Rosan Ungkap Mekanisme Saldo Awal Rp50 Ribu untuk Rekening Masyarakat Masih Dirancang

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, menyampaikan bahwa mekanisme pemberian saldo awal sebesar Rp50 ribu untuk rekening masyarakat masih dalam tahap perancangan. Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan secara rinci sumber anggaran yang akan digunakan untuk mengisi saldo tersebut, termasuk apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber pendanaan lainnya.

Rosan mengatakan pemerintah masih menyiapkan skema pelaksanaan program tersebut. Pernyataan itu disampaikannya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Sumber Anggaran Saldo Rp50 Ribu Belum Diungkap

Ketika ditanya mengenai sumber anggaran untuk pemberian saldo awal rekening masyarakat, Rosan belum memberikan penjelasan terperinci. Ia hanya menyebut bahwa mekanisme pemberian dana tersebut sedang disusun dan diharapkan segera selesai.

“Ya, mekanismenya lagi dirancang segera kok,” kata Rosan.

Dengan demikian, sejumlah hal terkait program tersebut masih menunggu penyelesaian, terutama mengenai skema pembiayaan dan tata cara penyaluran dana awal. Pemerintah belum merinci apakah saldo Rp50 ribu akan diberikan melalui pembiayaan negara atau menggunakan sumber anggaran lain.

BRI dan BSI Berkoordinasi Membuka Rekening

Di sisi lain, persiapan pembukaan rekening masyarakat telah dikoordinasikan oleh manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Kedua bank tersebut akan menjalankan peran berbeda berdasarkan wilayah layanan.

BRI direncanakan melayani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, BSI disiapkan untuk melayani pembukaan rekening di wilayah Aceh.

Rosan menyatakan koordinasi antara manajemen BRI dan BSI telah dilakukan agar rencana pembukaan rekening dapat dilaksanakan secepatnya. Pengaturan tersebut ditujukan untuk memastikan layanan pembukaan rekening menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

“Ya, memang sudah. BRI dan BSI memang sudah, dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya, agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya,” tuturnya.

Target Rekening untuk Sekitar 200 Juta Penduduk

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana pemerintah untuk memberikan dana awal Rp50 ribu ke rekening masyarakat yang dibuka melalui BRI dan BSI.

Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening tersebut. Proses pembukaan rekening akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil.

Rekening itu direncanakan diberikan secara otomatis kepada masyarakat yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Airlangga menyampaikan bahwa ketika warga mencapai usia tersebut, mereka akan mendapatkan KTP sekaligus rekening.

“Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,” kata Airlangga dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).

Saldo Awal Tidak Boleh Dipotong Bank

Airlangga juga menegaskan bahwa saldo awal Rp50 ribu tidak boleh dipotong oleh pihak perbankan. Pemerintah akan menyiapkan regulasi agar dana tersebut tetap utuh di dalam rekening masyarakat.

Menurut Airlangga, regulasi tersebut akan disusun oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Pemerintah juga akan meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memastikan saldo awal itu tidak terpotong.

“Nanti Pak Ferry bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot,” ujar Airlangga.

Rekening Disiapkan untuk Penyaluran Program Pemerintah

Rekening masyarakat tersebut tidak hanya dirancang untuk menerima saldo awal. Pemerintah juga menyiapkannya sebagai salah satu saluran untuk menyalurkan berbagai program, termasuk bantuan sosial tunai.

Selain itu, rekening tersebut dirancang terhubung dengan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Fasilitas ini ditujukan terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Airlangga mengatakan layanan pembayaran QRIS bagi pedagang akan tersedia tanpa biaya. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat menggunakan sistem pembayaran digital tanpa dikenakan biaya layanan.

“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” kata Airlangga.

Pemadanan Data Dukcapil dan Bank Indonesia

Pelaksanaan pembukaan rekening akan melibatkan pemadanan data Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia. Integrasi data tersebut terutama diarahkan untuk mendukung sistem pembayaran serta gateway system melalui QRIS.

Untuk saat ini, mekanisme pemberian saldo awal dan sumber anggarannya masih menunggu perancangan lebih lanjut. Sementara itu, koordinasi antara BRI dan BSI telah dilakukan untuk mendukung pembukaan rekening masyarakat sesuai wilayah layanan yang ditetapkan.

Kesimpulan

Rencana pemberian saldo awal Rp50 ribu untuk rekening masyarakat masih berada dalam tahap penyusunan mekanisme. Rosan Perkasa Roslani belum mengungkapkan sumber anggaran program tersebut, termasuk kepastian apakah dana akan berasal dari APBN atau sumber lainnya.

Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening berbasis NIK yang dibuka melalui BRI dan BSI. Rekening ini nantinya tidak hanya digunakan untuk menyimpan saldo awal, tetapi juga mendukung penyaluran bantuan pemerintah dan transaksi QRIS tanpa biaya bagi pedagang. Kejelasan mengenai sumber anggaran serta aturan pelaksanaan menjadi hal yang masih ditunggu sebelum program tersebut dijalankan.