Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pemda Bisa Terapkan WFH bagi ASN hingga 75 Persen

JAKARTA – Pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut disiapkan sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat, termasuk para pegawai pemerintahan, di tengah sebaran abu vulkanik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penerapan WFH tidak dilakukan secara seragam. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi wilayah serta kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah layanan esensial tetap harus berjalan agar kepentingan publik tidak terganggu.

Pemda Diminta Menyesuaikan Kebijakan WFH

Tito mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota yang menilai kondisi kesehatan serta keamanan masyarakat mulai terganggu dapat menerapkan WFH bagi sebagian ASN. Dalam situasi tertentu, jumlah pegawai yang bekerja dari rumah dapat mencapai 50 persen.

“Kalau pemerintah daerah, kabupaten/kota melihat bahwa aspek kesehatan dan keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk ASN, bisa terganggu, maka WFH bisa dilakukan sebagian, misalnya 50 persen,” kata Tito dalam jumpa pers daring, Minggu (6/9).

Menurut dia, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan tingkat interaksi setiap sektor pemerintahan dengan masyarakat. Dengan demikian, penerapan WFH tetap dapat membantu mengurangi risiko bagi ASN tanpa menghentikan layanan publik yang dibutuhkan.

Layanan Esensial Tetap Beroperasi

Meskipun WFH dapat diterapkan, layanan yang bersifat esensial harus tetap berjalan. Beberapa sektor yang disebutkan Tito antara lain layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan kelistrikan.

Keberlangsungan sektor-sektor tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengatur komposisi pegawai agar pelayanan tetap tersedia, meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.

Sementara itu, untuk sektor pemerintahan yang tidak banyak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, penerapan WFH dapat dilakukan dengan proporsi yang lebih besar, yakni hingga 75 persen. Pengaturan tersebut tetap berada dalam kewenangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.

Koordinasi dengan Daerah Terdampak

Tito menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Daerah yang disebutkan meliputi Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.

Koordinasi dilakukan untuk memantau perkembangan situasi sekaligus memastikan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang sesuai. Pemerintah terus mengikuti aktivitas Gunung Anak Krakatau guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat.

“Kita melakukan komunikasi terus-menerus, dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau rawan terhadap kesehatan masyarakat atau keamanan masyarakat di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan,” ujar Tito.

Abu Vulkanik Menyebar ke Sejumlah Wilayah

Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sejak Jumat (4/9) malam hingga Minggu (6/9). Aktivitas tersebut menyebabkan sejumlah daerah terdampak sebaran abu vulkanik, terutama Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa informasi mengenai sebaran abu vulkanik diperoleh berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, serta analisis RGB citra Himawari-9.

Berdasarkan informasi tersebut, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terbagi menjadi dua wilayah. Sebaran pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan. Area ini mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat beserta perairan di sekitarnya.

Sebaran kedua bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Abu vulkanik pada jalur ini mencakup sebagian wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten.

Kesimpulan

Pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau memiliki opsi untuk menerapkan WFH bagi ASN dengan menyesuaikan kondisi kesehatan, keamanan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat. WFH dapat diberlakukan sebagian hingga 50 persen, sedangkan sektor pemerintahan yang tidak banyak berhubungan langsung dengan publik dapat menerapkannya hingga 75 persen.

Namun, layanan kesehatan, pemadam kebakaran, kelistrikan, dan sektor esensial lainnya harus tetap beroperasi. Ke depan, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi hal penting untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan situasi.

Sumber: Cnnindonesia