Inggris Siapkan “Reset” Hubungan dengan Israel, Perketat Perdagangan dari Permukiman Ilegal

Inggris berencana menata ulang hubungan dengan Israel dan mengambil sikap yang lebih aktif dalam mendukung Palestina. Kebijakan tersebut akan diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada Selasa (8/9), dengan salah satu langkah utama berupa pelarangan perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman ilegal Israel.

Rencana ini mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah Inggris terhadap konflik Israel-Palestina. Selain membatasi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan permukiman, London juga akan kembali menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara, perlindungan hak-hak warga Palestina, serta penghormatan terhadap hukum internasional.

Inggris Larang Perdagangan dari Permukiman Israel

Ed Miliband diperkirakan menyampaikan kebijakan baru tersebut dalam pernyataannya kepada anggota parlemen. Inggris berencana melarang perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Larangan itu kemungkinan tidak hanya mencakup produk barang. Sejumlah layanan yang berkaitan dengan permukiman, termasuk pembiayaan dan periklanan, juga berpotensi masuk dalam daftar pembatasan. Dengan kebijakan tersebut, aktivitas perdagangan dan investasi tertentu yang terkait dengan permukiman akan dianggap ilegal di Inggris.

Pemerintah Inggris secara resmi memandang permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional. London juga menilai perluasan permukiman di Tepi Barat dapat mengancam prospek pembentukan negara Palestina.

Sejalan dengan Pendapat Mahkamah Internasional

Rencana pelarangan perdagangan tersebut disebut sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada 2024. Pendapat itu menyatakan bahwa negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Sebelumnya, pemerintah Inggris menilai larangan perdagangan produk dari permukiman sulit diterapkan. Salah satu kendalanya adalah kesulitan membedakan produk yang berasal dari permukiman dengan barang yang diproduksi di Israel.

Namun, kebijakan yang akan diumumkan Miliband tersebut akan memberikan dasar yang lebih tegas terhadap perdagangan dan investasi tertentu. Pemerintah Inggris juga berencana menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Kritik terhadap Situasi Kemanusiaan di Gaza

Dalam pernyataannya kepada parlemen, Miliband diperkirakan menggunakan bahasa yang lebih tegas untuk mengecam ketidakadilan kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Gaza. Ia juga akan menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina.

Miliband sebelumnya menyatakan bahwa Israel memberlakukan pembatasan terhadap bantuan yang masuk ke Gaza dengan alasan keamanan. Pernyataan itu mendapat bantahan keras dari pemerintah Israel.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan menyerukan agar duta besar Inggris diusir. “Usir duta besar Inggris malam ini juga!” kata Smotrich sebagai respons terhadap laporan mengenai kebijakan Inggris.

Respons Israel dan Amerika Serikat

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee turut mengecam pemerintahan Partai Buruh Inggris. Ia menuduh pemerintah Inggris diliputi kebencian terhadap Yahudi.

Di sisi lain, Amerika Serikat sebelumnya juga telah menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembangunan permukiman. Washington bahkan meminta Israel membongkar sejumlah permukiman yang dibangun tanpa izin yang diperlukan.

Hubungan ekonomi Inggris dan Israel berpotensi ikut terdampak oleh kebijakan tersebut. Total perdagangan barang dan jasa antara kedua negara mencapai sekitar £6 miliar pada 2025. Besarnya dampak terhadap hubungan ekonomi itu masih bergantung pada respons pemerintah Israel.

Proyek E1 dan Ancaman terhadap Negara Palestina

Pemerintah Inggris menilai kondisi di Tepi Barat semakin mendesak setelah Israel melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikhawatirkan dapat membagi Tepi Barat menjadi dua bagian.

Jika berlanjut, proyek itu dinilai semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina. Perluasan permukiman Israel menjadi salah satu alasan utama Inggris mempertimbangkan langkah yang lebih keras dalam mengatur hubungan dengan Tel Aviv.

Dukungan Publik Inggris terhadap Larangan Perdagangan

Langkah Miliband muncul setelah jajak pendapat yang dirilis kepada Guardian menunjukkan dukungan kuat warga Inggris terhadap larangan perdagangan dengan permukiman ilegal Israel. Dukungan tersebut datang dari warga yang berasal dari berbagai kelompok politik.

Jajak pendapat Opinium yang diterbitkan oleh Dewan Eropa mencatat 46 persen warga Inggris mendukung pelarangan perdagangan barang dari permukiman Israel. Sementara itu, hanya 18 persen responden yang menyatakan menolak kebijakan tersebut.

Kesimpulan

Rencana Inggris untuk mereset hubungan dengan Israel menandai sikap yang lebih tegas terhadap pembangunan permukiman di wilayah Palestina. Pelarangan perdagangan barang, jasa, pembiayaan, dan periklanan yang berkaitan dengan permukiman menjadi bagian penting dari kebijakan baru tersebut.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan dipengaruhi oleh respons Israel dan dampaknya terhadap hubungan ekonomi kedua negara. Pada saat yang sama, Inggris berupaya mempertahankan dukungan terhadap solusi dua negara, perlindungan warga Palestina, serta penerapan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina.