Gerindra Tapteng Tarik Dukungan dari Wacana Pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu

Tapanuli Tengah – Dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) berubah setelah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Tapteng menarik pernyataan terkait wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama lima partai politik yang sebelumnya menyoroti kepemimpinan serta penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Wacana pemakzulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh lima partai politik, yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Pernyataan bersama itu kemudian beredar di media sosial dan memunculkan perhatian publik terhadap situasi pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Gerindra Tapteng Tarik Pernyataan Bersama

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyampaikan bahwa pihaknya menarik pernyataan yang pernah disampaikan dalam sikap bersama lima partai politik. Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diterima detikcom.

Hazmi menegaskan, DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah tidak lagi terlibat dalam sikap bersama yang sebelumnya mencantumkan Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, dan PAN. Dengan demikian, posisi DPC Gerindra Tapteng terhadap pernyataan tersebut mengalami perubahan.

“Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama lima partai politik,” kata Hazmi dalam video tersebut.

Ia kemudian menambahkan bahwa DPC Gerindra Tapteng tidak lagi menjadi bagian dari pernyataan sikap bersama terkait wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu.

Awal Munculnya Wacana Pemakzulan

Sebelumnya, lima partai politik menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu. Mereka menilai terdapat persoalan dalam pengelolaan pemerintahan, terutama berkaitan dengan tingkat penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026.

Hazmi saat itu menyebut penyerapan APBD Tapteng baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pengelolaan anggaran yang belum profesional dan belum berjalan secara optimal.

Dalam pernyataan bersama yang sebelumnya disampaikan, kelima partai politik menyatakan keprihatinan terhadap rendahnya penyerapan anggaran tersebut. Mereka juga menilai kepemimpinan Masinton Pasaribu lalai dan lemah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sikap DPD Gerindra Sumut

Menanggapi pernyataan DPC Gerindra Tapteng, Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo menyebut sikap tersebut berada di luar koordinasi dengan DPD maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Ade menegaskan bahwa Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan saling mendukung, terutama dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Menurut Ade, seluruh elemen perlu mengedepankan kepentingan masyarakat dan mendukung pemulihan daerah. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa sikap DPD Gerindra Sumut berbeda dari pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh DPC Gerindra Tapteng.

Respons Bupati Masinton Pasaribu

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu telah memberikan tanggapan mengenai wacana pemakzulan yang berkembang. Ia meminta seluruh pihak menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan energi pada pemulihan bencana serta pembangunan daerah.

Masinton mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga fokus terhadap kepentingan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia menyebut perbedaan pandangan, kritik, serta pengawasan merupakan bagian dari proses demokrasi.

Selain itu, Masinton menjelaskan sejumlah bantuan jaminan hidup atau jadup telah disalurkan kepada masyarakat korban bencana. Bantuan tersebut disebut telah diterima sekitar 10.752 kepala keluarga atau sekitar 46.000 jiwa.

Rencana Penyaluran Bantuan Berikutnya

Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerintah merencanakan penyaluran bantuan jaminan hidup tahap berikutnya pada September 2026. Bantuan tersebut ditujukan kepada sekitar 34.000 kepala keluarga atau sekitar 130.000 jiwa.

Penyaluran bantuan akan dilakukan sesuai kesiapan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Informasi ini disampaikan Masinton sebagai bagian dari penjelasan mengenai upaya pemerintah menangani dampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kesimpulan

Penarikan pernyataan oleh DPC Gerindra Tapteng membuat wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu memasuki babak baru. Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam sikap bersama lima partai politik, sementara DPD Gerindra Sumut menegaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan tanpa koordinasi dengan DPD maupun DPP.

Di tengah perubahan sikap politik tersebut, Bupati Masinton Pasaribu mengajak seluruh pihak mengurangi tarik-menarik kepentingan dan memusatkan perhatian pada pemulihan pascabencana serta pembangunan Tapanuli Tengah. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada komunikasi antarlembaga dan sikap partai politik terkait kondisi pemerintahan serta pengelolaan anggaran di daerah tersebut.