelaksanaan program pangan, MBG, koperasi desa dan nelayan, Waste to Energy, serta Pasar Karbon.

Ke depan, keberhasilan program-program tersebut akan bergantung pada konsistensi koordinasi, penyelesaian hambatan regulasi, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. Seluruh agenda itu diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, memperkuat perekonomian desa, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Cnnindonesia