Netanyahu Dituding Abaikan Peringatan Serangan Hamas, Oposisi Israel Desak Mundur

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat tekanan politik setelah laporan media menyebut Uni Emirat Arab (UEA) telah memperingatkannya mengenai rencana operasi besar Hamas sebelum serangan 7 Oktober 2023. Mantan pemimpin Israel dan tokoh oposisi menilai laporan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya kegagalan keamanan di bawah kepemimpinan Netanyahu.

Laporan itu diterbitkan oleh surat kabar Haaretz berdasarkan isi buku yang akan segera diterbitkan oleh sejumlah reporternya. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan sempat berbicara dengan Netanyahu sekitar satu setengah minggu sebelum serangan Hamas berlangsung.

UEA Disebut Telah Memperingatkan Netanyahu

Menurut laporan Haaretz, Al Nahyan menyampaikan kepada Netanyahu bahwa Hamas tengah menyiapkan operasi besar. Peringatan tersebut disebut berasal dari rangkaian informasi yang diteruskan melalui sejumlah pihak.

Haaretz melaporkan bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar, yang kemudian tewas dalam serangan Israel, sebelumnya memperingatkan seorang mantan pejabat Palestina mengenai persiapan para militan untuk melancarkan “operasi yang mengerikan”.

Mantan pejabat Palestina itu kemudian disebut menyampaikan informasi tersebut kepada seorang penasihat Emirat. Pesan tersebut selanjutnya diteruskan kepada pihak UEA hingga akhirnya mendorong Al Nahyan menghubungi Netanyahu.

Namun, kantor Netanyahu membantah laporan tersebut. Pemerintahannya menyebut pemberitaan dari surat kabar yang berhaluan kiri itu sebagai “kebohongan mutlak”. Kantor Netanyahu juga menyangkal bahwa sang perdana menteri pernah berbicara dengan pemimpin UEA pada waktu yang disebutkan dalam laporan.

Oposisi Israel Nilai Netanyahu Tak Layak Menjabat

Laporan mengenai dugaan peringatan dari UEA langsung memicu kritik keras dari tokoh-tokoh oposisi Israel. Gadi Eisenkot, mantan komandan militer yang disebut sebagai salah satu pesaing utama Netanyahu dalam pemilu mendatang pada 27 Oktober, menuduh perdana menteri tersebut berusaha menghindari tanggung jawab atas kegagalan keamanan.

Eisenkot juga mengecam alasan-alasan yang pernah disampaikan Netanyahu terkait serangan 7 Oktober. Salah satu alasan yang disorot adalah pernyataan bahwa dirinya tidak dibangunkan cukup cepat pada pagi ketika serangan berlangsung.

“Netanyahu menerima puluhan peringatan mengenai 7 Oktober dan mengabaikan semuanya. Dia tidak layak menjabat,” tulis Eisenkot di platform X.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Eisenkot yang menilai kegagalan mencegah serangan Hamas bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab politik dan kepemimpinan nasional.

Bennett Sebut Tanggung Jawab Netanyahu Bersifat Langsung

Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, yang juga mencalonkan diri dalam pemilu mendatang, menyampaikan kritik serupa. Bennett mengatakan Netanyahu memikul tanggung jawab pribadi dan langsung atas kematian yang terjadi dalam serangan 7 Oktober.

Serangan tersebut disebut sebagai serangan paling mematikan dalam sejarah Israel. Karena itu, Bennett menilai Netanyahu tidak lagi memiliki legitimasi untuk terus memimpin pemerintahan.

“Netanyahu tidak bisa terus menjabat bahkan satu menit lagi,” kata Bennett seperti dikutip AFP.

Hubungan Israel dan UEA Menjadi Sorotan

UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020 melalui Abraham Accords, sebuah kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat pada masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump. Netanyahu memandang hubungan dekat dengan UEA sebagai salah satu pencapaian penting selama masa pemerintahannya.

Dalam konteks tersebut, dugaan adanya komunikasi antara Al Nahyan dan Netanyahu sebelum serangan Hamas menjadi perhatian. Jika laporan itu benar, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana peringatan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Israel.

Meski demikian, Haaretz menyatakan sebagian besar informasinya bersumber dari narasumber anonim. Karena itu, isi laporan tersebut masih menjadi bahan perdebatan, terutama setelah dibantah secara tegas oleh kantor Netanyahu.

Kebijakan Netanyahu terhadap Hamas

Selama bertahun-tahun, Netanyahu disebut berupaya mempertahankan status quo dengan Hamas. Kelompok tersebut menerima pendanaan melalui Qatar. Kebijakan itu didasarkan pada asumsi bahwa Hamas lebih berkepentingan mempertahankan eksistensinya daripada terlibat dalam perang besar yang berpotensi menghancurkan wilayahnya.

Namun, serangan 7 Oktober 2023 mengguncang asumsi tersebut. Serangan itu memicu kritik luas terhadap kebijakan keamanan Israel dan meningkatkan tekanan terhadap Netanyahu dari berbagai kelompok politik.

Kesimpulan

Laporan mengenai dugaan peringatan UEA sebelum serangan Hamas menambah tekanan terhadap Benjamin Netanyahu. Mantan pemimpin dan tokoh oposisi Israel menilai sang perdana menteri harus bertanggung jawab atas kegagalan keamanan serta tidak layak melanjutkan jabatannya.

Di sisi lain, kantor Netanyahu membantah seluruh laporan tersebut dan menyebutnya sebagai kebohongan. Perdebatan mengenai apakah peringatan terkait rencana serangan benar-benar diterima dan diabaikan kemungkinan akan terus menjadi isu penting menjelang pemilu mendatang, sekaligus memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan Netanyahu.