Mendagri Tito Ungkap 4 Komponen Utama untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

MEDAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan empat komponen utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Keempat komponen tersebut adalah konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor.

Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang berlangsung di JW Marriott Hotel, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026). Menurutnya, pengelolaan keempat komponen tersebut penting dilakukan secara tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat terus didorong, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Empat Komponen Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu memahami kondisi setiap komponen yang memengaruhi aktivitas perekonomian. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

1. Menjaga Konsumsi Rumah Tangga

Komponen pertama yang perlu diperhatikan adalah konsumsi rumah tangga. Tito menyebut, tingkat konsumsi masyarakat sangat berkaitan dengan daya beli. Karena itu, Pemda perlu memastikan masyarakat memiliki pendapatan yang memadai agar mampu memenuhi kebutuhan sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Menurut Tito, konsumsi rumah tangga akan meningkat apabila masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan. Ia mengatakan, peningkatan daya beli perlu menjadi perhatian karena bantuan tidak selalu menjadi solusi utama untuk menjaga konsumsi masyarakat.

“Konsumsi rumah tangga tinggi kalau daya beli masyarakat tinggi, masyarakat bekerja mereka memiliki penghasilan, yang sulit diberikan bantuan,” ujar Tito.

2. Mengoptimalkan Belanja Pemerintah

Komponen kedua adalah belanja pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tito menekankan bahwa pendapatan daerah yang tinggi perlu diikuti dengan realisasi belanja yang optimal.

Belanja pemerintah yang terealisasi dengan baik dapat membantu meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Selain itu, belanja tersebut juga diharapkan menjadi stimulus bagi aktivitas sektor swasta sehingga perekonomian daerah dapat bergerak lebih kuat.

3. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Investasi menjadi komponen ketiga yang harus dikelola oleh Pemda. Tito meminta pemerintah daerah menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Masuknya investasi diharapkan dapat mendorong kegiatan sektor swasta dan membuka lapangan kerja. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah mempermudah proses perizinan berusaha.

Dengan perizinan yang lebih mudah, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha dan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

4. Mendorong Ekspor dan Mengendalikan Impor

Komponen keempat berkaitan dengan sektor perdagangan, khususnya upaya meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor. Tito menekankan pentingnya setiap daerah mengoptimalkan potensi unggulan yang dimiliki.

Potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan sehingga produk daerah mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, sektor perdagangan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Jadi kalau ingin kita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun daerah empat komponen ini harus dikuasai,” tambah Tito.

Pemda Diminta Menganalisis Penyebab Perbedaan Pertumbuhan

Tito juga mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya terpaku pada angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, angka tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui komponen apa yang menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan di suatu daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II 2026 terdapat dua provinsi di Sumatra yang pertumbuhan ekonominya menyamai atau melampaui rata-rata nasional sebesar 5,29 persen. Kedua provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau dengan pertumbuhan ekonomi 6,99 persen dan Lampung sebesar 5,29 persen.

Atas dasar itu, Mendagri meminta Pemda bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk BPS dan Bank Indonesia, untuk menganalisis penyebab perbedaan pertumbuhan ekonomi antardaerah.

Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah lebih rendah, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebabnya. Analisis tersebut dapat diarahkan pada empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta kinerja ekspor.

Diagnosis Ekonomi Menjadi Dasar Kebijakan

Tito mengibaratkan proses tersebut seperti upaya mencari dan mengobati penyakit. Sebelum menentukan terapi, pemerintah perlu terlebih dahulu mendiagnosis masalah yang terjadi. Setelah penyebabnya diketahui, kebijakan dapat disusun sebagai bentuk tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Ibarat kita mencari penyakit, mengobati penyakit, kita mencari mendiagnosa dulu masalahnya apa dari empat komponen itu. Setelah kita tahu penyakitnya oh ini masalahnya baru kita melakukan terapi, terapinya melakukan tindakan kebijakan,” pungkas Mendagri.

Kesimpulan

Pemerintah daerah perlu menjadikan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor sebagai fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap komponen harus dianalisis berdasarkan kondisi daerah agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Ke depan, koordinasi antara Pemda, BPS, Bank Indonesia, dan pihak terkait menjadi penting untuk memahami perbedaan kinerja ekonomi antardaerah. Dengan diagnosis yang tepat, pemerintah diharapkan dapat menentukan langkah kebijakan yang sesuai untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.