Menlu Prancis Kecam Seruan Pembunuhan Warga Gaza oleh Itamar Ben Gvir

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengecam pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir yang menyerukan pembunuhan warga sipil di Jalur Gaza setiap malam. Barrot menilai pernyataan politikus sayap kanan tersebut tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam keterangannya kepada media Prancis, La Montagne, pada Rabu (19/8), Barrot juga menyoroti kondisi di Tepi Barat, Palestina. Ia menyinggung pengepungan terhadap Desa Qusra oleh pemukim ilegal Israel yang disebut memblokade wilayah tersebut, memaksa warga mengumpat, serta memutus aliran listrik.

Barrot menyatakan bahwa situasi yang terjadi di Tepi Barat merupakan sesuatu yang memalukan. Menurut dia, kondisi tersebut semestinya menimbulkan rasa muak dan mendorong tindakan tegas dari negara-negara yang menentang kekerasan terhadap warga sipil.

Barrot Kecam Pernyataan Ben Gvir

Barrot mengatakan Prancis memberikan sanksi kepada Ben Gvir karena pernyataan yang dinilai tidak manusiawi. Pernyataan tersebut merujuk pada seruan Ben Gvir agar pembunuhan terarah dilakukan setiap malam di Gaza.

Dalam pernyataannya, Ben Gvir menyerukan pembunuhan terhadap puluhan orang di Gaza setiap malam. Ia juga menyebut bahwa sasaran pembunuhan bukan hanya mereka yang dianggap membahayakan Israel pada saat itu, melainkan orang-orang yang menurutnya tidak seharusnya hidup.

Seruan tersebut mendapat kecaman dari Barrot karena dinilai mengarah pada pembunuhan massal warga sipil. Menteri luar negeri Prancis itu menegaskan bahwa pernyataan seperti itu tidak dapat diterima, terutama ketika disampaikan oleh seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Serukan Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Dalam wawancara yang sama, Ben Gvir juga menganjurkan pengusiran massal warga Palestina dari Jalur Gaza. Ia turut menyerukan pembangunan kembali permukiman ilegal Israel di wilayah tersebut.

Ben Gvir bahkan menyatakan bahwa seluruh Jalur Gaza dianggap sebagai milik Israel. Pernyataan itu memperkuat sikap politiknya yang mendukung perluasan permukiman dan penguasaan wilayah Palestina.

Barrot menilai sikap Ben Gvir dan pernyataan-pernyataannya menjadi alasan Prancis menjatuhkan sanksi terhadapnya. Prancis juga telah melarang Ben Gvir memasuki wilayah negara tersebut.

Prancis Buka Kemungkinan Sanksi Tambahan

Selain Prancis, lebih dari 10 negara turut memberlakukan langkah serupa terhadap Ben Gvir. Negara-negara tersebut antara lain Belgia, Spanyol, Inggris, Kanada, dan Australia. Kebijakan itu diambil menyusul tindakan provokatif serta seruan yang dinilai tidak manusiawi.

Pemerintah Prancis juga melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memasuki negara tersebut sejak 9 Juni. Paris menuduh Ben Gvir dan Smotrich aktif mempromosikan aneksasi Tepi Barat serta secara terbuka menyerukan pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza.

Dalam kesempatan tersebut, Barrot tidak menutup kemungkinan adanya sanksi tambahan terhadap entitas Israel. Sanksi itu dapat diberlakukan sebagai respons atas tindakan yang dilakukan pemukim Israel di Tepi Barat.

Barrot menyebut bahwa pada 28 Mei, Uni Eropa untuk ketiga kalinya menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim tersebut. Ia menegaskan bahwa sanksi lanjutan masih mungkin diberlakukan dan seluruh opsi tetap terbuka.

Situasi Tepi Barat Jadi Sorotan

Pengepungan terhadap Desa Qusra menjadi salah satu hal yang disoroti Barrot dalam pernyataannya. Pemblokiran desa, pemutusan aliran listrik, dan tindakan terhadap warga disebut sebagai bagian dari situasi yang semakin memprihatinkan di Tepi Barat.

Kecaman Prancis menunjukkan bahwa tindakan pemukim dan pernyataan sejumlah pejabat Israel terus menjadi perhatian. Namun, Barrot belum menyampaikan bentuk sanksi tambahan yang mungkin diberlakukan terhadap entitas Israel atau pihak-pihak terkait.

Kesimpulan

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengecam keras seruan Itamar Ben Gvir untuk membunuh warga Gaza setiap malam serta usulan pengusiran massal warga Palestina dari wilayah tersebut. Prancis juga menyoroti pengepungan Desa Qusra di Tepi Barat dan membuka kemungkinan pemberlakuan sanksi tambahan.

Ke depan, sikap Prancis terhadap Ben Gvir, Bezalel Smotrich, serta para pemukim Israel di Tepi Barat akan menjadi bagian penting dari respons negara tersebut terhadap perkembangan situasi di Palestina. Barrot menegaskan bahwa opsi sanksi masih terbuka, sementara kondisi di Gaza dan Tepi Barat tetap menjadi perhatian utama.