Mendagri Tito Karnavian Minta Konflik Politik Tak Ganggu Pemulihan Banjir di Tapanuli Tengah

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik antara DPRD dan pemerintah daerah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Peringatan tersebut disampaikan menyusul wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang sempat beriringan dengan persoalan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tito menilai dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya tidak mengganggu operasi kemanusiaan, terutama ketika masyarakat masih menghadapi dampak bencana banjir. Pemerintah daerah, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, diminta mengutamakan pemulihan dan keselamatan warga.

Tito Mediasi DPRD dan Pemerintah Daerah

Tito mengatakan dirinya telah bertemu langsung dengan kedua pihak yang terlibat, yakni DPRD dan pejabat eksekutif Kabupaten Tapanuli Tengah. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendorong kedua pihak bekerja sama dalam menangani persoalan bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Dalam pernyataannya seusai rapat di kompleks parlemen, Senin (14/9), Tito menegaskan bahwa perbedaan politik tidak boleh menghambat upaya penyelamatan masyarakat.

“Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat,” kata Tito.

Menurut Tito, pejabat eksekutif dan legislatif semestinya bersatu dalam proses pemulihan bencana. Hal itu dinilai semakin penting karena sebagian warga Tapanuli Tengah masih harus kembali ke pengungsian akibat banjir susulan.

Realisasi Anggaran Bencana Disoroti

Mendagri juga menyoroti besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk menangani dampak bencana di wilayah tersebut. Pada April, Presiden mencairkan anggaran sebesar Rp123 miliar. Kemudian, tambahan anggaran senilai Rp14 miliar kembali diberikan pada Agustus.

Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, Tito meminta agar pelaksanaannya tidak terhambat oleh perdebatan antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia mengaku mendapat informasi bahwa realisasi anggaran masih kecil, salah satunya karena adanya persoalan dengan DPRD.

“Tapi jangan sampai ini kemudian saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR. Nah, janganlah,” ujar Tito.

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam memastikan anggaran penanganan bencana dapat digunakan sesuai kebutuhan. Terlebih, masyarakat terdampak masih memerlukan bantuan dan proses pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Wacana Pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu

Sebelumnya, lima fraksi di DPRD Tapanuli Tengah mendorong wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Kelima fraksi tersebut berasal dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.

Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal. Selain itu, pengelolaan anggaran juga dianggap belum dilakukan secara profesional. Juru bicara lima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, menyebut pihaknya menemukan dugaan buruknya pengelolaan anggaran.

Persoalan penanganan banjir turut menjadi sorotan. Lima fraksi tersebut menilai respons pemerintah daerah terhadap bencana berjalan lambat. Mereka juga menyebut penyaluran bantuan bagi korban banjir belum maksimal.

Hazmi sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya mempertimbangkan langkah politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah hingga tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (5/9).

DPRD Tak Melanjutkan Wacana Pemakzulan

Dalam perkembangan terbaru, DPRD Tapanuli Tengah memutuskan tidak melanjutkan wacana pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu. DPRD juga telah menggelar rapat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rapat tersebut dilakukan agar sejumlah permintaan DPRD dapat diakomodasi oleh pemerintah kabupaten. Sebelumnya, terdapat 10 poin permintaan DPRD Tapanuli Tengah yang disebut sempat dipangkas oleh Pemkab Tapanuli Tengah.

Ketua DPRD Tapanuli Tengah dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, menegaskan bahwa pemakzulan masih sebatas wacana. Ia menyebut proses pemakzulan memiliki tahapan panjang apabila benar-benar dilanjutkan.

“Sebenarnya pemakzulan kan masih wacana aja situ. Dan itu kan masih panjang tahap-tahapnya kalau berproses pun itu,” kata Joneri kepada CNN Indonesia, Jumat (11/9).

Prioritas pada Pemulihan Masyarakat

Situasi di Tapanuli Tengah memperlihatkan pentingnya menjaga agar perbedaan politik tidak menghambat pelayanan publik. Di tengah proses pemulihan pascabanjir, masyarakat membutuhkan kepastian bantuan, penanganan yang cepat, serta penggunaan anggaran yang efektif.

Pesan Tito agar DPRD dan pemerintah daerah bergotong royong menjadi penekanan bahwa kepentingan kemanusiaan harus ditempatkan di atas perbedaan sikap politik. Ke depan, koordinasi kedua pihak akan menjadi hal penting untuk memastikan proses pemulihan bencana berjalan dan anggaran yang tersedia dapat direalisasikan secara optimal.

Kesimpulan

Mendagri Tito Karnavian meminta konflik politik di Tapanuli Tengah tidak mengganggu operasi kemanusiaan dan pemulihan masyarakat terdampak banjir. Permintaan itu disampaikan setelah muncul wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu dan perdebatan mengenai realokasi serta realisasi APBD.

Meski lima fraksi sebelumnya mendorong pemakzulan, DPRD Tapanuli Tengah kini memutuskan tidak melanjutkan wacana tersebut. DPRD memilih membahas sejumlah permintaan bersama tim anggaran pemerintah kabupaten. Dengan demikian, perhatian utama diharapkan dapat kembali diarahkan pada penanganan bencana, pemulihan warga, dan penggunaan anggaran secara maksimal.