Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Kepala Daerah Larang Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebijakan tersebut disampaikan di tengah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Instruksi itu menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh dilakukan tanpa pengecualian. Pemerintah mengambil langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mencegah munculnya titik api baru, sekaligus menangani karhutla yang telah berdampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan aktivitas penerbangan.

Mendagri Larang Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

Tito menyampaikan instruksi tersebut setelah menghadiri acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis malam, 3 September. Menurut dia, larangan pembakaran lahan diberlakukan kepada seluruh daerah karena kondisi karhutla telah masuk dalam situasi darurat.

“Ketika sudah terjadi bencana seperti ini, saya mengeluarkan instruksi Mendagri untuk tidak melakukan pembakaran tanpa kecuali,” ujar Tito.

Ia menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah diminta menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran. Tito juga menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan tersebut, namun menilai langkah itu perlu diambil karena situasi yang dihadapi bersifat darurat.

“Jadi, saya membuat instruksi kepada semua daerah untuk melarang pembukaan lahan tanpa kecuali. Saya mohon maaf, ini emergency,” kata Tito.

Karhutla Berdampak pada Masyarakat dan Lingkungan

Mendagri menjelaskan bahwa instruksi tersebut disusun berdasarkan Undang-Undang Bencana Tahun 2007. Ia menyebut kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat.

Dampak Kesehatan hingga Gangguan Penerbangan

Menurut Tito, karhutla dapat menyebabkan warga mengalami gangguan kesehatan. Selain itu, kebakaran juga berpotensi mengganggu flora dan fauna yang berada di wilayah terdampak.

Asap akibat karhutla turut mengganggu aktivitas penerbangan. Dengan dampak yang luas tersebut, pemerintah menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara bersama-sama serta diikuti dengan pencegahan terhadap pembukaan lahan menggunakan api.

Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Penanganan

Tito mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bekerja sama untuk menangani karhutla. Menurut dia, terdapat dua fokus utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Fokus pertama adalah memadamkan area yang sudah terlanjur terbakar. Pemerintah berupaya agar api yang masih menyala dapat segera dikendalikan. Fokus kedua adalah mencegah munculnya titik api baru di wilayah lain.

“Upaya kita yang paling utama adalah, yang sudah terlanjur terbakar, apa pun kita harus padamkan. Yang kedua adalah jangan sampai ada titik api baru,” ujar Tito.

Karhutla Melanda Sejumlah Wilayah

Kebakaran hutan dan lahan dilaporkan melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan, Sumatera, Riau, dan Jambi. Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan koordinasi dalam proses pemadaman serta pencegahan.

Pihak berwenang mengerahkan pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, militer, dan kepolisian untuk bekerja sama menangani api serta titik-titik kebakaran. Kolaborasi lintas lembaga dilakukan agar penanganan karhutla dapat berjalan secara terpadu.

Water Bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca

Selain mengerahkan personel dan peralatan pemadam, Indonesia juga melakukan sejumlah upaya lain untuk mengatasi karhutla. Salah satunya adalah water bombing, yakni pemadaman dengan menjatuhkan air dari udara ke area yang terbakar.

Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi tersebut dilakukan untuk mengondisikan awan agar dapat menghasilkan hujan sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Kesimpulan

Instruksi Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi langkah penting di tengah meluasnya karhutla. Larangan tersebut diberlakukan tanpa pengecualian karena kebakaran telah berdampak pada kesehatan masyarakat, flora dan fauna, serta penerbangan.

Ke depan, pemerintah pusat dan daerah perlu terus memperkuat kerja sama untuk memadamkan area yang terbakar dan mencegah kemunculan titik api baru. Pengerahan pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, militer, kepolisian, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca menjadi bagian dari upaya bersama dalam menangani karhutla di berbagai wilayah Indonesia.